Punya Peran Strategis, Petani Sawit Harus Mulai Masuk ke Level Industri

JAKARTA - Petani kelapa sawit Indonesia memiliki peran signifikan dan strategis dalam menjamin keberlanjutan industri sawit nasional. Ini karena luasan lahan yang dikelola lebih dari 40% dari total luas lahan perkebunan sawit di Indonesia yang secara resmi dinyatakan 16,8 juta ha.

Peran petani kelapa sawit harus ditingkatkan. Tidak cukup hanya menjadi pekebun namun lebih dari itu mereka juga harus didorong dan difasilitasi agar masuk ke level industri sawit . Dengan luasan kebun petani kelapa sawit yang mencapai kurang lebih 7 juta ha, industrialisasi petani akan sangat siginifikan memperkuat daya siang produk minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Baca juga: Tingkatkan Produktivitas, Petani Sawit Jabar hingga Sulawesi Dapat Pelatihan Budidaya

“Petani Sawit harus dibawa ke era industrialisasi, sehingga bisa membangun usaha dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, ketergantungan petani sawit kepada pihak-pihak lain semakin berkurang, posisi tawar bisa lebih baik, dan mempunyai peluang laba jauh lebih besar,” kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah.

Selanjutnya Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta; Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Dirut BPDP Eddy Abdurrachman, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara serta sejumlah pengurus RSI.

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujarnya.

Kacuk mengatakan, tidak mudah untuk bisa membawa petani kelapa sawit naik kelas. Dari hanya berfokus pada tanam, rawat, dan panen, bergeser ke pengelolaan TBS (tandan buah segar) menjadi CPO (minyak sawit mentah). Perlu perubahan mindset dan tentu saja dukungan dan fasilitas dari para pemangku kepentingan di industri sawit khususnya pemerintah dan dunia usaha.

“Perubahan mindset petani misalnya, kita lihat dari sisi kelembagaan petani. Perlu ditingkatkan kemampuan dan kemauan petani untuk saling bekerjasama, berbagi tanggung jawab dan hak dalam suatu himpunan kerja atau usaha bersama yang berbadan hukum (misalnya koperasi),” tandasnya.

Jika kelembagaan petani sudah terbentuk dengan kuat, kata Kacuk, juga harus bisa bersinergi satu sama lain. Selain juga harus bersinergi dengan badan hukum lainnya untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih besar.

Misalnya petani membentuk koperasi, dan koperasi tersebut bergabung satu dengan lainnya membentuk semacam gabungan koperasi sehingga mempunyai skala ekonomi yang lebih besar yang cukup untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain misalnya perusahaan. ”Pola-pola korporatisasi seperti ini jika dilakukan para petani akan memudahkan akses ke: pasar, lembaga keuangan, fasilitas pengolahan dan juga para pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Terkait PSR, Kacuk Sumarto mengatakan, PSR menjadi instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas secara cepat dan terukur. Ketika petani masuk ke level industri, produktivitas yang tinggi adalah kunci. “Replanting terhadap kebun tua berpotensi meningkatkan hasil secara signifikan, sekaligus menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi jangka panjang,” katanya.

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN) Seger Budiardjo mengatakan kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri. Dari total luas perkebunan sawit nasional yang mencapai 16,83 juta hektar, sekitar 42% atau setara 6,94 juta ha adalah perkebunan sawit rakyat. Baca juga: Sawit Indonesia di Persimpangan Ekonomi dan Keberlanjutan Global

“Namun perkebunan sawit rakyat masih menghadapi tantangan rendahnya produktivitas tanaman. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ini adalah rendahnya realisasi peremajaan sawit rakyat,” katanya.

Agrinas Palma sebagai BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat. “Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR. Agrinas siap membangun kemitraan dengan koperasi petani kelapa sawit,” lanjutnya.

Baik RSI maupun APN setuju jika pada tahap awal industrialisasi petani sawit, perlu dikakukan kemitraan antara petani dengan perusahaan. Kemitraan akan menjadi akselerator transfer teknologi sehingga meningkatkan nilai tambah. Dalam jangka panjang, kata dia, petani didorong menjadi pemilik saham dalam rantai pengolahan, bukan sekadar pemasok bahan baku.