Ekonom CSIS Usul Skema Baru MBG agar APBN Tetap Terjaga
Jum'at, 08 Mei 2026 - 21:07 WIB
loading...
Program MBG telah menunjukkan wujud nyata dalam menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan wujud nyata dalam menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan infrastruktur yang hampir rampung, program ini menjadi tumpuan baru bagi sektor UMKM dan pertanian daerah.
MBG sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional ini juga diakui oleh, Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono. Dia menilai bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, asalkan dibarengi dengan strategi tata kelola yang adaptif dan efisien.
Riandy mengungkapkan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai 90 persen. Dari target 30 ribu unit, sebanyak 27 ribu dapur telah siap beroperasi. Hal ini menurutnya menjadi kabar baik bagi penyerapan tenaga kerja.
"Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah," ujar Riandy seperti dikutip, Kamis (8/5/2026).
Baca Juga: Minyak Jelantah Buangan Dapur MBG Bakal Diolah Pertamina, Capai 6 Juta Liter di Pulau Jawa
Apa yang disampaikan Riandy tersebut tergambarkan pada salah satu dapur MBG dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berkat keberadaan dapur MBG, rantai ekonomi lokal menjadi hidup. Tercipta lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama ibu rumah tangga, hingga berdayanya petani lokal.
Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, mengatakan saat ini dapur MBG yang dia kelola melayani sekitar 2.000 penerima manfaat yang tersebar di 15 sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanan (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Tentu saja kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. SPPG Kadiwano membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi.
"Jadi, memang kami memberdayakan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat," kata Edwin.
Untuk menjaga stabilitas stok dan mencegah penumpukan hasil panen, SPPG juga mengatur jadwal suplai setiap minggunya. Hal ini dilakukan agar komoditas yang ditanam petani bisa terserap optimal. "Ada yang tanam wortel, ada yang tanam sawi, terus ada yang fokus pisang. Supaya jangan menumpuk. Karena kalau menumpuk kewalahan juga," kata dia.
Baca Juga: Program MBG Dinilai Memberikan Dampak Nyata, Ini Data Pendukungnya
Keberadaan dapur MBG pun menjadi berkah tersendiri bagi ibu rumah tangga (IRT). Mereka diberdayakan untuk memasak. "Rata-rata yang kerja di kami itu adalah ibu rumah tangga yang selama ini tidak mendapatkan peluang bekerja," kata Edwin.
Keberlanjutan MBG Di Tengah Tekanan Fiskal
Untuk memastikan program ini berjalan beriringan dengan stabilitas keuangan (fiskal) nasional, Riandy mengusulkan langkah penyesuaian yang cerdas. Alih-alih mengurangi jangkauan wilayah atau menyasar hanya anak dari keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah, ia menyarankan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai solusi untuk menjaga kredibilitas anggaran.
"Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu. Langkah ini jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga," jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, Riandy juga menekankan pentingnya menjaga kualitas nutrisi sebagai investasi SDM jangka panjang. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai dalam bentuk asupan bergizi bagi siswa.
"Pemerintah perlu memperkuat pola random check atau sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur akan menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya," tambahnya.
Selain itu, meski dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja baru akan terasa di masa depan, MBG dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Riandy meyakini, jika dikelola dengan manajemen yang tepat, MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
"Tapi lagi-lagi, jangan diharapkan MBG ini bisa kemudian memutar roda perekonomian sampai 8%, akan sulit dibayangkan, karena untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, jadi perlu ada sektor-sektor yang lain yang perlu digenjot. jadi jangan mengandalkan MBG sendirian untuk strategi pertumbuhan, sehingga kita jor-joran ke pertanian," tutup Riandy.
MBG sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional ini juga diakui oleh, Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono. Dia menilai bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, asalkan dibarengi dengan strategi tata kelola yang adaptif dan efisien.
Riandy mengungkapkan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai 90 persen. Dari target 30 ribu unit, sebanyak 27 ribu dapur telah siap beroperasi. Hal ini menurutnya menjadi kabar baik bagi penyerapan tenaga kerja.
"Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah," ujar Riandy seperti dikutip, Kamis (8/5/2026).
Baca Juga: Minyak Jelantah Buangan Dapur MBG Bakal Diolah Pertamina, Capai 6 Juta Liter di Pulau Jawa
Apa yang disampaikan Riandy tersebut tergambarkan pada salah satu dapur MBG dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berkat keberadaan dapur MBG, rantai ekonomi lokal menjadi hidup. Tercipta lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama ibu rumah tangga, hingga berdayanya petani lokal.
Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, mengatakan saat ini dapur MBG yang dia kelola melayani sekitar 2.000 penerima manfaat yang tersebar di 15 sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanan (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Tentu saja kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. SPPG Kadiwano membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi.
"Jadi, memang kami memberdayakan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat," kata Edwin.
Untuk menjaga stabilitas stok dan mencegah penumpukan hasil panen, SPPG juga mengatur jadwal suplai setiap minggunya. Hal ini dilakukan agar komoditas yang ditanam petani bisa terserap optimal. "Ada yang tanam wortel, ada yang tanam sawi, terus ada yang fokus pisang. Supaya jangan menumpuk. Karena kalau menumpuk kewalahan juga," kata dia.
Baca Juga: Program MBG Dinilai Memberikan Dampak Nyata, Ini Data Pendukungnya
Keberadaan dapur MBG pun menjadi berkah tersendiri bagi ibu rumah tangga (IRT). Mereka diberdayakan untuk memasak. "Rata-rata yang kerja di kami itu adalah ibu rumah tangga yang selama ini tidak mendapatkan peluang bekerja," kata Edwin.
Keberlanjutan MBG Di Tengah Tekanan Fiskal
Untuk memastikan program ini berjalan beriringan dengan stabilitas keuangan (fiskal) nasional, Riandy mengusulkan langkah penyesuaian yang cerdas. Alih-alih mengurangi jangkauan wilayah atau menyasar hanya anak dari keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah, ia menyarankan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai solusi untuk menjaga kredibilitas anggaran.
"Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu. Langkah ini jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga," jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, Riandy juga menekankan pentingnya menjaga kualitas nutrisi sebagai investasi SDM jangka panjang. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai dalam bentuk asupan bergizi bagi siswa.
"Pemerintah perlu memperkuat pola random check atau sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur akan menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya," tambahnya.
Selain itu, meski dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja baru akan terasa di masa depan, MBG dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Riandy meyakini, jika dikelola dengan manajemen yang tepat, MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
"Tapi lagi-lagi, jangan diharapkan MBG ini bisa kemudian memutar roda perekonomian sampai 8%, akan sulit dibayangkan, karena untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, jadi perlu ada sektor-sektor yang lain yang perlu digenjot. jadi jangan mengandalkan MBG sendirian untuk strategi pertumbuhan, sehingga kita jor-joran ke pertanian," tutup Riandy.
(nng)
Lihat Juga :
