Tantangan Terkini Industri Tambang: Geopolitik dan Pemangkasan Produksi

JAKARTA - Industri pertambangan nasional saat ini tengah dihadapkan pada dua tantangan berat, yakni risiko geopolitik akibat perang dan juga pembatasan produksi. Karena itu perlu, komunitas pertambangan nasional berharap ada kebijakan soal relaksasi produksi, agar industri bisa menghadapi tekanan yang tengah dihadapi.

Tak hanya pentinh bagi industri tambang agar dapat bertahan, relaksasi produksi mineral dan batu bara diyakini juga akan meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global.

Hal itu terungkap dalam dalam diskusi bertajuk "Peran RKAB dan Peningkatan Produksi dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global" Yang diselenggarakan E2S pada Rabu (8/4).

Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengakui bahwa kondisi global saat ini bergerak tidak stabil dan sulit diprediksi.

“Kita tahu bahwa saat ini kita berada di dunia yang ritmenya itu sudah kita tidak ketahui dan enggak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil,” ujarnya.

Sektor minerba, kata dia, kini berada dalam pusaran dinamika global yang sangat menantang, termasuk keterbatasan bahan baku pendukung dan kebutuhan energi. “Kita berada pada kondisi di mana critical mineral menjadi sangat penting, semua saling berebut,” tuturnya.

Ia menambahkan, gangguan rantai pasok global menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya saja tidak cukup tanpa dukungan komponen lain. Meski demikian, Indonesia dinilai masih berada pada posisi strategis karena kekayaan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan ketahanan energi dan hilirisasi. “Kalau kita tidak punya sumber daya energi, ketahanan energi kita berarti rapuh sekali. Kita akan sangat tergantung pada negara lain,” imbuhnya.

Menghadapi kondisi tersebut, lanjut dia, pemerintah mengambil langkah pengendalian produksi melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). “Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,” jelas Rita.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini adalah value over volume. Evaluasi menunjukkan peningkatan volume produksi tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan negara. “Volume ketika kita memproduksi banyak itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan negara yang bisa kita hasilkan,” ujarnya.