Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif

Menurutnya, momentum penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan cukai, termasuk menutup celah yang dimanfaatkan pelaku ilegal.

"Masalah rokok ilegal tidak bisa diselesaikan dengan memberi ruang bagi pelanggaran. Justru dibutuhkan keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten," tegasnya.

Baca Juga: Rencana Penambahan Layer Tarif Cukai Baru Rokok Berpotensi Menggerus Basis Pajak

Senada, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan penegakan hukum. Menurutnya perubahan tarif cukai harus menjadi bagian dari sistem regulasi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan penambahan layer cukai berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang selama ini patuh terhadap aturan. "Dalam negara hukum, pelaku usaha yang taat aturan berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, serta lingkungan usaha yang kompetitif," jelasnya.