Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang
Senin, 01 Juni 2026 - 16:04 WIB
loading...
PDI Perjuangan ikut menyoroti kondisi fiskal dan moneter Indonesia yang dinilai berada pada titik yang mengkhawatirkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PDIP ikut menyoroti kondisi fiskal dan moneter Indonesia yang dinilai berada pada titik yang mengkhawatirkan. Situasi perekonomian nasional saat ini menjadi bagian dari refleksi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mulanya mengajak semua pihak untuk merefleksikan kembali dengan bertanya terkait sistem ekonomi saat ini apakah benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945.
"Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil," kata Hasto dalam amanatnya di upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Baca Juga: Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market
Dia secara tegas menyatakan bahwa defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
"Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," tegasnya.
Terlebih, ia juga menyoroti pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan.
Baca Juga: Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme
"Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema Fiscal Resilience atau Ketahanan Fiskal, ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," tuturnya.
"Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," bebernya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mulanya mengajak semua pihak untuk merefleksikan kembali dengan bertanya terkait sistem ekonomi saat ini apakah benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945.
"Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil," kata Hasto dalam amanatnya di upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Baca Juga: Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market
Dia secara tegas menyatakan bahwa defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
"Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," tegasnya.
Terlebih, ia juga menyoroti pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan.
Baca Juga: Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme
"Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema Fiscal Resilience atau Ketahanan Fiskal, ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," tuturnya.
"Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," bebernya.
(akr)
Lihat Juga :
