5 Bandara Perairan Dibangun, Kontraktor Swasta Silahkan Masuk
loading...
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, target pembangunan proyek bandar udara bertaraf internasional itu tidak saja dilakukan oleh BUMN di sektor konstruksi, tetapi juga akan dibantu oleh pihak swasta. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan akan membangun 5 bandara perairan atau water based yang nantinya digunakan untuk seaplane. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata dalam negeri.
(Baca Juga: Diserang Wabah, Nasib Pembangunan Bandara Jalan Terus )
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, target pembangunan proyek bandar udara bertaraf internasional itu tidak saja dilakukan oleh BUMN di sektor konstruksi, tetapi juga akan dibantu oleh pihak swasta. Artinya dalam proses pembangunannya, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut ambil bagian dalam proses pengerjaannya.
"Kita bicara kargo dan pariwisata menjadi prioritas pemerintah, oleh karenanya banyak bandara yang kita sudah upgrade, baik yang dilakukan pemerintah maupun melalui BUMN, dan sebentar lagi banyak sektor swasta yang diberikan kesempatan untuk membangun bandara itu," ujar Budi dalam Webinar, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menyebut setidaknya ada 5 bandara perairan yang nantinya fokus dibangun. Pembangunan itu untuk mendorong konektivitas dengan sejumlah daerah tujuan wisata.
"Kita bangun 5 bandar udara untuk wisata, khususnya wisata di daerah perairan atau yang kita kenal dengan seaplane, airport. Tapi yang berada di perairan karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan jadi pengembangan ini menjadi fokus kita," kata Novie
Tercatat ada 10 daerah yang saat ini menjadi studi Kementerian Perhubungan untuk dijadikan lokasi pembangunan bandara perairan, ke-10 daerah itu diantaranya, Danau Toba-Sumatera Utara, Pulau Senua-Kepulauan Riau, Pulau Gili Iyang-Jawa Timur, Derawan Berau-Kalimantan Timur.
Kemudian, Gili Trawangan di Lombok Utara (NTB), Labuan Bajo Manggarai Barat-Nusa Tenggara Timur (NTT), Bunaken Manado-Sulawesi Utara, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, Pulau Widi Halmahera Selatan-Maluku Utara dan Raja Ampat-Papua Barat.
(Baca Juga: Erick Thohir Wanti-wanti Soal Protokol Kesehatan Jadi Syarat Mutlak Bandara )
Sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan, intensitas pembangunan Infrastruktur bandara di tengah krisis kesehatan dan ekonomi memang menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi menyebut, kepala negara tidak ingin pandemi menjadi penghalang bagi pihaknya untuk terus melanjutkan proyek di sektor bisnis penerbnagan tersebut.
Bahkan, Jokowi berpesan kepada sejumlah menterinya bahwa, protokol kesehatan harus tetap dijaga, namun yang namanya pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan baik. Budi menyebut, pesan dan arahan Presiden sudah dilakukan dengan meninjau sejumlah proyek pengembangan di Timur Indonesia yaitu, Labuan Bajo, Kupang, dan Lombok. Selain itu, dia juga meninjau pembangunan 40 rute bandara di Papua.
"Karena itu, kita menjaga amanah Pak Presiden dengan terus menyelenggarakan transportasi udara di hampir 40 rute kalau di papua itu, adalah jembatan udara. Jembatan udara apakah maksudnya, mengantar logistik, membuat satu kegiatan angkutan di daerah yang jauh dan tertinggal di pelosok seperti di Papua, Kalimantan Utara, Aceh dan beberapa tempat," ujar dia.
(Baca Juga: Diserang Wabah, Nasib Pembangunan Bandara Jalan Terus )
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, target pembangunan proyek bandar udara bertaraf internasional itu tidak saja dilakukan oleh BUMN di sektor konstruksi, tetapi juga akan dibantu oleh pihak swasta. Artinya dalam proses pembangunannya, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut ambil bagian dalam proses pengerjaannya.
"Kita bicara kargo dan pariwisata menjadi prioritas pemerintah, oleh karenanya banyak bandara yang kita sudah upgrade, baik yang dilakukan pemerintah maupun melalui BUMN, dan sebentar lagi banyak sektor swasta yang diberikan kesempatan untuk membangun bandara itu," ujar Budi dalam Webinar, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menyebut setidaknya ada 5 bandara perairan yang nantinya fokus dibangun. Pembangunan itu untuk mendorong konektivitas dengan sejumlah daerah tujuan wisata.
"Kita bangun 5 bandar udara untuk wisata, khususnya wisata di daerah perairan atau yang kita kenal dengan seaplane, airport. Tapi yang berada di perairan karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan jadi pengembangan ini menjadi fokus kita," kata Novie
Tercatat ada 10 daerah yang saat ini menjadi studi Kementerian Perhubungan untuk dijadikan lokasi pembangunan bandara perairan, ke-10 daerah itu diantaranya, Danau Toba-Sumatera Utara, Pulau Senua-Kepulauan Riau, Pulau Gili Iyang-Jawa Timur, Derawan Berau-Kalimantan Timur.
Kemudian, Gili Trawangan di Lombok Utara (NTB), Labuan Bajo Manggarai Barat-Nusa Tenggara Timur (NTT), Bunaken Manado-Sulawesi Utara, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, Pulau Widi Halmahera Selatan-Maluku Utara dan Raja Ampat-Papua Barat.
(Baca Juga: Erick Thohir Wanti-wanti Soal Protokol Kesehatan Jadi Syarat Mutlak Bandara )
Sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan, intensitas pembangunan Infrastruktur bandara di tengah krisis kesehatan dan ekonomi memang menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi menyebut, kepala negara tidak ingin pandemi menjadi penghalang bagi pihaknya untuk terus melanjutkan proyek di sektor bisnis penerbnagan tersebut.
Bahkan, Jokowi berpesan kepada sejumlah menterinya bahwa, protokol kesehatan harus tetap dijaga, namun yang namanya pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan baik. Budi menyebut, pesan dan arahan Presiden sudah dilakukan dengan meninjau sejumlah proyek pengembangan di Timur Indonesia yaitu, Labuan Bajo, Kupang, dan Lombok. Selain itu, dia juga meninjau pembangunan 40 rute bandara di Papua.
"Karena itu, kita menjaga amanah Pak Presiden dengan terus menyelenggarakan transportasi udara di hampir 40 rute kalau di papua itu, adalah jembatan udara. Jembatan udara apakah maksudnya, mengantar logistik, membuat satu kegiatan angkutan di daerah yang jauh dan tertinggal di pelosok seperti di Papua, Kalimantan Utara, Aceh dan beberapa tempat," ujar dia.
(akr)
Lihat Juga :
