Fitch Pangkas Outlook Utang RI ke Negatif, Soroti Kondisi Fiskal

Faktor-faktor pendukung tersebut mencakup rekam jejak yang apik dalam merawat kestabilan makroekonomi, peluang ekspansi ekonomi jangka menengah yang terbilang cerah, angka rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih wajar, serta memadainya cadangan eksternal.

Walau begitu, lembaga ini memberi catatan tambahan bahwa keunggulan tadi masih terhambat oleh minimnya pendapatan negara, besarnya beban pelunasan utang, hingga ketertinggalan pada aspek indikator struktural. Hal ini termasuk kualitas tata kelola pemerintahan yang masih kalah jika disandingkan dengan negara-negara sesama penyandang peringkat BBB.

Lebih rinci, Fitch menguraikan beberapa alasan utama yang melatarbelakangi penurunan prospek utang RI tersebut. Sebenarnya, mereka meyakini bahwa pemerintah akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, seperti komitmen menjaga defisit anggaran tidak melebihi batas 3% terhadap PDB.

Kendati demikian, ambisi besar untuk mengejar target pertumbuhan di angka 8%, ditambah dengan proyeksi pembengkakan pada pos pengeluaran sosial, dikhawatirkan memicu penerapan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang terlampau kendur. Akibatnya stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan bisa saja terpapar risiko yang serius.

Bayang-bayang risiko ini sangat terlihat dari wacana pemerintah yang berniat meninjau ulang Undang-Undang Keuangan Negara dan memasukkannya ke dalam daftar prioritas legislasi untuk tahun 2026. Apabila kerangka fiskal yang sudah pakem selama ini benar-benar direlaksasi secara drastis, termasuk diubahnya plafon defisit 3%, mama langkah itu kemungkinan besar akan menggerus wibawa kebijakan negara.

Dampak lanjutannya, kapasitas pemerintah untuk menambal defisit yang kian melebar tanpa adanya sokongan dari bank sentral akan semakin merosot.

Tak luput dari pantauan, kondisi fiskal Indonesia juga menjadi sasaran pengukuran Fitch. Lembaga ini memprediksi bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 akan menyentuh level 2,9% dari PDB, sebuah persentase yang identik dengan capaian tahun 2025 namun melampaui sasaran pemerintah yang hanya mematok di angka 2,7%.

Prediksi tersebut dibuat dengan berpegang pada asumsi pendapatan negara yang lebih moderat, seiring laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lamban ketimbang ekspektasi awal pemerintah, ditambah lagi dengan belum optimalnya hasil instan dari upaya penertiban kepatuhan pajak.

Langkah-langkah strategis demi memacu laju ekonomi, sekaligus meredam potensi pergolakan sosial pasca-demonstrasi massal di tahun lalu, diyakini akan mendongkrak porsi belanja sosial. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang porsinya diproyeksikan bakal menelan dana setara 1,3% dari PDB.