BLUD Didorong Optimalkan Digitalisasi Pengadaan Melalui Lokapasar LKPP
Kamis, 26 Februari 2026 - 21:32 WIB
loading...
Webinar bertajuk Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja di sektor layanan publik.
"BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu diungkapkan dalam webinar bertajuk "Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI". Kegiatan ini diikuti hampir 1.000 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, serta satuan pendidikan, dan melibatkan pemangku kepentingan pengadaan dari pemerintah pusat dan daerah.
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi agenda strategis pemerintah mengingat BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang menuntut proses pengadaan cepat, mudah, dan tetap akuntabel. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman regulasi, adaptasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan lokapasar dalam proses belanja BLUD.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, serta unit BLUD lainnya mengenai mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Transformasi Digital, BUMD Lampung Selatan Integrasikan Pengadaan Barang ke Lokapasar
Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP RI Mieke Eka Putri menyampaikan bahwa pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI merupakan bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin terintegrasi. "Melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terhubung dengan INAPROC, BLUD dapat melakukan pengadaan secara lebih lincah dan terdokumentasi. Hal ini mendukung transparansi proses belanja sekaligus mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban," jelasnya.
Materi yang disampaikan dalam webinar meliputi sosialisasi kebijakan dan regulasi pengadaan BLUD, pengenalan ekosistem pengadaan digital lokapasar mitra LKPP RI, alur dan tata cara belanja BLUD melalui lokapasar mitra, serta pemaparan praktik baik dan studi kasus implementasi pengadaan BLUD secara digital. Para peserta mendapatkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana memanfaatkan platform digital untuk kebutuhan pengadaan instansi masing-masing.
Pengalaman implementasi pengadaan digital disampaikan oleh Direktur RSUD Nene Mallomo Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dr. Suwarta Yuddin Pande. Ia menilai pemanfaatan lokapasar mitra memberikan dampak positif terhadap operasional layanan kesehatan.
"Belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI membantu kami dari sisi kecepatan proses dan kerapian administrasi. Sistem yang terintegrasi sangat mendukung pengelolaan keuangan BLUD agar lebih tertib dan efisien," ungkapnya.
Baca Juga: LKPP Akselerasi Belanja Pemerintah dengan Platform Digital
CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung penguatan pengadaan digital BLUD melalui lokapasar.
"Kami berkomitmen mendukung BLUD dalam memanfaatkan Mbizmarket, yang merupakan Lokapasar Mitra LKPP RI secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan kualitas layanan publik," ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra lokapasar, diharapkan penguatan ekosistem pengadaan digital di lingkungan BLUD dapat terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Digitalisasi pengadaan ini sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Ke depan, sosialisasi dan pendampingan serupa akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh unit BLUD di Indonesia dapat mengadopsi sistem pengadaan digital secara optimal. Dengan demikian, percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, dapat terwujud demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu diungkapkan dalam webinar bertajuk "Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI". Kegiatan ini diikuti hampir 1.000 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, serta satuan pendidikan, dan melibatkan pemangku kepentingan pengadaan dari pemerintah pusat dan daerah.
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi agenda strategis pemerintah mengingat BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang menuntut proses pengadaan cepat, mudah, dan tetap akuntabel. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman regulasi, adaptasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan lokapasar dalam proses belanja BLUD.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, serta unit BLUD lainnya mengenai mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Transformasi Digital, BUMD Lampung Selatan Integrasikan Pengadaan Barang ke Lokapasar
Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP RI Mieke Eka Putri menyampaikan bahwa pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI merupakan bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin terintegrasi. "Melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terhubung dengan INAPROC, BLUD dapat melakukan pengadaan secara lebih lincah dan terdokumentasi. Hal ini mendukung transparansi proses belanja sekaligus mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban," jelasnya.
Materi yang disampaikan dalam webinar meliputi sosialisasi kebijakan dan regulasi pengadaan BLUD, pengenalan ekosistem pengadaan digital lokapasar mitra LKPP RI, alur dan tata cara belanja BLUD melalui lokapasar mitra, serta pemaparan praktik baik dan studi kasus implementasi pengadaan BLUD secara digital. Para peserta mendapatkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana memanfaatkan platform digital untuk kebutuhan pengadaan instansi masing-masing.
Pengalaman implementasi pengadaan digital disampaikan oleh Direktur RSUD Nene Mallomo Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dr. Suwarta Yuddin Pande. Ia menilai pemanfaatan lokapasar mitra memberikan dampak positif terhadap operasional layanan kesehatan.
"Belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI membantu kami dari sisi kecepatan proses dan kerapian administrasi. Sistem yang terintegrasi sangat mendukung pengelolaan keuangan BLUD agar lebih tertib dan efisien," ungkapnya.
Baca Juga: LKPP Akselerasi Belanja Pemerintah dengan Platform Digital
CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung penguatan pengadaan digital BLUD melalui lokapasar.
"Kami berkomitmen mendukung BLUD dalam memanfaatkan Mbizmarket, yang merupakan Lokapasar Mitra LKPP RI secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan kualitas layanan publik," ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra lokapasar, diharapkan penguatan ekosistem pengadaan digital di lingkungan BLUD dapat terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Digitalisasi pengadaan ini sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Ke depan, sosialisasi dan pendampingan serupa akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh unit BLUD di Indonesia dapat mengadopsi sistem pengadaan digital secara optimal. Dengan demikian, percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, dapat terwujud demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(nng)
Lihat Juga :
