Perang AS-Iran Makin Memanas, Ketua Kadin Peringatkan 3 Risiko Global Ini Perlu Diwaspadai
Senin, 09 Maret 2026 - 22:59 WIB
loading...
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengingatkan, dunia usaha dan pemerintah untuk mewaspadai sejumlah risiko global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengingatkan, dunia usaha dan pemerintah untuk mewaspadai sejumlah risiko global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Hotel Park Hyatt Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dalam sambutannya, Anindya mengatakan, kondisi global saat ini semakin tidak menentu, mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi internasional. Ia menilai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dapat membawa dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
"Kita melihat dunia saat ini penuh tantangan. Tahun lalu kita bicara perang dagang dan tarif dengan Amerika Serikat, sekarang kita melihat perang fisik terjadi di Timur Tengah. Tentu dampak konflik ini sangat besar bagi kita semua," ujar Anin.
Menurutnya, terdapat tiga aspek utama yang perlu diwaspadai Indonesia dalam menghadapi dinamika global tersebut, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional.
Baca Juga: 6 Dampak Perang AS-Iran, Harga Minyak Dunia hingga Gas Langsung Bergejolak
Dari sisi energi, Anindya mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika harga minyak menembus USD100 per barel, defisit anggaran berpotensi meningkat signifikan.
"Kalau harga minyak terus naik bahkan menembus 100 dolar AS per barel, tentu ini menjadi tekanan besar bagi APBN kita. Saat ini APBN kita di Rp600 triliun kurang lebih defisit yang dianggarkan, tentu angkanya bisa naik sampai 40–50 persen," jelasnya.
Meski demikian Ia menyebut ketahanan energi di DKI Jakarta relatif aman, khususnya dalam hal pasokan gas dan bahan bakar minyak yang penting bagi aktivitas ekonomi, termasuk sektor perikanan.
Selain energi, Anindya juga menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan, terutama untuk menekan laju inflasi menjelang momentum Lebaran. Ia mengapresiasi inisiatif Kadin DKI Jakarta yang membantu stabilisasi harga melalui program pasar murah.
"Kita mulai melihat inflasi sedikit demi sedikit merangkak naik, apalagi menjelang periode Lebaran," katanya.
Aspek ketiga yang menjadi perhatian adalah stabilitas nasional, khususnya stabilitas Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia. Menurutnya, peran Jakarta dalam perekonomian nasional sangat besar dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 16,8% serta pertumbuhan ekonomi 5,21%, yang berada di atas rata-rata nasional.
"DKI Jakarta sekarang bukan lagi ibu kota negara, tetapi justru terlihat transformasinya menjadi pusat servis industri yang baik," ujar Anindya.
Dalam kesempatan tersebut, Anindya juga mengusulkan empat pilar strategis untuk memperkuat ekonomi Jakarta, yakni swasembada dan kontribusi bagi daerah lain, pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang inklusif, serta pembangunan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi langkah Kadin DKI Jakarta dalam membina industri kecil menengah (IKM) dan UMKM melalui program sertifikasi serta pelatihan vokasi guna meningkatkan produktivitas dan inovasi. Baca Juga: Tunggu Tanggal Mainnya, Kadin Bakal Meluncurkan Kajian soal MBGnomics
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi menekankan, pentingnya penguatan pengusaha lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan pengusaha lokal tidak hanya mendorong perkembangan bisnis, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi di Jakarta.
"Ketika pengusaha lokal tumbuh, yang berkembang bukan hanya bisnisnya, tetapi juga lapangan kerja, perputaran ekonomi, dan multiplier effect bagi masyarakat," tambah Diana.
Dalam acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga mendorong Kadin untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, berkomitmen menyederhanakan proses birokrasi guna membuka ruang yang lebih luas bagi dunia usaha serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis di ibu kota.
"Pengusaha tidak boleh takut untuk mandiri. Pemerintah DKI Jakarta akan membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk berkembang. Kepastian hukum dalam berbisnis di Jakarta harus menjadi contoh dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global," kata Pramono.
Dalam sambutannya, Anindya mengatakan, kondisi global saat ini semakin tidak menentu, mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi internasional. Ia menilai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dapat membawa dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
"Kita melihat dunia saat ini penuh tantangan. Tahun lalu kita bicara perang dagang dan tarif dengan Amerika Serikat, sekarang kita melihat perang fisik terjadi di Timur Tengah. Tentu dampak konflik ini sangat besar bagi kita semua," ujar Anin.
Menurutnya, terdapat tiga aspek utama yang perlu diwaspadai Indonesia dalam menghadapi dinamika global tersebut, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional.
Baca Juga: 6 Dampak Perang AS-Iran, Harga Minyak Dunia hingga Gas Langsung Bergejolak
Dari sisi energi, Anindya mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika harga minyak menembus USD100 per barel, defisit anggaran berpotensi meningkat signifikan.
"Kalau harga minyak terus naik bahkan menembus 100 dolar AS per barel, tentu ini menjadi tekanan besar bagi APBN kita. Saat ini APBN kita di Rp600 triliun kurang lebih defisit yang dianggarkan, tentu angkanya bisa naik sampai 40–50 persen," jelasnya.
Meski demikian Ia menyebut ketahanan energi di DKI Jakarta relatif aman, khususnya dalam hal pasokan gas dan bahan bakar minyak yang penting bagi aktivitas ekonomi, termasuk sektor perikanan.
Selain energi, Anindya juga menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan, terutama untuk menekan laju inflasi menjelang momentum Lebaran. Ia mengapresiasi inisiatif Kadin DKI Jakarta yang membantu stabilisasi harga melalui program pasar murah.
"Kita mulai melihat inflasi sedikit demi sedikit merangkak naik, apalagi menjelang periode Lebaran," katanya.
Aspek ketiga yang menjadi perhatian adalah stabilitas nasional, khususnya stabilitas Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia. Menurutnya, peran Jakarta dalam perekonomian nasional sangat besar dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 16,8% serta pertumbuhan ekonomi 5,21%, yang berada di atas rata-rata nasional.
"DKI Jakarta sekarang bukan lagi ibu kota negara, tetapi justru terlihat transformasinya menjadi pusat servis industri yang baik," ujar Anindya.
Dalam kesempatan tersebut, Anindya juga mengusulkan empat pilar strategis untuk memperkuat ekonomi Jakarta, yakni swasembada dan kontribusi bagi daerah lain, pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang inklusif, serta pembangunan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi langkah Kadin DKI Jakarta dalam membina industri kecil menengah (IKM) dan UMKM melalui program sertifikasi serta pelatihan vokasi guna meningkatkan produktivitas dan inovasi. Baca Juga: Tunggu Tanggal Mainnya, Kadin Bakal Meluncurkan Kajian soal MBGnomics
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi menekankan, pentingnya penguatan pengusaha lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan pengusaha lokal tidak hanya mendorong perkembangan bisnis, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi di Jakarta.
"Ketika pengusaha lokal tumbuh, yang berkembang bukan hanya bisnisnya, tetapi juga lapangan kerja, perputaran ekonomi, dan multiplier effect bagi masyarakat," tambah Diana.
Dalam acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga mendorong Kadin untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, berkomitmen menyederhanakan proses birokrasi guna membuka ruang yang lebih luas bagi dunia usaha serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis di ibu kota.
"Pengusaha tidak boleh takut untuk mandiri. Pemerintah DKI Jakarta akan membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk berkembang. Kepastian hukum dalam berbisnis di Jakarta harus menjadi contoh dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global," kata Pramono.
(akr)
Lihat Juga :
