Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman
Sabtu, 13 Juni 2026 - 21:40 WIB
loading...
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema pengelolaan hybrid untuk proyek gas South Andaman. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema pengelolaan hybrid untuk proyek gas South Andaman sebagai jalan tengah antara kepentingan investor dan kebutuhan pembangunan ekonomi Aceh. Skema tersebut dinilai mampu mempercepat investasi sekaligus memastikan manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan masyarakat setempat.
"Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang," ujar Ketua Umum Asprindo Jose Rizal seperti dikutip, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga: Perusahaan Abu Dhabi Temukan Ladang Gas Terbesar di Perairan Andaman, Potensinya 10 TCF Lebih
Menurut Jose, saat ini Plan of Development (POD) South Andaman masih menunggu keputusan pemerintah. Di satu sisi, operator blok mengusulkan seluruh gas diproses di laut melalui fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO), sementara di sisi lain Pemerintah Aceh menginginkan seluruh pemrosesan dilakukan di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF).
![Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman]()
Ia menjelaskan, skema FPSO memungkinkan gas diproses langsung di laut sebelum dikirim ke pasar. Model ini dinilai lebih cepat dan efisien dari sisi biaya investasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, dampak ekonomi langsung bagi Aceh dinilai relatif terbatas karena penyerapan tenaga kerja dan aktivitas industri di darat tidak terlalu besar.
Sebaliknya, pembangunan fasilitas pengolahan di darat membutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang. Meski demikian, model tersebut berpotensi menciptakan hingga 10.000 lapangan kerja, menyediakan pasokan gas untuk pembangkit listrik dan industri pupuk, serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, Jose mengusulkan sekitar 60% produksi gas diproses melalui FPSO guna menjaga keekonomian proyek dan memberikan kepastian bagi investor. Sementara 40% sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan di darat yang dapat dibangun di Lhokseumawe.
"Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60% gas diproses di FPSO agar investor yakin dan FID 2026 berjalan. Selebihnya, 40% gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe untuk memasok kebutuhan listrik dan industri di Aceh," katanya.
Menurut Jose, skema tersebut berpotensi membuka 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja permanen bagi masyarakat Aceh, sekaligus mendukung operasional pembangkit listrik PLN dan industri pupuk di wilayah tersebut. Ia menilai manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat akan lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan tambahan penerimaan daerah.
Baca Juga: Dongkrak PNBP, Purbaya-Bahlil Sinkronkan Kebijakan Fiskal dan Energi
Jose menegaskan usulan tersebut bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat, investor, dan masyarakat Aceh. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh segera mengajukan opsi hybrid kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bagian dari pembahasan POD South Andaman.
Ia juga mengingatkan agar proyek yang diperkirakan bernilai sekitar USD7 miliar tersebut tidak mengalami penundaan berkepanjangan. Menurutnya, pengelolaan yang tepat akan menentukan apakah kekayaan gas South Andaman benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh atau hanya menjadi komoditas ekspor tanpa dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
"Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang," ujar Ketua Umum Asprindo Jose Rizal seperti dikutip, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga: Perusahaan Abu Dhabi Temukan Ladang Gas Terbesar di Perairan Andaman, Potensinya 10 TCF Lebih
Menurut Jose, saat ini Plan of Development (POD) South Andaman masih menunggu keputusan pemerintah. Di satu sisi, operator blok mengusulkan seluruh gas diproses di laut melalui fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO), sementara di sisi lain Pemerintah Aceh menginginkan seluruh pemrosesan dilakukan di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF).
Ia menjelaskan, skema FPSO memungkinkan gas diproses langsung di laut sebelum dikirim ke pasar. Model ini dinilai lebih cepat dan efisien dari sisi biaya investasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, dampak ekonomi langsung bagi Aceh dinilai relatif terbatas karena penyerapan tenaga kerja dan aktivitas industri di darat tidak terlalu besar.
Sebaliknya, pembangunan fasilitas pengolahan di darat membutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang. Meski demikian, model tersebut berpotensi menciptakan hingga 10.000 lapangan kerja, menyediakan pasokan gas untuk pembangkit listrik dan industri pupuk, serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, Jose mengusulkan sekitar 60% produksi gas diproses melalui FPSO guna menjaga keekonomian proyek dan memberikan kepastian bagi investor. Sementara 40% sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan di darat yang dapat dibangun di Lhokseumawe.
"Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60% gas diproses di FPSO agar investor yakin dan FID 2026 berjalan. Selebihnya, 40% gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe untuk memasok kebutuhan listrik dan industri di Aceh," katanya.
Menurut Jose, skema tersebut berpotensi membuka 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja permanen bagi masyarakat Aceh, sekaligus mendukung operasional pembangkit listrik PLN dan industri pupuk di wilayah tersebut. Ia menilai manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat akan lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan tambahan penerimaan daerah.
Baca Juga: Dongkrak PNBP, Purbaya-Bahlil Sinkronkan Kebijakan Fiskal dan Energi
Jose menegaskan usulan tersebut bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat, investor, dan masyarakat Aceh. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh segera mengajukan opsi hybrid kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bagian dari pembahasan POD South Andaman.
Ia juga mengingatkan agar proyek yang diperkirakan bernilai sekitar USD7 miliar tersebut tidak mengalami penundaan berkepanjangan. Menurutnya, pengelolaan yang tepat akan menentukan apakah kekayaan gas South Andaman benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh atau hanya menjadi komoditas ekspor tanpa dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
(nng)
Lihat Juga :
