Soal Anggaran Jumbo, Kepala BGN Dadan Hindayana: Kami Miliki Rp335 Triliun Tak Benar
Selasa, 31 Maret 2026 - 13:26 WIB
loading...
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, bahwa alokasi anggaran resmi lembaganya pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun sesuai ketentuan dalam APBN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) , Dadan Hindayana menegaskan, bahwa alokasi anggaran resmi lembaganya pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun sesuai ketentuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN , bukan Rp335 triliun sebagaimana informasi yang beredar di publik.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp335 triliun berasal dari penjumlahan anggaran utama BGN dengan dana cadangan dari skema Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp67 triliun yang merupakan kebijakan cadangan pemerintah.
“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: SPPG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Ingatkan Mitra yang Mark Up Harga Bahan Baku Akan Disikat
Menurut Dadan, sekitar 93% dari total alokasi anggaran Rp268 triliun dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program prioritas nasional dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dari total Rp249 triliun yang dialokasikan untuk pelaksanaan MBG, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku pangan. Kebijakan ini dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta rantai pasok pangan nasional.
Baca Juga: BGN Ungkap 1.528 SPPG di Seluruh Indonesia di-Suspend Per 25 Maret 2026
Sementara itu sekitar 20% anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya listrik, sewa kendaraan distribusi, hingga pembayaran insentif relawan.
Dadan menyebutkan, hingga kini jumlah relawan SPPG telah mencapai lebih dari 1,2 juta orang di seluruh Indonesia, dengan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan. “Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp335 triliun berasal dari penjumlahan anggaran utama BGN dengan dana cadangan dari skema Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp67 triliun yang merupakan kebijakan cadangan pemerintah.
“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: SPPG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Ingatkan Mitra yang Mark Up Harga Bahan Baku Akan Disikat
Menurut Dadan, sekitar 93% dari total alokasi anggaran Rp268 triliun dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program prioritas nasional dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dari total Rp249 triliun yang dialokasikan untuk pelaksanaan MBG, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku pangan. Kebijakan ini dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta rantai pasok pangan nasional.
Baca Juga: BGN Ungkap 1.528 SPPG di Seluruh Indonesia di-Suspend Per 25 Maret 2026
Sementara itu sekitar 20% anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya listrik, sewa kendaraan distribusi, hingga pembayaran insentif relawan.
Dadan menyebutkan, hingga kini jumlah relawan SPPG telah mencapai lebih dari 1,2 juta orang di seluruh Indonesia, dengan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan. “Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
