Anggaran Keselamatan KAI Disorot Usai Tragedi Tabrakan di Bekasi
Selasa, 28 April 2026 - 15:56 WIB
loading...
Akuntabilitas belanja KAI dipertanyakan peruntukkannya dalam memastikan kesiapan armada dan menunjang teknis operasional yang menjamin keselamatan penumpang. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Akuntabilitas belanja PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dipertanyakan peruntukkannya dalam memastikan kesiapan armada dan menunjang teknis operasional yang menjamin keselamatan penumpang. Sorotan soal anggaran digunakan untuk apa saja mencuat seiring berulang kali kecelakaan, seperti tragedi tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.
"Keselamatan tidak boleh menjadi biaya tambahan. Ia harus menjadi inti dari seluruh keputusan bisnis. Publik perlu tahu apakah investasi untuk sistem proteksi otomatis, modernisasi sinyal, pelatihan darurat, inspeksi jalur, dan pengamanan perlintasan sebidang sudah memadai," kata pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat saat dihubungi SindoNews, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga: Breaking News! KRL Commuter Line Kecelakaan di Bekasi Timur
Achmad menekankan soal kecelakaan besar jarang disebabkan satu faktor tunggal sehingga setiap penunjang operasional termasuk sistem keselamatan mesti disoroti. Parameter soal komunikasi yang terlambat, sinyal tidak cukup protektif, prosedur darurat tidak berjalan, atau sistem kendali tidak memberi pagar pengaman berlapis menjadi rangkaian yang tak bisa diminta pertanggungjawaban dari pihak KAI. "Publik tidak boleh disuguhi jawaban sempit bahwa insiden hanya akibat gangguan di perlintasan atau kesalahan satu petugas," kata Achmad.
Dia mewanti-wanti ihwal sistem kendali kereta yang ada, apakah mampu mencegah kereta lain memasuki zona berbahaya. Seturut itu, pengendalian KAK dalam soal proteksi otomatis ketika satu rangkaian berhenti mendadak, turut dipertanyakan.
Achmad tidak menafikan bahwa KAI memang menghadapi tekanan berat, mulai dari ketepatan waktu, kepadatan perjalanan, ekspansi layanan, efisiensi biaya, hingga modernisasi armada. Akan tetapi, aspek keselamatan tidak boleh menjadi biaya tambahan, sebab mesti menjadi inti dari seluruh keputusan bisnis. "Dalam kebijakan publik, keselamatan adalah barang publik. Manfaatnya dirasakan semua orang, tetapi sering baru dihargai setelah tragedi. Oleh Karena itu, negara harus memaksa keselamatan menjadi prioritas anggaran, bukan sekadar prioritas pidato," urai Achmad.
Baca Juga: Update Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: 14 Meninggal Dunia, 84 Korban Luka
Achmad menyarankan perlu dimulainya investigasi independen yang transparan. KNKT dan Kementerian Perhubungan harus diberi ruang penuh untuk memeriksa fakta tanpa tekanan. Seturut itu, hasil investigasi harus mampu menjelaskan bagaimana sistem KAI dalam memproteksi perjalanan di lintas padat seperti lintasan Jabodetabek.
Seperti contoh, jika satu kereta berhenti mendadak, bagaimana sistem yang seharusnya otomatis dapat mencegah kereta lain saat mendekati batas berbahaya. Parameter sistem keamanan ini yang mesti didengar publik. "KAI harus membangun budaya keselamatan yang menghargai laporan hampir celaka, bukan hanya bereaksi setelah kecelakaan terjadi," ujar Achmad.
Selepas insiden, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sebanyak 1.800 titik perlintasan kereta api sebidang di Pulau Jawa. Menurutnya, perlintasan itu akan diperbaiki agar kecelakaan kereta seperti di Stasiun Bekasi Timur tidak terulang.
Pemerintah akan menyiapkan dana Rp4 triliun untuk proyek perbaikan perlintasan kereta api sebidang di Jawa. "Ya nanti pelaksanaaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun demi keselamatan,” tuturnya saat momen menjenguk para korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026) pagi.
Bicara soal dugaan penyebab kejadian yang tidak terlepas dari rangkaian tragedi, Manajer Humas Daop 1 KAI, Franoto Wibowo, mengatakan saat itu KRL terlebih dahulu menabrak taksi yang mengalami mogok di lintasan rel. Saat KRL itu berhenti, KA Argo Bromo menabrak dari belakang.
"Keselamatan tidak boleh menjadi biaya tambahan. Ia harus menjadi inti dari seluruh keputusan bisnis. Publik perlu tahu apakah investasi untuk sistem proteksi otomatis, modernisasi sinyal, pelatihan darurat, inspeksi jalur, dan pengamanan perlintasan sebidang sudah memadai," kata pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat saat dihubungi SindoNews, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga: Breaking News! KRL Commuter Line Kecelakaan di Bekasi Timur
Achmad menekankan soal kecelakaan besar jarang disebabkan satu faktor tunggal sehingga setiap penunjang operasional termasuk sistem keselamatan mesti disoroti. Parameter soal komunikasi yang terlambat, sinyal tidak cukup protektif, prosedur darurat tidak berjalan, atau sistem kendali tidak memberi pagar pengaman berlapis menjadi rangkaian yang tak bisa diminta pertanggungjawaban dari pihak KAI. "Publik tidak boleh disuguhi jawaban sempit bahwa insiden hanya akibat gangguan di perlintasan atau kesalahan satu petugas," kata Achmad.
Dia mewanti-wanti ihwal sistem kendali kereta yang ada, apakah mampu mencegah kereta lain memasuki zona berbahaya. Seturut itu, pengendalian KAK dalam soal proteksi otomatis ketika satu rangkaian berhenti mendadak, turut dipertanyakan.
Achmad tidak menafikan bahwa KAI memang menghadapi tekanan berat, mulai dari ketepatan waktu, kepadatan perjalanan, ekspansi layanan, efisiensi biaya, hingga modernisasi armada. Akan tetapi, aspek keselamatan tidak boleh menjadi biaya tambahan, sebab mesti menjadi inti dari seluruh keputusan bisnis. "Dalam kebijakan publik, keselamatan adalah barang publik. Manfaatnya dirasakan semua orang, tetapi sering baru dihargai setelah tragedi. Oleh Karena itu, negara harus memaksa keselamatan menjadi prioritas anggaran, bukan sekadar prioritas pidato," urai Achmad.
Baca Juga: Update Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: 14 Meninggal Dunia, 84 Korban Luka
Achmad menyarankan perlu dimulainya investigasi independen yang transparan. KNKT dan Kementerian Perhubungan harus diberi ruang penuh untuk memeriksa fakta tanpa tekanan. Seturut itu, hasil investigasi harus mampu menjelaskan bagaimana sistem KAI dalam memproteksi perjalanan di lintas padat seperti lintasan Jabodetabek.
Seperti contoh, jika satu kereta berhenti mendadak, bagaimana sistem yang seharusnya otomatis dapat mencegah kereta lain saat mendekati batas berbahaya. Parameter sistem keamanan ini yang mesti didengar publik. "KAI harus membangun budaya keselamatan yang menghargai laporan hampir celaka, bukan hanya bereaksi setelah kecelakaan terjadi," ujar Achmad.
Selepas insiden, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sebanyak 1.800 titik perlintasan kereta api sebidang di Pulau Jawa. Menurutnya, perlintasan itu akan diperbaiki agar kecelakaan kereta seperti di Stasiun Bekasi Timur tidak terulang.
Pemerintah akan menyiapkan dana Rp4 triliun untuk proyek perbaikan perlintasan kereta api sebidang di Jawa. "Ya nanti pelaksanaaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun demi keselamatan,” tuturnya saat momen menjenguk para korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026) pagi.
Bicara soal dugaan penyebab kejadian yang tidak terlepas dari rangkaian tragedi, Manajer Humas Daop 1 KAI, Franoto Wibowo, mengatakan saat itu KRL terlebih dahulu menabrak taksi yang mengalami mogok di lintasan rel. Saat KRL itu berhenti, KA Argo Bromo menabrak dari belakang.
(nng)
Lihat Juga :
