Proyek Giant Sea Wall 575 Km Dibangun dalam 15 Segmen, Jakarta dan Semarang Duluan
Senin, 04 Mei 2026 - 16:18 WIB
loading...
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, rencana pembangunan Giant Sea Wall akan sepanjang 575 km akan dibangun dalam 15 segmen. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, rencana pembangunan Giant Sea Wall akan sepanjang 575 km akan dibangun dalam 15 segmen. Didit mengatakan, sejumlah wilayah masuk dalam penanganan di tahap awal, seperti teluk Jakarta , Semarang, dan wilayah Jateng bagian utara.
"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Panturan Jawa. Kita bagi ke dalam 15 segmen dimana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ujar Didit dalam konferensi pers Kick Meeting Giant Sea Wall di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Sumber pembiayaan proyek ini secara keseluruhan akan ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pembiayaan investor. Salah satu pertimbangan Jakarta dan Semarang mendapatkan penanganan lebih awal karena melihat penurunan muka tanah yang lebih cepat dibandingkan kota-kota lainnya. Selain itu kedua kota ini juga dinilai punya lebih banyak aset ekonomi yang perlu dilindungi.
Baca Juga: AHY Sebut Potensi Kerugian Rp6.396 Triliun Jika Tanggul Laut Tak Dibangun
Penurunan muka tanah di Jakarta dan Semarang sendiri setiap tahunnya mencapai 20 cm. Hal tersebut diakibatkan oleh penyedotan air tanah yang signifikan serta peningkatan aktifitas industri di kawasan tersebut.
"Oleh karena itu kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan. Groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama. Dimana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, pengendalian banjir Pantura membutuhkan integrasi dari hulu ke hilir, darat ke laut, serta pemerintah pusat dan daerah.
Ia menjabarkan, penanganan di hulu meliputi pembangunan wilayah resapan dan waduk. Pekerjaan ini menjadi tugas Pemerintah Daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum. Baca Juga: Proyek Giant Sea Wall Dibangun Bertahap, Dimulai dari Pantura
Sementara penanganan di hilir membangun banjir kanal serta sistem polder untuk mengatur elevasi air dengan pintu air, pompa, untuk nantinya membuang air ke laut. Pekerjaan ini masih menjadi tanggung jawab pemda dan Kementerian PU.
Adapun tugas dari Badan Otorita membangun waduk retensi di wilayah yang saat ini menjadi pesisir. Kemudian sekitar 4-6 km dari bibir pantai, barulah dibangun tanggul beton. Waduk retensi yang dibangun di bibir pantai inilah yang berfungsi sebagai penampungan air sebelum kembali di pompa ke luar melewati tanggul.
"Tentunya kita berharap adalah penjajakan investor. Karena ini akan membutuhkan anggaran yang besar. Tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif, yang inovatif," pungkas AHY.
"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Panturan Jawa. Kita bagi ke dalam 15 segmen dimana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ujar Didit dalam konferensi pers Kick Meeting Giant Sea Wall di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Sumber pembiayaan proyek ini secara keseluruhan akan ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pembiayaan investor. Salah satu pertimbangan Jakarta dan Semarang mendapatkan penanganan lebih awal karena melihat penurunan muka tanah yang lebih cepat dibandingkan kota-kota lainnya. Selain itu kedua kota ini juga dinilai punya lebih banyak aset ekonomi yang perlu dilindungi.
Baca Juga: AHY Sebut Potensi Kerugian Rp6.396 Triliun Jika Tanggul Laut Tak Dibangun
Penurunan muka tanah di Jakarta dan Semarang sendiri setiap tahunnya mencapai 20 cm. Hal tersebut diakibatkan oleh penyedotan air tanah yang signifikan serta peningkatan aktifitas industri di kawasan tersebut.
"Oleh karena itu kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan. Groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama. Dimana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, pengendalian banjir Pantura membutuhkan integrasi dari hulu ke hilir, darat ke laut, serta pemerintah pusat dan daerah.
Ia menjabarkan, penanganan di hulu meliputi pembangunan wilayah resapan dan waduk. Pekerjaan ini menjadi tugas Pemerintah Daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum. Baca Juga: Proyek Giant Sea Wall Dibangun Bertahap, Dimulai dari Pantura
Sementara penanganan di hilir membangun banjir kanal serta sistem polder untuk mengatur elevasi air dengan pintu air, pompa, untuk nantinya membuang air ke laut. Pekerjaan ini masih menjadi tanggung jawab pemda dan Kementerian PU.
Adapun tugas dari Badan Otorita membangun waduk retensi di wilayah yang saat ini menjadi pesisir. Kemudian sekitar 4-6 km dari bibir pantai, barulah dibangun tanggul beton. Waduk retensi yang dibangun di bibir pantai inilah yang berfungsi sebagai penampungan air sebelum kembali di pompa ke luar melewati tanggul.
"Tentunya kita berharap adalah penjajakan investor. Karena ini akan membutuhkan anggaran yang besar. Tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif, yang inovatif," pungkas AHY.
(akr)
Lihat Juga :
