Enam Minggu Beroperasi, DSI Himpun Devisa USD10,5 Miliar
Senin, 20 Juli 2026 - 20:33 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah mengelola devisa ekspor lebih dari USD10,5 miliar dalam waktu sekitar satu setengah bulan sejak mulai beroperasi. Capaian tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menutup kebocoran devisa dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
"Saya dapat laporan dari Rosan, CEO Danantara, bahwa baru satu bulan bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih USD10,5 miliar. Dalam satu bulan dua minggu," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Mensesneg Minta Jangan Kaitkan Kasus Febrie Adriansyah dengan Prabowo
Dia menjelaskan pembentukan DSI bertujuan mengoptimalkan pengelolaan devisa nasional sekaligus menekan praktik manipulasi nilai transaksi ekspor (under-invoicing) dan pengalihan keuntungan (transfer pricing) yang selama ini dinilai mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.
Menurut Prabowo, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, terdapat selisih harga jual komoditas Indonesia di pasar internasional yang mencapai sekitar 30% hingga 45%. Selisih tersebut, kata dia, menjadi indikasi adanya praktik yang menyebabkan potensi kebocoran devisa negara.
"Saya dapat laporan dari Rosan, CEO Danantara, bahwa baru satu bulan bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih USD10,5 miliar. Dalam satu bulan dua minggu," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Mensesneg Minta Jangan Kaitkan Kasus Febrie Adriansyah dengan Prabowo
Dia menjelaskan pembentukan DSI bertujuan mengoptimalkan pengelolaan devisa nasional sekaligus menekan praktik manipulasi nilai transaksi ekspor (under-invoicing) dan pengalihan keuntungan (transfer pricing) yang selama ini dinilai mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.
Menurut Prabowo, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, terdapat selisih harga jual komoditas Indonesia di pasar internasional yang mencapai sekitar 30% hingga 45%. Selisih tersebut, kata dia, menjadi indikasi adanya praktik yang menyebabkan potensi kebocoran devisa negara.
Lihat Juga :
