Purbaya Ungkap Fakta Mengejutkan soal Penangkapan Kepala BGN, Apa Itu?
Rabu, 03 Juni 2026 - 20:55 WIB
loading...
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang kini resmi mengenakan rompi tahanan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) , Dadan Hindayana yang kini resmi mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) juga melakukan penggeledahan terhadap kantor BGN Jakarta Pusat pada Rabu pagi tadi.
Purbaya membeberkan, fakta mengejutkan bahwa proses penegakan hukum ini salah satunya dipicu oleh laporan pengawasan yang diinisiasi oleh internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri. Pihaknya bergerak aktif memeriksa rincian harga-harga pengadaan yang dirasa janggal dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ya kita lihat aja. Kita cek itu harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan,” ujar Purbaya usai rapat RUU P2SK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Dugaan Korupsi MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Dapat Setoran Miliaran Rupiah per Hari
Menurut Purbaya, Kemenkeu juga memastikan tidak berjalan sendiri, melainkan berkolaborasi erat dengan lembaga pengawas dan penegak hukum lain untuk membedah potensi kerugian negara .
“Bukan dari kita aja ya. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memperiksa. Kejaksaan meriksa. Semuanya memperiksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira,” imbuhnya.
Adapun Purbaya menegaskan, pencopotan hingga proses hukum yang berjalan saat ini murni merupakan keputusan tegas dari Presiden setelah mengandalkan hasil penilaian performa kerja yang bersangkutan selama memimpin lembaga tersebut.
Baca Juga: Pesan Prabowo di Rapat Konsolidasi MBG: Jangan Sampai Melakukan Penyimpangan
“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita nggak ikut campur,” kata Purbaya.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi kebocoran anggaran jumbo BGN yang mencapai Rp268 triliun, termasuk isu miring seputar pengadaan motor operasional listrik, Purbaya menjelaskan bahwa nilai anggaran tersebut dipastikan akan mengalami penyesuaian ke bawah.
Pihaknya mengungkap adanya sejumlah faktor teknis yang membuat pagu dana untuk program tersebut tidak akan terserap penuh sesuai rencana awal. “Yang jelas emang anggarannya sekarang berapa? 260? Kan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari, segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit,” jelasnya.
Purbaya membeberkan, fakta mengejutkan bahwa proses penegakan hukum ini salah satunya dipicu oleh laporan pengawasan yang diinisiasi oleh internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri. Pihaknya bergerak aktif memeriksa rincian harga-harga pengadaan yang dirasa janggal dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ya kita lihat aja. Kita cek itu harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan,” ujar Purbaya usai rapat RUU P2SK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Dugaan Korupsi MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Dapat Setoran Miliaran Rupiah per Hari
Menurut Purbaya, Kemenkeu juga memastikan tidak berjalan sendiri, melainkan berkolaborasi erat dengan lembaga pengawas dan penegak hukum lain untuk membedah potensi kerugian negara .
“Bukan dari kita aja ya. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memperiksa. Kejaksaan meriksa. Semuanya memperiksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira,” imbuhnya.
Adapun Purbaya menegaskan, pencopotan hingga proses hukum yang berjalan saat ini murni merupakan keputusan tegas dari Presiden setelah mengandalkan hasil penilaian performa kerja yang bersangkutan selama memimpin lembaga tersebut.
Baca Juga: Pesan Prabowo di Rapat Konsolidasi MBG: Jangan Sampai Melakukan Penyimpangan
“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita nggak ikut campur,” kata Purbaya.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi kebocoran anggaran jumbo BGN yang mencapai Rp268 triliun, termasuk isu miring seputar pengadaan motor operasional listrik, Purbaya menjelaskan bahwa nilai anggaran tersebut dipastikan akan mengalami penyesuaian ke bawah.
Pihaknya mengungkap adanya sejumlah faktor teknis yang membuat pagu dana untuk program tersebut tidak akan terserap penuh sesuai rencana awal. “Yang jelas emang anggarannya sekarang berapa? 260? Kan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari, segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit,” jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
