Defisit APBN Rp240,1 Triliun Dinilai Sebagai Alarm Kebijakan, Haruskah Panik?
Rabu, 08 April 2026 - 11:09 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000
Untuk menyimpulkan apakah angka Rp240,1 triliun ini adalah sinyal bahaya, Rahma membedah empat indikator utama. Pertama, selama masih di bawah ambang batas 3% (saat ini 0,93 persen), kondisi fiskal secara konstitusional masih aman.
Kedua, perlu dicermati apakah setoran pajak mampu tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi. Ketiga, lanjut Rahma, defisit dianggap investasi jika dialokasikan untuk infrastruktur dan bansos, namun menjadi keresahan jika didominasi oleh beban bunga utang.
Terakhir, kepercayaan investor yang tercermin dari stabilnya yield SBN dan kurs Rupiah. Di sisi lain, Rahma memberikan catatan kritis mengenai risiko "kehabisan bensin" fiskal di periode mendatang. Jika belanja dipacu kencang di awal tahun namun penerimaan tidak mengejar, pemerintah terpaksa harus melakukan pengereman mendadak (refocusing) yang bisa berdampak pada perlambatan proyek-proyek strategis.
"Istilah hard landing dalam konteks ini berarti ekonomi yang tadinya dipacu kencang di Q1 lewat belanja besar Rp240,1 triliun, tiba-tiba melambat drastis di Q2 karena kehabisan 'bensin' atau terhambat faktor eksternal," ungkapnya.
Sebagai solusi, Rahma menyarankan pemerintah mulai beralih dari mode "Agresif" di Kuartal I menjadi mode "Efisiensi Selektif" di Kuartal II. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga disarankan sebagai cadangan strategis jika plafon utang sudah semakin terbatas di akhir tahun.
Untuk menyimpulkan apakah angka Rp240,1 triliun ini adalah sinyal bahaya, Rahma membedah empat indikator utama. Pertama, selama masih di bawah ambang batas 3% (saat ini 0,93 persen), kondisi fiskal secara konstitusional masih aman.
Kedua, perlu dicermati apakah setoran pajak mampu tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi. Ketiga, lanjut Rahma, defisit dianggap investasi jika dialokasikan untuk infrastruktur dan bansos, namun menjadi keresahan jika didominasi oleh beban bunga utang.
Terakhir, kepercayaan investor yang tercermin dari stabilnya yield SBN dan kurs Rupiah. Di sisi lain, Rahma memberikan catatan kritis mengenai risiko "kehabisan bensin" fiskal di periode mendatang. Jika belanja dipacu kencang di awal tahun namun penerimaan tidak mengejar, pemerintah terpaksa harus melakukan pengereman mendadak (refocusing) yang bisa berdampak pada perlambatan proyek-proyek strategis.
"Istilah hard landing dalam konteks ini berarti ekonomi yang tadinya dipacu kencang di Q1 lewat belanja besar Rp240,1 triliun, tiba-tiba melambat drastis di Q2 karena kehabisan 'bensin' atau terhambat faktor eksternal," ungkapnya.
Sebagai solusi, Rahma menyarankan pemerintah mulai beralih dari mode "Agresif" di Kuartal I menjadi mode "Efisiensi Selektif" di Kuartal II. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga disarankan sebagai cadangan strategis jika plafon utang sudah semakin terbatas di akhir tahun.
(akr)
Lihat Juga :
