Penerapan Kebijakan Ekspor Satu Pintu Hasil SDA, Dinilai Perkuat Posisi Tawar Indonesia
Rabu, 24 Juni 2026 - 23:09 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, model ekspor yang lebih terintegrasi berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. Dengan konsolidasi ekspor yang lebih baik, Indonesia tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga berpeluang meningkatkan pengaruh terhadap mekanisme pembentukan harga komoditas global.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., menjelaskan bahwa penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan ekspor dapat mendukung agenda hilirisasi nasional. Menurutnya, penguatan kendali terhadap rantai pasok dan perdagangan komoditas strategis akan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, M.E., mengingatkan bahwa setiap kebijakan perlu dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing nasional, kepastian usaha, dan iklim investasi yang sehat.
Para narasumber sepakat bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan posisi strategisnya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta dukungan regulasi yang mampu menciptakan ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.
Melalui penguatan tata kelola ekspor, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen utama komoditas strategis dunia, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan harga, peningkatan nilai tambah, dan penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., menjelaskan bahwa penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan ekspor dapat mendukung agenda hilirisasi nasional. Menurutnya, penguatan kendali terhadap rantai pasok dan perdagangan komoditas strategis akan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, M.E., mengingatkan bahwa setiap kebijakan perlu dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing nasional, kepastian usaha, dan iklim investasi yang sehat.
Para narasumber sepakat bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan posisi strategisnya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta dukungan regulasi yang mampu menciptakan ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.
Melalui penguatan tata kelola ekspor, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen utama komoditas strategis dunia, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan harga, peningkatan nilai tambah, dan penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
(unt)
Lihat Juga :
