Daftar Negara yang Keluar dari OPEC dalam Tujuh Tahun Terakhir

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) resmi keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC mulai 1 Mei 2026, menambah daftar negara yang hengkang dari kartel minyak dunia itu dalam tujuh tahun terakhir. Keputusan tersebut memicu kekhawatiran terhadap melemahnya pengaruh OPEC di tengah meningkatnya ketidakstabilan pasar energi global akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Analis Capital Economics menilai keluarnya UEA mencerminkan semakin longgarnya soliditas internal OPEC, terutama setelah sejumlah negara anggota memilih meninggalkan organisasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Setelah melakukan investasi besar-besaran untuk memperluas kapasitas produksi energi dalam beberapa tahun terakhir, UEA sangat ingin memompa lebih banyak minyak. Lagi pula, ikatan yang menyatukan anggota OPEC mulai melonggar, terutama setelah keluarnya Qatar pada 2019," demikian analisis Capital Economics dikutip dari AP, Sabtu (2/5/2026).

Baca Juga: Kejutan UEA Hengkang dari OPEC, Apa Dampaknya bagi Dunia?

UEA bukan negara pertama yang keluar dari OPEC dalam beberapa tahun terakhir. Qatar lebih dahulu hengkang pada 2019, disusul Ekuador pada 2020 dan Angola pada 2024. Sebagian besar negara tersebut keluar karena perbedaan pandangan mengenai kebijakan kuota produksi minyak yang diterapkan organisasi.

Media Al Jazeera melaporkan pemerintah Abu Dhabi beralasan ingin lebih fokus pada "kepentingan nasional". Rumor keluarnya UEA sebenarnya telah beredar selama bertahun-tahun, terutama terkait tuntutan negara itu untuk memperoleh kuota produksi yang lebih besar.

Sebelum perang AS-Israel melawan Iran pecah, UEA memproduksi rata-rata 3,3 juta barel minyak per hari. Namun kapasitas produksinya diperkirakan mencapai 4,5 juta hingga 5 juta barel per hari, menjadikan negara itu bersama Arab Saudi sebagai pemilik cadangan kapasitas produksi terbesar di OPEC.



Posisi tersebut membuat UEA berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi global. Namun, perang di kawasan Timur Tengah, termasuk kerusakan fasilitas energi dan penutupan Selat Hormuz, menghambat kemampuan negara itu dalam merespons guncangan pasar.

Selain persoalan kuota produksi, kebijakan luar negeri UEA juga dinilai tidak selalu sejalan dengan anggota OPEC lainnya. Kedekatan Abu Dhabi dengan Amerika Serikat dan Israel melalui Abraham Accords 2020 memunculkan ketidaknyamanan di kalangan sejumlah anggota, termasuk Iran.

Iran sebagai salah satu negara pendiri OPEC beberapa kali mengkritik negara-negara Teluk, termasuk UEA, yang menjadi lokasi pangkalan militer AS. Ketegangan tersebut memperburuk dinamika internal organisasi di tengah tekanan geopolitik kawasan.

OPEC dibentuk pada Konferensi Baghdad pada September 1960 oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Organisasi yang bermarkas di Wina, Austria, itu bertujuan menyatukan kebijakan perminyakan anggota untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan energi dunia.

Baca Juga: Trump Ancam Penarikan Pasukan dari Negara Sekutu, NATO Terancam Bubar

Saat ini OPEC memiliki 12 anggota dan menguasai sekitar 30 persen pasokan minyak global. Sejak 2016, organisasi itu juga membentuk kerja sama OPEC+ bersama negara produsen nonanggota seperti Rusia, Kazakhstan, Oman, Brasil, dan Sudan Selatan guna memperkuat pengaruh pasar energi global.

Direktur Senior Program Timur Tengah Atlantic Council William F. Wechsler mengatakan UEA memiliki kepentingan jangka panjang untuk memaksimalkan nilai ekonomis cadangan minyaknya sebelum permintaan global mencapai puncak dan memasuki tren penurunan permanen.

"Dalam jangka panjang, UEA ingin memonetisasi cadangan minyaknya sebelum permintaan minyak mencapai puncak dan kemudian mengalami penurunan selama beberapa generasi," ujar Wechsler.