Menko Airlangga Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Pertamax Cs
Senin, 06 April 2026 - 15:34 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara, ketika ditanya perihal rencana kenaikan harga BBM non-subsidi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya masih mengkaji ihwal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM non-subsidi . Sebelumnya beberapa pengamat menilai kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai wajar, lantaran mengikuti acuan harga pasar global.
Ketika harga minyak mentah dunia sudah tembus USD100 per barel, pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM non-subsidi. Terkait soal kenaikan harga BBM non-subsidi, Menko Airlangga menyebutkan masih dalam pengkajian.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026
"Itu masih dikaji. Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai, nanti disampaikan ke publik," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Sebelumnya, Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi pada April 2026 mendatang. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, langkah itu diputuskan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketika harga minyak mentah dunia sudah tembus USD100 per barel, pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM non-subsidi. Terkait soal kenaikan harga BBM non-subsidi, Menko Airlangga menyebutkan masih dalam pengkajian.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026
"Itu masih dikaji. Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai, nanti disampaikan ke publik," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Sebelumnya, Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi pada April 2026 mendatang. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, langkah itu diputuskan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Lihat Juga :
