Harga BBM Tetangga Tembus Rp30 Ribu! DEN Minta Warga Tak Panik: Stok RI di Atas 20 Hari
Jum'at, 03 April 2026 - 10:18 WIB
loading...
Meskipun tekanan fiskal kian berat akibat lonjakan harga minyak dunia, stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dipastikan masih dalam kondisi terkendali. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Di tengah guncangan krisis energi global akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel, Dewan Energi Nasional (DEN) meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong (panic buying) bahan bakar. Meskipun tekanan fiskal kian berat, stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dipastikan masih dalam kondisi terkendali.
Anggota DEN, M. Kholid Syeirazi menegaskan, bahwa posisi energi Indonesia saat ini jauh lebih stabil dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang sudah mengalami lonjakan harga gila-gilaan. Kholid memaparkan data mengejutkan mengenai kondisi BBM di negara-negara ASEAN.
Baca Juga: Rincian Harga BBM di ASEAN: Malaysia Termurah, Singapura Bikin Geleng Kepala, Indonesia?
Menurutnya, Indonesia masih beruntung karena mampu meredam kenaikan harga ekstrem yang dialami negara lain sebagai perbandingan, harga BBM di Vietnam misalnya sudah mengalami kenaikan signifikan dari Rp12.700/liter menjadi Rp19.100/liter. Begitu pula Thailand, dari Rp16.500/liter menjadi Rp24.000/liter, Laos dari Rp22.700/liter menjadi Rp30.200/liter.
"Masyarakat harus tenang. Buat apa panik? Kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," ujar Kholid di Jakarta.
Salah satu alasan masyarakat tidak perlu melakukan penimbunan adalah ketahanan stok operasional Pertamina yang saat ini berada di atas 20 hari. Angka ini melebihi cadangan operasional minimal yang ditetapkan oleh BPH Migas.
Namun, Kholid mengingatkan bahwa menjaga ketersediaan ini bukan perkara mudah di tengah blokade jalur pasokan global. "Pertamina melakukan best effort, tetapi Pemerintah dan Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Harus didukung masyarakat dengan bijak mengonsumsi BBM," tambahnya.
Baca Juga: Filipina Umumkan Darurat Energi, Purbaya Ungkap Kondisi di Indonesia
Karena bagaimana pun, imbuh Kholid, masyarakat harus tahu bahwa saat ini kondisi BBM global memang sedang tidak baik, akibat perang Iran melawan AS dan Israel. ”Kalau dalam kondisi kahar seperti sekarang dan kemudian kita bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, justru berbahaya. Tidak punya sense of crisis,” jelas Kholid.
Begitu pula penyesuaian harga BBM. Menurut Kholid, dalam kondisi krisis energi global seperti sekarang, merupakan upaya untuk mengurangi beban fiskal dalam menanggung beban subsidi dan kompensasi.
Kholid mencontohkan, setiap kenaikan harga minyak USD1 per barel, akan ada tambahan potensi kenaikan beban subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,3 triliun. Dengan demikian, jika harga minyak sekarang sudah di atas USD100/barel, tentu berdampak pada tingginya beban kapasitas fiskal.
”Solusinya bagaimana? Sebagian harus dialihkan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Senada dengan DEN, Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo mengapresiasi langkah Pertamina yang tetap siaga di tengah krisis. Namun ia mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.
"Jangan lakukan penimbunan BBM karena justru akan memperburuk distribusi dan merugikan masyarakat luas. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi Pemerintah atau Pertamina," kata Sartono.
Anggota DEN, M. Kholid Syeirazi menegaskan, bahwa posisi energi Indonesia saat ini jauh lebih stabil dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang sudah mengalami lonjakan harga gila-gilaan. Kholid memaparkan data mengejutkan mengenai kondisi BBM di negara-negara ASEAN.
Baca Juga: Rincian Harga BBM di ASEAN: Malaysia Termurah, Singapura Bikin Geleng Kepala, Indonesia?
Menurutnya, Indonesia masih beruntung karena mampu meredam kenaikan harga ekstrem yang dialami negara lain sebagai perbandingan, harga BBM di Vietnam misalnya sudah mengalami kenaikan signifikan dari Rp12.700/liter menjadi Rp19.100/liter. Begitu pula Thailand, dari Rp16.500/liter menjadi Rp24.000/liter, Laos dari Rp22.700/liter menjadi Rp30.200/liter.
"Masyarakat harus tenang. Buat apa panik? Kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," ujar Kholid di Jakarta.
Salah satu alasan masyarakat tidak perlu melakukan penimbunan adalah ketahanan stok operasional Pertamina yang saat ini berada di atas 20 hari. Angka ini melebihi cadangan operasional minimal yang ditetapkan oleh BPH Migas.
Namun, Kholid mengingatkan bahwa menjaga ketersediaan ini bukan perkara mudah di tengah blokade jalur pasokan global. "Pertamina melakukan best effort, tetapi Pemerintah dan Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Harus didukung masyarakat dengan bijak mengonsumsi BBM," tambahnya.
Baca Juga: Filipina Umumkan Darurat Energi, Purbaya Ungkap Kondisi di Indonesia
Karena bagaimana pun, imbuh Kholid, masyarakat harus tahu bahwa saat ini kondisi BBM global memang sedang tidak baik, akibat perang Iran melawan AS dan Israel. ”Kalau dalam kondisi kahar seperti sekarang dan kemudian kita bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, justru berbahaya. Tidak punya sense of crisis,” jelas Kholid.
Begitu pula penyesuaian harga BBM. Menurut Kholid, dalam kondisi krisis energi global seperti sekarang, merupakan upaya untuk mengurangi beban fiskal dalam menanggung beban subsidi dan kompensasi.
Kholid mencontohkan, setiap kenaikan harga minyak USD1 per barel, akan ada tambahan potensi kenaikan beban subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,3 triliun. Dengan demikian, jika harga minyak sekarang sudah di atas USD100/barel, tentu berdampak pada tingginya beban kapasitas fiskal.
”Solusinya bagaimana? Sebagian harus dialihkan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Senada dengan DEN, Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo mengapresiasi langkah Pertamina yang tetap siaga di tengah krisis. Namun ia mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.
"Jangan lakukan penimbunan BBM karena justru akan memperburuk distribusi dan merugikan masyarakat luas. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi Pemerintah atau Pertamina," kata Sartono.
(akr)
Lihat Juga :
