Serikat Pekerja Teriak Desak Impor 105.000 Pikap Kopdes Merah Putih Dibatalkan
Selasa, 24 Februari 2026 - 15:19 WIB
loading...
Serikat Pekerja mempertanyakan keputusan PT Agrinas yang justru memilih mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap, karena bertolak belakang dengan semangat pembentukan Kopdes Merah Putih. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga jenis pikap untuk operasional Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih . Presiden KSPN, Ristadi menilai, rencana impor oleh PT Agrinas dari perusahaan India tersebut tidak logis dan berpotensi merugikan industri otomotif nasional yang tengah lesu.
Menurut Ristadi, semangat pembentukan Kopdes Merah Putih sejatinya untuk menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Ia pun mempertanyakan keputusan PT Agrinas yang justru memilih mengimpor kendaraan dari luar negeri.
Baca Juga: Bangkai Mobil India Hantui Desa, Kadin dan Dasco Coba Tunda Impor 105.000 Pikap Agrinas
"Proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, industri otomotif nasional saat ini sedang mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, pesanan dalam jumlah besar seharusnya menjadi stimulus bagi industri dalam negeri.
Menurut Ristadi, semangat pembentukan Kopdes Merah Putih sejatinya untuk menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Ia pun mempertanyakan keputusan PT Agrinas yang justru memilih mengimpor kendaraan dari luar negeri.
Baca Juga: Bangkai Mobil India Hantui Desa, Kadin dan Dasco Coba Tunda Impor 105.000 Pikap Agrinas
"Proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, industri otomotif nasional saat ini sedang mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, pesanan dalam jumlah besar seharusnya menjadi stimulus bagi industri dalam negeri.
Lihat Juga :
