Intervensi Rupiah Kuras Cadangan Devisa Rp37 Triliun per Bulan, Sistem Keuangan Dinilai Tak Sehat
Jum'at, 22 Mei 2026 - 13:32 WIB
loading...
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Intervensi moneter untuk menahan laju pelemahan rupiah telah menguras cadangan devisa Indonesia sebesar USD8,4 miliar hanya dalam kurun Januari hingga April 2026, atau rata-rata USD2,1 miliar atau setara Rp37 triliun per bulan. Koondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik pada fiskal, moneter, dan sektor riil yang saling memperburuk stabilitas ekonomi nasional.
"Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya tidak ada kegelisahan. Faktanya ada tekanan terhadap fiskal, moneter, dan sektor riil," ujar Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy dikutip dari Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews, dikutip pada Jumat (22/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Tertekan, Ichsanuddin Noorsy: Beban Fiskal dan Sektor Riil Kian Berat
Noorsy menjelaskan depresiasi rupiah yang berpotensi menembus level Rp17.500 hingga Rp18.000 per dolar AS, jauh melampaui asumsi makro pemerintah di kisaran Rp16.500–Rp16.800 telah berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi energi, kenaikan biaya impor, serta lonjakan beban utang luar negeri yang mencapai sekitar Rp9.920 triliun. "Artinya secara moneter kita tertekan, cadangan devisa tergerus, dan pada saat yang sama likuiditas di pasar juga tersedot," tegasnya.
Tekanan di sektor moneter kian diperparah oleh kebijakan Bank Indonesia yang terpaksa menaikkan suku bunga acuan demi menahan inflasi dan depresiasi. Langkah tersebut justru menyedot likuiditas pasar ke instrumen Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI), membuat perbankan enggan menyalurkan kredit produktif dan memicu fenomena penumpukan pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) hingga Rp2.527,46 triliun.
Adapun dampaknya langsung menjalar ke sektor riil. Noorsy mencatat, perlambatan aktivitas produksi tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berada di bawah level ekspansi, sementara rasio kredit bermasalah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut meningkat. Kondisi ini menunjukkan kehati-hatian berlebih dari perbankan dan korporasi di tengah ketidakpastian.
Noorsy tak menampik adanya faktor penguras devisa seperti pembiayaan musim haji yang menyerap USD1,1 miliar pada Mei hingga Juli. Namun, faktor terbesar penekan rupiah justru berasal dari repatriasi atau pembayaran dividen korporasi ke luar negeri yang mencapai USD4,26 miliar.
Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah Rp17.700 per Dolar AS, Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia
Meskipun Bank Indonesia memproyeksikan stabilitas akan kembali pada Agustus setelah siklus dividen usai, Noorsy mengingatkan adanya kerapuhan fundamental jangka panjang akibat ketergantungan Indonesia pada pergerakan suku bunga The Fed.
Dia menilai persoalan utama bukan terletak pada individu pejabat, melainkan pada sistem kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak sehat serta cenderung berpihak pada korporasi besar. "Bukan persoalan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Poinnya adalah sistem. Anda ganti aktornya seperti apa pun, kalau sistemnya tidak diperbaiki, hasilnya akan sama," tegas dia.
Sebab itu, pemerintah diminta tidak menutup mata dan mengklaim kondisi ekonomi aman hanya berdasarkan indikator permukaan. Noorsy menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk reindustrialisasi dan penguatan kemandirian ekonomi nasional, dengan mengurangi ketergantungan impor pada sektor strategis serta membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan nasional.
"Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya tidak ada kegelisahan. Faktanya ada tekanan terhadap fiskal, moneter, dan sektor riil," ujar Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy dikutip dari Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews, dikutip pada Jumat (22/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Tertekan, Ichsanuddin Noorsy: Beban Fiskal dan Sektor Riil Kian Berat
Noorsy menjelaskan depresiasi rupiah yang berpotensi menembus level Rp17.500 hingga Rp18.000 per dolar AS, jauh melampaui asumsi makro pemerintah di kisaran Rp16.500–Rp16.800 telah berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi energi, kenaikan biaya impor, serta lonjakan beban utang luar negeri yang mencapai sekitar Rp9.920 triliun. "Artinya secara moneter kita tertekan, cadangan devisa tergerus, dan pada saat yang sama likuiditas di pasar juga tersedot," tegasnya.
Tekanan di sektor moneter kian diperparah oleh kebijakan Bank Indonesia yang terpaksa menaikkan suku bunga acuan demi menahan inflasi dan depresiasi. Langkah tersebut justru menyedot likuiditas pasar ke instrumen Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI), membuat perbankan enggan menyalurkan kredit produktif dan memicu fenomena penumpukan pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) hingga Rp2.527,46 triliun.
Adapun dampaknya langsung menjalar ke sektor riil. Noorsy mencatat, perlambatan aktivitas produksi tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berada di bawah level ekspansi, sementara rasio kredit bermasalah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut meningkat. Kondisi ini menunjukkan kehati-hatian berlebih dari perbankan dan korporasi di tengah ketidakpastian.
Noorsy tak menampik adanya faktor penguras devisa seperti pembiayaan musim haji yang menyerap USD1,1 miliar pada Mei hingga Juli. Namun, faktor terbesar penekan rupiah justru berasal dari repatriasi atau pembayaran dividen korporasi ke luar negeri yang mencapai USD4,26 miliar.
Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah Rp17.700 per Dolar AS, Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia
Meskipun Bank Indonesia memproyeksikan stabilitas akan kembali pada Agustus setelah siklus dividen usai, Noorsy mengingatkan adanya kerapuhan fundamental jangka panjang akibat ketergantungan Indonesia pada pergerakan suku bunga The Fed.
Dia menilai persoalan utama bukan terletak pada individu pejabat, melainkan pada sistem kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak sehat serta cenderung berpihak pada korporasi besar. "Bukan persoalan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Poinnya adalah sistem. Anda ganti aktornya seperti apa pun, kalau sistemnya tidak diperbaiki, hasilnya akan sama," tegas dia.
Sebab itu, pemerintah diminta tidak menutup mata dan mengklaim kondisi ekonomi aman hanya berdasarkan indikator permukaan. Noorsy menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk reindustrialisasi dan penguatan kemandirian ekonomi nasional, dengan mengurangi ketergantungan impor pada sektor strategis serta membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan nasional.
(nng)
Lihat Juga :
