Harga Minyak Global Melonjak, Keberlanjutan Pasokan Jadi Tantangan
Jum'at, 10 April 2026 - 11:05 WIB
loading...
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan bahan bakar harus dipastikan untuk menghindari terjadinya gejolak ekonomi maupun sosial. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Di tengah lonjakan harga minyak global , keberlanjutan pasokan untuk memenuhi kebutuhan nasional menjadi tantangan. Karena itu kebijakan populis pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) perlu diiringi perhitungan dan tindakan yang rasional.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk "Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global" yang digelar E2S di Jakarta, Kamis (9/4). Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan bahan bakar harus dipastikan untuk menghindari terjadinya gejolak ekonomi maupun sosial.
Komaidi mengatakan, tantangan terkait pasokan bahan bakar saat ini adalah harga dan ketersediaan di pasar. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Reforminer Institute, dengan membandingkan harga Indonesia Crude Price (ICP) dan kurs rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar USD70 per barel dan Rp16.500-16.900 per USD, dengan harga minyak dan kurs rata-rata saat ini, maka setidaknya ada selisih Rp5.000-9.000 per liter untuk harga jual BBM dibanding nilai keekonomiannya.
Baca Juga: Tahan Harga BBM Subsidi, Purbaya: Instruksi Langsung Presiden!
Hal itu lanjut dia, dipastikan akan memberikan tekanan berat pada keuangan PT Pertamina (Persero) yang ditugasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional. Seperti diketahui, pemerintah meminta Pertamina menanggung terlebih dulu selisih harga tersebut.
Komaidi melanjutkan, berdasarkan data terakhir volume penjualan BBM nasional yang mencapai kisaran 80 juta kiloliter (KL) per tahun, dengan pangsa pasar sekitar 88-90%, penjualan BBM Pertamina per tahun sekitar 72-75 juta KL atau sekira 200 ribu KL per hari. Jika volume penjualan dikalikan selisih harga keekonomian Rp5.000-9.000, maka Pertamina perlu tambahan dana sekitar Rp1,5-2 triliun per hari atau sekitar Rp60 triliun per bulan.
"Pertanyaannya, berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada? Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa keperluan, seperti bond yang akan jatuh tempo yang harus dibayar cicilan pokok maupun bunga utangnya," kata Komaidi.
Baca Juga: Menko Airlangga Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Pertamax Cs
Jika tidak ada bantuan dari pemerintah di luar kompensasi yang selama ini disepakati, Komaidi khawatir keuangan Pertamina tidak akan bertahan dan berujung pada terganggunya kemampuan pengadaan BBM oleh BUMN energi tersebut.
"Ini bukan masalah subsidinya, tetapi masalah keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi. Soal subsidi bisa diselesaikan nanti dengan mekanisme kompensasi, tapi yang lebih mengkhawatirkan di dalam konteks ketahanan adalah ada nggak uangnya Pertamina untuk mengadakan (BBM) di hari-hari atau bulan berikutnya?" cetus Komaidi.
Komaidi mengingatkan, jika pasokan BBM terhenti, maka ekonomi terancam kolaps. Di satu sisi, lata dia, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dalam konteks ekonomi bisa dipahami, namun jika BBM tidak lagi tersedia di SPBU, maka akan menimbulkan kemacetan nasional dalam konteks ekonomi maupun sosial.
"Artinya kebijakan boleh populis, tetapi harus rasional. Kalau populis irasional, kombinasi itu akan menghancurkan semua tatanan, saya kira," tegasnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menambahkan, dalam konteks ketahanan energi nasional, kekhawatiran tersebut memang perlu menjadi perhatian. "Apalagi sekarang ini situasinya adalah sales market. Jadi market itu didikte oleh penjual," kata Kholid.
Menurut dia, saat ini Pertamina berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi minyak yang dibutuhkan tengah jadi rebutan, di sisi lain belum ada regulasi yang mendukung. "Dasar hukumnya apa untuk menyediakan BBM dan crude itu dengan harga di atas ICP? Ini juga perlu diwaspadai," kata Kholid.
Sementara itu, dari sisi makroekonomi, ekonom Universitas Indonesia (UI) Dipo Satria Ramli mengatakan, berdasarkan hitungan yang dilakukan, jika harga minyak mencapai USD105 per barel dan nilai tukar di level Rp17.000 per USD, maka defisit APBN bisa mencapai 3,6%. Kenaikan harga minyak dan kurs itu menurutnya juga akan membebani keuangan Pertamina. "Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Tapi secara ekonomi, dia pindah dari beban APBN ke neraca Pertamina. Neraca Pertamina kita belum lihat data terakhirnya bulanan, tapi saya rasa mereka pun menghadapi banyak tantangan," tandasnya.(m faizal)
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk "Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global" yang digelar E2S di Jakarta, Kamis (9/4). Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan bahan bakar harus dipastikan untuk menghindari terjadinya gejolak ekonomi maupun sosial.
Komaidi mengatakan, tantangan terkait pasokan bahan bakar saat ini adalah harga dan ketersediaan di pasar. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Reforminer Institute, dengan membandingkan harga Indonesia Crude Price (ICP) dan kurs rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar USD70 per barel dan Rp16.500-16.900 per USD, dengan harga minyak dan kurs rata-rata saat ini, maka setidaknya ada selisih Rp5.000-9.000 per liter untuk harga jual BBM dibanding nilai keekonomiannya.
Baca Juga: Tahan Harga BBM Subsidi, Purbaya: Instruksi Langsung Presiden!
Hal itu lanjut dia, dipastikan akan memberikan tekanan berat pada keuangan PT Pertamina (Persero) yang ditugasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional. Seperti diketahui, pemerintah meminta Pertamina menanggung terlebih dulu selisih harga tersebut.
Komaidi melanjutkan, berdasarkan data terakhir volume penjualan BBM nasional yang mencapai kisaran 80 juta kiloliter (KL) per tahun, dengan pangsa pasar sekitar 88-90%, penjualan BBM Pertamina per tahun sekitar 72-75 juta KL atau sekira 200 ribu KL per hari. Jika volume penjualan dikalikan selisih harga keekonomian Rp5.000-9.000, maka Pertamina perlu tambahan dana sekitar Rp1,5-2 triliun per hari atau sekitar Rp60 triliun per bulan.
"Pertanyaannya, berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada? Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa keperluan, seperti bond yang akan jatuh tempo yang harus dibayar cicilan pokok maupun bunga utangnya," kata Komaidi.
Baca Juga: Menko Airlangga Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Pertamax Cs
Jika tidak ada bantuan dari pemerintah di luar kompensasi yang selama ini disepakati, Komaidi khawatir keuangan Pertamina tidak akan bertahan dan berujung pada terganggunya kemampuan pengadaan BBM oleh BUMN energi tersebut.
"Ini bukan masalah subsidinya, tetapi masalah keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi. Soal subsidi bisa diselesaikan nanti dengan mekanisme kompensasi, tapi yang lebih mengkhawatirkan di dalam konteks ketahanan adalah ada nggak uangnya Pertamina untuk mengadakan (BBM) di hari-hari atau bulan berikutnya?" cetus Komaidi.
Komaidi mengingatkan, jika pasokan BBM terhenti, maka ekonomi terancam kolaps. Di satu sisi, lata dia, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dalam konteks ekonomi bisa dipahami, namun jika BBM tidak lagi tersedia di SPBU, maka akan menimbulkan kemacetan nasional dalam konteks ekonomi maupun sosial.
"Artinya kebijakan boleh populis, tetapi harus rasional. Kalau populis irasional, kombinasi itu akan menghancurkan semua tatanan, saya kira," tegasnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menambahkan, dalam konteks ketahanan energi nasional, kekhawatiran tersebut memang perlu menjadi perhatian. "Apalagi sekarang ini situasinya adalah sales market. Jadi market itu didikte oleh penjual," kata Kholid.
Menurut dia, saat ini Pertamina berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi minyak yang dibutuhkan tengah jadi rebutan, di sisi lain belum ada regulasi yang mendukung. "Dasar hukumnya apa untuk menyediakan BBM dan crude itu dengan harga di atas ICP? Ini juga perlu diwaspadai," kata Kholid.
Sementara itu, dari sisi makroekonomi, ekonom Universitas Indonesia (UI) Dipo Satria Ramli mengatakan, berdasarkan hitungan yang dilakukan, jika harga minyak mencapai USD105 per barel dan nilai tukar di level Rp17.000 per USD, maka defisit APBN bisa mencapai 3,6%. Kenaikan harga minyak dan kurs itu menurutnya juga akan membebani keuangan Pertamina. "Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Tapi secara ekonomi, dia pindah dari beban APBN ke neraca Pertamina. Neraca Pertamina kita belum lihat data terakhirnya bulanan, tapi saya rasa mereka pun menghadapi banyak tantangan," tandasnya.(m faizal)
(akr)
Lihat Juga :
