Rupiah Jeblok ke Rekor Terendah, Ekonomi RI dalam Bahaya?
Minggu, 17 Mei 2026 - 18:31 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah dihadapkan pada dilema besar harus memotong subsidi bahan bakar atau mengurangi program pengeluarannya atau menghapus batas defisit 3%. Subsidi bahan bakar terakhir kali dipangkas setelah harga minyak melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 hingga memicu protes besar.
Bagi seorang populis yang berkampanye dengan janji untuk mengekang elit yang serakah dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat lebih dari sumber daya Indonesia, kenaikan harga bensin bukanlah pilihan yang menarik.
Setelah hampir 20 tahun terakhir, Sri Mulyani Indrawati telah menanamkan disiplin fiskal selama menjabat menteri keuangan untuk semua presiden selama tiga masa jabatan, termasuk Prabowo. Namun pada bulan September, Presiden memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya bersikeras semuanya baik-baik saja. “Jika harga minyak naik menjadi USD100 per barel (rata-rata selama 2026), defisit dapat ditekan (hingga) sekitar 2,3% dari PDB melalui pemotongan pengeluaran dan peningkatan pendapatan,” katanya.
“Jadi kita aman. Saya bilang kepada presiden, 'Jangan khawatir tentang perkembangan ekonomi global, tentang harga minyak global'.”
Bagi masyarakat umum, ketidakstabilan makroekonomi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Jika pemerintah terpaksa memangkas subsidi BBM demi menghindari jebakan defisit, harga barang pokok di pasar dipastikan akan meroket. Sejarah Indonesia mencatat bahwa inflasi tinggi dan tekanan ekonomi sering kali menjadi sumbu pendek bagi gejolak sosial di akar rumput.
Menambal defisit APBN tanpa menyentuh subsidi BBM, membuat pemerintah harus mencari kantong pendapatan baru atau memotong urat boros birokrasi, tanpa memicu gejolak sosial di masyarakat.
Pelemahan kurs rupiah terjadi di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian arus modal internasional. Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi dalam opininya di SINDOnews menerangkan, volatilitas IHSG dan rupiah seharusnya dibaca sebagai refleksi dari struktur ekonomi nasional.
Menurutnya ekonomi masih menghadapi persoalan mendasar, yakni persoalan ketergantungan pada arus modal jangka pendek, lemahnya basis industri bernilai tambah tinggi, serta dangkalnya pasar keuangan domestik. Tetapi membaca kerentanan struktural tidak berarti menegasikan seluruh capaian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.
Karena itu, pelemahan IHSG dan Rupiah saat ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pertanda kiamat ekonomi, melainkan sebagai pengingat bahwa agenda transformasi struktural Indonesia belum selesai.
Bagi seorang populis yang berkampanye dengan janji untuk mengekang elit yang serakah dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat lebih dari sumber daya Indonesia, kenaikan harga bensin bukanlah pilihan yang menarik.
Setelah hampir 20 tahun terakhir, Sri Mulyani Indrawati telah menanamkan disiplin fiskal selama menjabat menteri keuangan untuk semua presiden selama tiga masa jabatan, termasuk Prabowo. Namun pada bulan September, Presiden memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya bersikeras semuanya baik-baik saja. “Jika harga minyak naik menjadi USD100 per barel (rata-rata selama 2026), defisit dapat ditekan (hingga) sekitar 2,3% dari PDB melalui pemotongan pengeluaran dan peningkatan pendapatan,” katanya.
“Jadi kita aman. Saya bilang kepada presiden, 'Jangan khawatir tentang perkembangan ekonomi global, tentang harga minyak global'.”
Bagi masyarakat umum, ketidakstabilan makroekonomi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Jika pemerintah terpaksa memangkas subsidi BBM demi menghindari jebakan defisit, harga barang pokok di pasar dipastikan akan meroket. Sejarah Indonesia mencatat bahwa inflasi tinggi dan tekanan ekonomi sering kali menjadi sumbu pendek bagi gejolak sosial di akar rumput.
Menambal defisit APBN tanpa menyentuh subsidi BBM, membuat pemerintah harus mencari kantong pendapatan baru atau memotong urat boros birokrasi, tanpa memicu gejolak sosial di masyarakat.
Ambruknya Rupiah dan Pasar Modal
Munculnya kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi nasional kembali muncul ketika melihat kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sepanjang April hingga Mei 2026. IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, sementara rupiah bergerak di kisaran Rp17.000 per dolar AS yang menjadi level terburuknya sejak krisis.Pelemahan kurs rupiah terjadi di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian arus modal internasional. Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi dalam opininya di SINDOnews menerangkan, volatilitas IHSG dan rupiah seharusnya dibaca sebagai refleksi dari struktur ekonomi nasional.
Menurutnya ekonomi masih menghadapi persoalan mendasar, yakni persoalan ketergantungan pada arus modal jangka pendek, lemahnya basis industri bernilai tambah tinggi, serta dangkalnya pasar keuangan domestik. Tetapi membaca kerentanan struktural tidak berarti menegasikan seluruh capaian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.
Karena itu, pelemahan IHSG dan Rupiah saat ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pertanda kiamat ekonomi, melainkan sebagai pengingat bahwa agenda transformasi struktural Indonesia belum selesai.
(akr)
Lihat Juga :
