Outsourcing Kini Dibatasi, Ini Daftar Profesi yang Diizinkan
Jum'at, 01 Mei 2026 - 11:53 WIB
loading...
Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru terkait penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru terkait penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Regulasi tersebut membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing menjadi hanya enam bidang.
“Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha. Pemerintah menilai praktik outsourcing perlu diatur lebih ketat agar hubungan industrial berjalan lebih adil dan seimbang.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Umumkan Aturan Outsourcing Hari Ini, KSPSI Spill Apa Isinya
Dalam aturan tersebut, pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan tenaga kerja outsourcing meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, jasa pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.
Permenaker juga mewajibkan perusahaan pemberi kerja memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan alih daya. Perjanjian itu sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Selain itu, perusahaan alih daya diwajibkan memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, tunjangan hari raya, hingga hak terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: OTT Bupati Fadia Arafiq terkait Pengadaan Barang dan Jasa Outsourcing di Dinas
Pemerintah juga menegaskan adanya sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan outsourcing yang tidak mematuhi ketentuan dalam regulasi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perlindungan tenaga kerja.
“Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” kata Yassierli.
“Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha. Pemerintah menilai praktik outsourcing perlu diatur lebih ketat agar hubungan industrial berjalan lebih adil dan seimbang.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Umumkan Aturan Outsourcing Hari Ini, KSPSI Spill Apa Isinya
Dalam aturan tersebut, pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan tenaga kerja outsourcing meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, jasa pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.
Permenaker juga mewajibkan perusahaan pemberi kerja memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan alih daya. Perjanjian itu sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Selain itu, perusahaan alih daya diwajibkan memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, tunjangan hari raya, hingga hak terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: OTT Bupati Fadia Arafiq terkait Pengadaan Barang dan Jasa Outsourcing di Dinas
Pemerintah juga menegaskan adanya sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan outsourcing yang tidak mematuhi ketentuan dalam regulasi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perlindungan tenaga kerja.
“Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” kata Yassierli.
(nng)
Lihat Juga :
