APKB Dorong Penyempurnaan Regulasi Kawasan Berikat: Menjaga Daya Saing Industri dan Investasi
Kamis, 18 Juni 2026 - 21:18 WIB
loading...
A
A
A
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK), APKB mengusulkan agar mekanisme pemberian sanksi administratif lebih mengedepankan asas proporsionalitas. Menurut Iwa, pelanggaran administratif yang bersifat ringan seharusnya diberikan kesempatan untuk diperbaiki tanpa harus langsung dikenakan pemblokiran fasilitas yang dapat menghentikan aktivitas usaha.
Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Tinjau Kawasan Berikat, Dorong Pertumbuhan Industri dan Ekspor
Selain itu, APKB juga mengusulkan tiga kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri nasional, yaitu penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap sesuai kesiapan industri, penyempurnaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta optimalisasi pengelolaan kawasan berikat sebagai instrumen peningkatan daya saing ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
"Kami berharap tiga usulan tersebut dapat menjadi solusi yang menyeimbangkan kepentingan pemerintah dalam melakukan pengawasan dengan kebutuhan dunia usaha untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional," jelasnya.
APKB juga mendorong adanya kepastian regulasi mengenai mekanisme penjualan lokal serta pemanfaatan barang restok kawasan berikat untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menurut Iwa, hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang komprehensif sehingga pemanfaatan barang restok masih menghadapi biaya pengeluaran yang relatif tinggi.
Sebagai salah satu pilar penting ekonomi nasional, kawasan berikat memberikan kontribusi ekspor sekitar Rp1.114 triliun atau sekitar 28% dari total ekspor nasional. Sebanyak 705 perusahaan anggota APKB juga menyerap sekitar satu juta tenaga kerja, sehingga keberlangsungan kawasan berikat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Di akhir keterangannya, Iwa Koswara menegaskan bahwa APKB akan terus menjaga sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Organisasi tersebut juga berkomitmen meningkatkan kepatuhan anggotanya terhadap seluruh peraturan yang berlaku.
"APKB selalu mengedepankan dialog dan solusi. Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola kawasan berikat yang baik, namun kami juga berharap setiap kebijakan mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha sehingga iklim investasi tetap sehat, ekspor terus meningkat, dan lapangan kerja dapat terus terjaga," pungkas Iwa Koswara.
Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Tinjau Kawasan Berikat, Dorong Pertumbuhan Industri dan Ekspor
Selain itu, APKB juga mengusulkan tiga kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri nasional, yaitu penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap sesuai kesiapan industri, penyempurnaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta optimalisasi pengelolaan kawasan berikat sebagai instrumen peningkatan daya saing ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
"Kami berharap tiga usulan tersebut dapat menjadi solusi yang menyeimbangkan kepentingan pemerintah dalam melakukan pengawasan dengan kebutuhan dunia usaha untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional," jelasnya.
APKB juga mendorong adanya kepastian regulasi mengenai mekanisme penjualan lokal serta pemanfaatan barang restok kawasan berikat untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menurut Iwa, hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang komprehensif sehingga pemanfaatan barang restok masih menghadapi biaya pengeluaran yang relatif tinggi.
Sebagai salah satu pilar penting ekonomi nasional, kawasan berikat memberikan kontribusi ekspor sekitar Rp1.114 triliun atau sekitar 28% dari total ekspor nasional. Sebanyak 705 perusahaan anggota APKB juga menyerap sekitar satu juta tenaga kerja, sehingga keberlangsungan kawasan berikat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Di akhir keterangannya, Iwa Koswara menegaskan bahwa APKB akan terus menjaga sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Organisasi tersebut juga berkomitmen meningkatkan kepatuhan anggotanya terhadap seluruh peraturan yang berlaku.
"APKB selalu mengedepankan dialog dan solusi. Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola kawasan berikat yang baik, namun kami juga berharap setiap kebijakan mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha sehingga iklim investasi tetap sehat, ekspor terus meningkat, dan lapangan kerja dapat terus terjaga," pungkas Iwa Koswara.
(akr)
Lihat Juga :
