Eskalasi Timur Tengah Ancam Rantai Pasok Energi dan Investasi Global
Rabu, 04 Maret 2026 - 22:30 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, dalam setiap konflik, stabilitas ekonomi dan kepastian hukum kerap menjadi aspek yang paling awal terdampak setelah isu keamanan. Dunia usaha kini menghadapi potensi peningkatan sanksi ekonomi dan risiko gugatan lintas yurisdiksi, terutama bagi korporasi yang memiliki keterkaitan bisnis di kawasan terdampak.
Dalam konteks tersebut, penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia dinilai semakin penting sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis modern. Perusahaan dituntut memastikan operasionalnya tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, di tengah meningkatnya risiko pelanggaran hukum humaniter internasional.
Baca Juga: Iran Tutup Selat Hormuz bikin Banyak Negara Kelimpungan
Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong diplomasi dan dialog sebagai solusi penyelesaian konflik. Peran tersebut dianggap penting guna menjaga tatanan hukum internasional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak krisis militer di kawasan Timur Tengah.
Poppy menambahkan, perang pada akhirnya mencerminkan krisis tata kelola global yang memerlukan kepemimpinan kuat dan kolaboratif. Indonesia, menurut dia, memiliki peluang untuk menjadi jangkar stabilitas, baik dalam perlindungan nilai kemanusiaan maupun dalam menjaga keberlanjutan ekonomi global.
Dalam konteks tersebut, penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia dinilai semakin penting sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis modern. Perusahaan dituntut memastikan operasionalnya tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, di tengah meningkatnya risiko pelanggaran hukum humaniter internasional.
Baca Juga: Iran Tutup Selat Hormuz bikin Banyak Negara Kelimpungan
Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong diplomasi dan dialog sebagai solusi penyelesaian konflik. Peran tersebut dianggap penting guna menjaga tatanan hukum internasional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak krisis militer di kawasan Timur Tengah.
Poppy menambahkan, perang pada akhirnya mencerminkan krisis tata kelola global yang memerlukan kepemimpinan kuat dan kolaboratif. Indonesia, menurut dia, memiliki peluang untuk menjadi jangkar stabilitas, baik dalam perlindungan nilai kemanusiaan maupun dalam menjaga keberlanjutan ekonomi global.
(nng)
Lihat Juga :
