Heboh 'Sell Indonesia' saat Rupiah-IHSG Terpuruk, Muncul Sosok Lama Bikin Kepercayaan Runtuh
Minggu, 07 Juni 2026 - 18:05 WIB
loading...
Kepercayaan investor global terhadap Indonesia terus tergerus seiring anjloknya nilai tukar rupiah dan IHSG. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepercayaan investor global terhadap Indonesia terus tergerus seiring anjloknya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memicu fenomena "Jual Indonesia" atau "Sell Indonesia". Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah dan ketidakpastian implementasi berbagai program strategis nasional.
"Perdagangan besar di Asia saat ini adalah 'Sell Indonesia'. Saya tidak punya eksposur sama sekali ke Indonesia. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan," ujar Kepala Riset K2 Asset Management George Boubouras, yang telah keluar dari seluruh posisinya di Indonesia sejak 2024 setelah berinvestasi selama puluhan tahun dikutip dari The Straits Times, Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: Pasar Keuangan Ambruk Lebih Dalam, Rupiah Diramal Tembus Rp19.000 Akhir Bulan Ini
Tekanan pasar terlihat dari kinerja IHSG yang merosot 36% dari rekor tertinggi hanya dalam lima bulan terakhir menjadikan
indeks dengan performa terburuk di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg sepanjang 2026. Pada saat yang sama, rupiah melemah lebih dari 7% dan sempat menembus level psikologis Rp18.000 pada 4 Juni lalu.
Pasar juga memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih terus berlanjut. Pelaku pasar menilai terdapat peluang sekitar 45% rupiah melemah hingga Rp19.000 per dolar AS pada akhir tahun ini dan peluang 27% menembus Rp20.000 per dolar AS dalam satu tahun mendatang.
Kekhawatiran investor terutama tertuju pada agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lebih populis dan intervensionis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Sejak menjabat pada Oktober 2024, Prabowo menggulirkan berbagai program ambisius termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan peran negara dalam perekonomian hingga penguatan dana kekayaan negara Danantara.
Bagi sebagian investor, kepergian mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 menjadi titik balik yang memperburuk sentimen pasar. Selama bertahun-tahun, Sri Mulyani dipandang sebagai figur yang mampu menjaga disiplin fiskal dan menjadi penjamin kredibilitas pengelolaan anggaran Indonesia di mata investor global.
"Ketidakpastian politik domestik adalah risiko khas pasar negara berkembang yang cenderung direspons investor global dengan menunggu di pinggir hingga prediktabilitas kembali muncul. Kami masih menyarankan kehati-hatian pada tahap ini," ujar Kepala Strategi Suku Bunga dan Nilai Tukar Asia J.P. Morgan Private Bank Hong Kong, Tang Yuxuan.
Tekanan tidak hanya terjadi di pasar saham dan valuta asing. Investor asing tercatat telah memangkas kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) sekitar Rp86 triliun sejak Agustus 2025. Akibatnya, obligasi Pemerintah Indonesia mencatat kerugian lebih dari 8% bagi investor berbasis dolar AS sepanjang 2026, berbanding terbalik dengan kenaikan rata-rata 1,6% pada instrumen utang pasar berkembang secara keseluruhan.
Pasar juga menyoroti meningkatnya kepemilikan obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia (BI) yang kini mencapai sekitar 27%. Menurut manajer portofolio GAMA Asset Management Rajeev De Mello, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa langkah pembelian surat utang yang semula bertujuan menjaga likuiditas dapat berkembang menjadi bentuk pelonggaran moneter yang lebih agresif.
MSCI Shock
Sentimen negatif semakin menguat setelah MSCI memberi sinyal Indonesia berpotensi diturunkan statusnya dari pasar negara berkembang menjadi pasar frontier. Lembaga penyusun indeks global itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari konsentrasi kepemilikan perusahaan hingga aspek pengawasan dan tata kelola pasar.
"Saya tidak yakin pengungkapan pemegang saham akan cukup transparan untuk mengubah masalah sebenarnya. Jika saya tidak bisa mempercayai infrastruktur pasar, saya tidak ingin menjadi orang terakhir yang mencoba keluar," kata Chief Investment Officer Farringdon Asset Management Ana Isabel Gonzalez Encinas.
Baca Juga: IHSG Makin Parah, Hari Ini Ditutup Ambles 4,20 Persen ke 5.594
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih agresif untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, meningkatkan nilai tambah industri nasional, dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global.
"Pasar tidak memahami saya. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini demi kepentingan terbaik rakyat saya," ujar Prabowo dalam wawancara dengan Bloomberg pada Maret lalu.
Meski demikian, pelaku pasar menilai tantangan terbesar bukan hanya pada arah kebijakan, melainkan pada kepastian pelaksanaannya. Di tengah banyaknya pilihan investasi global, mulai dari Korea Selatan dan Taiwan yang diuntungkan ledakan kecerdasan buatan hingga India dan Brasil yang menawarkan prospek menarik, investor menuntut kejelasan dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan terhadap Indonesia dapat kembali pulih.
"Perdagangan besar di Asia saat ini adalah 'Sell Indonesia'. Saya tidak punya eksposur sama sekali ke Indonesia. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan," ujar Kepala Riset K2 Asset Management George Boubouras, yang telah keluar dari seluruh posisinya di Indonesia sejak 2024 setelah berinvestasi selama puluhan tahun dikutip dari The Straits Times, Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: Pasar Keuangan Ambruk Lebih Dalam, Rupiah Diramal Tembus Rp19.000 Akhir Bulan Ini
Tekanan pasar terlihat dari kinerja IHSG yang merosot 36% dari rekor tertinggi hanya dalam lima bulan terakhir menjadikan
indeks dengan performa terburuk di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg sepanjang 2026. Pada saat yang sama, rupiah melemah lebih dari 7% dan sempat menembus level psikologis Rp18.000 pada 4 Juni lalu.
Pasar juga memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih terus berlanjut. Pelaku pasar menilai terdapat peluang sekitar 45% rupiah melemah hingga Rp19.000 per dolar AS pada akhir tahun ini dan peluang 27% menembus Rp20.000 per dolar AS dalam satu tahun mendatang.
Kekhawatiran investor terutama tertuju pada agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lebih populis dan intervensionis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Sejak menjabat pada Oktober 2024, Prabowo menggulirkan berbagai program ambisius termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan peran negara dalam perekonomian hingga penguatan dana kekayaan negara Danantara.
Bagi sebagian investor, kepergian mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 menjadi titik balik yang memperburuk sentimen pasar. Selama bertahun-tahun, Sri Mulyani dipandang sebagai figur yang mampu menjaga disiplin fiskal dan menjadi penjamin kredibilitas pengelolaan anggaran Indonesia di mata investor global.
"Ketidakpastian politik domestik adalah risiko khas pasar negara berkembang yang cenderung direspons investor global dengan menunggu di pinggir hingga prediktabilitas kembali muncul. Kami masih menyarankan kehati-hatian pada tahap ini," ujar Kepala Strategi Suku Bunga dan Nilai Tukar Asia J.P. Morgan Private Bank Hong Kong, Tang Yuxuan.
Tekanan tidak hanya terjadi di pasar saham dan valuta asing. Investor asing tercatat telah memangkas kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) sekitar Rp86 triliun sejak Agustus 2025. Akibatnya, obligasi Pemerintah Indonesia mencatat kerugian lebih dari 8% bagi investor berbasis dolar AS sepanjang 2026, berbanding terbalik dengan kenaikan rata-rata 1,6% pada instrumen utang pasar berkembang secara keseluruhan.
Pasar juga menyoroti meningkatnya kepemilikan obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia (BI) yang kini mencapai sekitar 27%. Menurut manajer portofolio GAMA Asset Management Rajeev De Mello, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa langkah pembelian surat utang yang semula bertujuan menjaga likuiditas dapat berkembang menjadi bentuk pelonggaran moneter yang lebih agresif.
MSCI Shock
Sentimen negatif semakin menguat setelah MSCI memberi sinyal Indonesia berpotensi diturunkan statusnya dari pasar negara berkembang menjadi pasar frontier. Lembaga penyusun indeks global itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari konsentrasi kepemilikan perusahaan hingga aspek pengawasan dan tata kelola pasar.
"Saya tidak yakin pengungkapan pemegang saham akan cukup transparan untuk mengubah masalah sebenarnya. Jika saya tidak bisa mempercayai infrastruktur pasar, saya tidak ingin menjadi orang terakhir yang mencoba keluar," kata Chief Investment Officer Farringdon Asset Management Ana Isabel Gonzalez Encinas.
Baca Juga: IHSG Makin Parah, Hari Ini Ditutup Ambles 4,20 Persen ke 5.594
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih agresif untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, meningkatkan nilai tambah industri nasional, dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global.
"Pasar tidak memahami saya. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini demi kepentingan terbaik rakyat saya," ujar Prabowo dalam wawancara dengan Bloomberg pada Maret lalu.
Meski demikian, pelaku pasar menilai tantangan terbesar bukan hanya pada arah kebijakan, melainkan pada kepastian pelaksanaannya. Di tengah banyaknya pilihan investasi global, mulai dari Korea Selatan dan Taiwan yang diuntungkan ledakan kecerdasan buatan hingga India dan Brasil yang menawarkan prospek menarik, investor menuntut kejelasan dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan terhadap Indonesia dapat kembali pulih.
(nng)
Lihat Juga :
