Ketahanan Energi Indonesia Terancam Krisis Pasokan, EBT Bisa Jadi Solusi Strategis
Jum'at, 24 April 2026 - 16:30 WIB
loading...
A
A
A
Komaidi menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan energi milik negara. Selama ini cadangan 25 hari yang sering disebut hanyalah stok operasional milik badan usaha seperti Pertamina, Shell, dan VIVO.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Di Tengah Krisis Dunia, Kita Harus Hemat Energi
Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki cadangan strategis untuk tiga hingga enam bulan, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan distribusi global.
Storage minyak Indonesia sebagian besar (54%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lokasi utamanya berada di Plumpang (Jakarta), Balongan, Kalimantan, serta pusat produksi di Riau (Dumai) dan Cilacap. Infrastruktur ini dikelola Pertamina dan badan usaha lain untuk mendukung pasokan BBM nasional.
Lonjakan harga minyak mentah dunia dari asumsi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar USD70 per barel menjadi aktual USD90 per barel menciptakan lubang fiskal yang besar. Komaidi menghitung setiap kenaikan USD1 akan menambah defisit Rp6 hingga Rp7 triliun.
"Selisih USD20 dikalikan Rp7 triliun, artinya ada beban tambahan sekitar Rp140 triliun. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG," paparnya.
Situasi LPG juga harus jadi perhatian serius, karena 70% pasokan diimpor dari dua wilayah yang sedang berkonflik yakni Amerika Serikat dan Timur Tengah. Dengan harga keekonomian Rp20.000 per kg dan harga jual subsidi Rp4.250 per kg, negara menanggung beban subsidi Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Di Tengah Krisis Dunia, Kita Harus Hemat Energi
Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki cadangan strategis untuk tiga hingga enam bulan, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan distribusi global.
Storage minyak Indonesia sebagian besar (54%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lokasi utamanya berada di Plumpang (Jakarta), Balongan, Kalimantan, serta pusat produksi di Riau (Dumai) dan Cilacap. Infrastruktur ini dikelola Pertamina dan badan usaha lain untuk mendukung pasokan BBM nasional.
Lonjakan harga minyak mentah dunia dari asumsi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar USD70 per barel menjadi aktual USD90 per barel menciptakan lubang fiskal yang besar. Komaidi menghitung setiap kenaikan USD1 akan menambah defisit Rp6 hingga Rp7 triliun.
"Selisih USD20 dikalikan Rp7 triliun, artinya ada beban tambahan sekitar Rp140 triliun. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG," paparnya.
Situasi LPG juga harus jadi perhatian serius, karena 70% pasokan diimpor dari dua wilayah yang sedang berkonflik yakni Amerika Serikat dan Timur Tengah. Dengan harga keekonomian Rp20.000 per kg dan harga jual subsidi Rp4.250 per kg, negara menanggung beban subsidi Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.
Lihat Juga :
