KPKI Dukung Program Pemerintah Perkuat Kawasan Kepabeanan
Kamis, 26 Februari 2026 - 19:02 WIB
loading...
KPKI menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah terkait penguatan kawasan kepabeanan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Konsultan Perpajakan dan Kepabeanan Indonesia (KPKI) menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah terkait penguatan kawasan kepabeanan.
Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, telah menjelaskan bahwa reformasi perpajakan dan kepabeanan merupakan strategi utama untuk memperkuat produktivitas perekonomian nasional dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Dalam upaya mendukung program pemerintah, KPKI kemungkinan akan berperan dalam memberikan konsultasi dan saran terkait kebijakan perpajakan dan kepabeanan. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kawasan kepabeanan. "Pemerintah perlu mengkaji ulang PMK terbaru terkait pemangkasan kuota domestik kawasan pabean," kata Ketua KPKI Zulfikar Mahdanie, Kamis (16/2/2026).
"Kami mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat kawasan kepabeanan, namun kami juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap industri dan ekonomi nasional," ujarnya.
![KPKI Dukung Program Pemerintah Perkuat Kawasan Kepabeanan]()
Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, telah menjelaskan bahwa reformasi perpajakan dan kepabeanan merupakan strategi utama untuk memperkuat produktivitas perekonomian nasional dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Dalam upaya mendukung program pemerintah, KPKI kemungkinan akan berperan dalam memberikan konsultasi dan saran terkait kebijakan perpajakan dan kepabeanan. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kawasan kepabeanan. "Pemerintah perlu mengkaji ulang PMK terbaru terkait pemangkasan kuota domestik kawasan pabean," kata Ketua KPKI Zulfikar Mahdanie, Kamis (16/2/2026).
"Kami mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat kawasan kepabeanan, namun kami juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap industri dan ekonomi nasional," ujarnya.
Lihat Juga :
