Wacana Tambah Layer Cukai Rokok Dinilai Tanpa Kajian, Awas Jadi Bumerang
Jum'at, 08 Mei 2026 - 20:55 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Rencana Penambahan Layer Tarif Cukai Baru Rokok Berpotensi Menggerus Basis Pajak
Berdasarkan temuan studi lembaganya, rokok ilegal yang selama ini beredar justru mayoritas diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan. Artinya, argumen bahwa penambahan layer bisa melindungi sektor padat karya dinilai tidak sepenuhnya tepat.
“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.
Zulfikar juga mengingatkan risiko penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jika kebijakan baru dipersepsikan sebagai bentuk “pemutihan” terhadap pelaku ilegal, maka hal itu dapat jadi bumerang bagi pemerintah yang saat ini sedang menjabat.
“Masyarakat bisa melihatnya seperti pelanggaran yang diampuni. Ini berbahaya bagi kredibilitas penegakan hukum kita,” katanya.
Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer CHT dinilai bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan kebijakan strategis yang sarat implikasi politik, hukum, ekonomi, dan kesehatan publik. Tanpa kajian komprehensif dan proses yang transparan, kebijakan ini berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga menjadi beban politik di kemudian hari bagi pengambil keputusan hari ini.
Berdasarkan temuan studi lembaganya, rokok ilegal yang selama ini beredar justru mayoritas diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan. Artinya, argumen bahwa penambahan layer bisa melindungi sektor padat karya dinilai tidak sepenuhnya tepat.
“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.
Zulfikar juga mengingatkan risiko penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jika kebijakan baru dipersepsikan sebagai bentuk “pemutihan” terhadap pelaku ilegal, maka hal itu dapat jadi bumerang bagi pemerintah yang saat ini sedang menjabat.
“Masyarakat bisa melihatnya seperti pelanggaran yang diampuni. Ini berbahaya bagi kredibilitas penegakan hukum kita,” katanya.
Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer CHT dinilai bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan kebijakan strategis yang sarat implikasi politik, hukum, ekonomi, dan kesehatan publik. Tanpa kajian komprehensif dan proses yang transparan, kebijakan ini berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga menjadi beban politik di kemudian hari bagi pengambil keputusan hari ini.
(akr)
Lihat Juga :
