Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Senin, 23 Februari 2026 - 20:35 WIB
loading...
Realisasi belanja pemerintah per 31 Januari 2026 telah menyentuh angka Rp227,4 triliun atau setara dengan 5,9% dari pagu APBN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Realisasi belanja pemerintah per 31 Januari 2026 telah menyentuh angka Rp227,4 triliun atau setara dengan 5,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Capaian ini menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan ( Wamenkeu ), Suahasil Nazara mengatakan, tren belanja tahun ini jauh lebih agresif guna memastikan roda perekonomian bergerak lebih cepat sejak awal tahun. "Belanja negara itu juga lebih kuat tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita telah belanja sebesar Rp227 triliun dan itu 25,7 persen di atas tahun lalu," kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
Realisasi belanja negara tersebut terbagi ke dalam dua pilar utama yakni Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp131,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun. Suahasil menjelaskan, bahwa lonjakan ini mencerminkan komitmen Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam mengoptimalkan APBN sebagai instrumen kesejahteraan.
Baca Juga: Purbaya Tarik Lagi Rp75 Triliun dari Himbara, Ini Alasannya
"Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN," ucapnya.
Secara lebih mendalam, belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp55,8 triliun serta belanja Non-K/L sebesar Rp76,1 triliun. Peningkatan drastis pada belanja K/L dipicu oleh dua faktor utama, yakni penebalan bantuan sosial (bansos) dan ekspansi masif program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realisasi bansos per Januari 2026 mencapai Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang hanya sebesar Rp4,1 triliun.
"Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga telah belanja Rp55,8 triliun. Jika dibandingkan Januari 2025, belanjanya baru Rp24,4 triliun, terutama pada belanja bansos. Tahun ini belanja bansos mencapai Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun," jelas Suahasil.
Sektor belanja barang turut terdongkrak oleh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Transformasi program ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menyusul peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan basis penerima manfaat.
Baca Juga: Purbaya Perpanjang Masa Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan
Jika pada Januari 2025 hanya terdapat 246 unit SPPG dengan 549 ribu penerima, kini per Januari 2026 jumlahnya melonjak drastis menjadi lebih dari 23.000 unit SPPG yang melayani lebih dari 60 juta orang.
"Januari 2025 realisasi MBG masih sekitar Rp45 miliar, sementara pada Januari 2026 realisasinya melonjak menjadi Rp19,5 triliun," tegas Suahasil.
Pemerintah optimistis bahwa percepatan belanja di awal tahun ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.
Wakil Menteri Keuangan ( Wamenkeu ), Suahasil Nazara mengatakan, tren belanja tahun ini jauh lebih agresif guna memastikan roda perekonomian bergerak lebih cepat sejak awal tahun. "Belanja negara itu juga lebih kuat tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita telah belanja sebesar Rp227 triliun dan itu 25,7 persen di atas tahun lalu," kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
Realisasi belanja negara tersebut terbagi ke dalam dua pilar utama yakni Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp131,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun. Suahasil menjelaskan, bahwa lonjakan ini mencerminkan komitmen Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam mengoptimalkan APBN sebagai instrumen kesejahteraan.
Baca Juga: Purbaya Tarik Lagi Rp75 Triliun dari Himbara, Ini Alasannya
"Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN," ucapnya.
Secara lebih mendalam, belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp55,8 triliun serta belanja Non-K/L sebesar Rp76,1 triliun. Peningkatan drastis pada belanja K/L dipicu oleh dua faktor utama, yakni penebalan bantuan sosial (bansos) dan ekspansi masif program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realisasi bansos per Januari 2026 mencapai Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang hanya sebesar Rp4,1 triliun.
"Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga telah belanja Rp55,8 triliun. Jika dibandingkan Januari 2025, belanjanya baru Rp24,4 triliun, terutama pada belanja bansos. Tahun ini belanja bansos mencapai Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun," jelas Suahasil.
Sektor belanja barang turut terdongkrak oleh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Transformasi program ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menyusul peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan basis penerima manfaat.
Baca Juga: Purbaya Perpanjang Masa Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan
Jika pada Januari 2025 hanya terdapat 246 unit SPPG dengan 549 ribu penerima, kini per Januari 2026 jumlahnya melonjak drastis menjadi lebih dari 23.000 unit SPPG yang melayani lebih dari 60 juta orang.
"Januari 2025 realisasi MBG masih sekitar Rp45 miliar, sementara pada Januari 2026 realisasinya melonjak menjadi Rp19,5 triliun," tegas Suahasil.
Pemerintah optimistis bahwa percepatan belanja di awal tahun ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.
(akr)
Lihat Juga :
