Intervensi Rupiah Kuras Cadangan Devisa Rp37 Triliun per Bulan, Sistem Keuangan Dinilai Tak Sehat
Jum'at, 22 Mei 2026 - 13:32 WIB
loading...
A
A
A
Noorsy tak menampik adanya faktor penguras devisa seperti pembiayaan musim haji yang menyerap USD1,1 miliar pada Mei hingga Juli. Namun, faktor terbesar penekan rupiah justru berasal dari repatriasi atau pembayaran dividen korporasi ke luar negeri yang mencapai USD4,26 miliar.
Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah Rp17.700 per Dolar AS, Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia
Meskipun Bank Indonesia memproyeksikan stabilitas akan kembali pada Agustus setelah siklus dividen usai, Noorsy mengingatkan adanya kerapuhan fundamental jangka panjang akibat ketergantungan Indonesia pada pergerakan suku bunga The Fed.
Dia menilai persoalan utama bukan terletak pada individu pejabat, melainkan pada sistem kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak sehat serta cenderung berpihak pada korporasi besar. "Bukan persoalan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Poinnya adalah sistem. Anda ganti aktornya seperti apa pun, kalau sistemnya tidak diperbaiki, hasilnya akan sama," tegas dia.
Sebab itu, pemerintah diminta tidak menutup mata dan mengklaim kondisi ekonomi aman hanya berdasarkan indikator permukaan. Noorsy menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk reindustrialisasi dan penguatan kemandirian ekonomi nasional, dengan mengurangi ketergantungan impor pada sektor strategis serta membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan nasional.
Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah Rp17.700 per Dolar AS, Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia
Meskipun Bank Indonesia memproyeksikan stabilitas akan kembali pada Agustus setelah siklus dividen usai, Noorsy mengingatkan adanya kerapuhan fundamental jangka panjang akibat ketergantungan Indonesia pada pergerakan suku bunga The Fed.
Dia menilai persoalan utama bukan terletak pada individu pejabat, melainkan pada sistem kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak sehat serta cenderung berpihak pada korporasi besar. "Bukan persoalan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Poinnya adalah sistem. Anda ganti aktornya seperti apa pun, kalau sistemnya tidak diperbaiki, hasilnya akan sama," tegas dia.
Sebab itu, pemerintah diminta tidak menutup mata dan mengklaim kondisi ekonomi aman hanya berdasarkan indikator permukaan. Noorsy menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk reindustrialisasi dan penguatan kemandirian ekonomi nasional, dengan mengurangi ketergantungan impor pada sektor strategis serta membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan nasional.
(nng)
Lihat Juga :
