Keluarga Pejabat di China Dilarang Total Berbisnis, Mundur atau Tutup Usaha! Berani Tiru?
Jum'at, 26 Juni 2026 - 15:04 WIB
loading...
Gebrakan Shanghai dimulai 2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia dimana seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- dilarang menjalankan bisnis. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah China menerapkan salah satu kebijakan antikorupsi paling ketat melalui aturan yang dikenal sebagai Shanghai Model, sebuah regulasi percontohan yang diluncurkan di Shanghai pada 2015 sebelum diperluas ke sejumlah wilayah lain. Aturan ini dibuat untuk memutus praktik konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yang melibatkan keluarga pejabat.
Sebuah gebrakan politik paling radikal dan tanpa kompromi resmi berlakudi Shanghai sejak2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah Kota Shanghai secara resmi merilis undang-undang baru yang melarang total seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- untuk memiliki atau menjalankan bisnis swasta dalam bentuk apapun.
Kebijakan sapu bersih ini sengaja diterbitkan untuk memotong urat nadi praktik nepotisme, konflik kepentingan, dan korupsi terselubung yang kerap memanfaatkan fasilitas jabatan demi memperkaya gurita bisnis keluarga.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat China Terjerat Skandal Keuangan, Sektor Perbankan Terguncang
Dalam aturan tersebut, pasangan pejabat senior dilarang menjalankan perusahaan atau menduduki jabatan tinggi di perusahaan swasta. Sementara itu, anak maupun menantu pejabat tidak diperbolehkan menjalankan bisnis di wilayah atau sektor yang berada di bawah kewenangan pejabat tersebut.
Bila ditemukan pelanggaran, pilihannya hanya dua yakni keluarga menghentikan bisnisnya atau pejabat mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu setiap pejabat wajib melaporkan aktivitas bisnis pasangan, anak, dan menantunya setiap tahun.
Otoritas disiplin Partai Komunis China kemudian melakukan verifikasi dan pemeriksaan acak, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Aturan ekstrem ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kampanye anti-graft (anti-korupsi) raksasa yang digelorakan langsung oleh Presiden China, Xi Jinping. Regulasi yang pertama berlaku di Shanghai ini tercatat sebagai aturan pembatasan keluarga pejabat yang paling ketat dan kejam sepanjang sejarah modern China.
Baca Juga: 5 Pejabat China yang Dieksekusi Mati karena Korupsi, Indonesia Berani Tiru?
Aturan ini merupakan proyek percontohan (pilot project) nasional yang disetujui langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sidang tahunan parlemen, sebelum nantinya diterapkan secara serentak di seluruh wilayah penegakan hukum Tirai Bambu.
"Presiden Xi Jinping secara khusus meminta agar Shanghai menjalankan proyek percontohan ini dan memimpin di garis paling depan," tulis laporan media pemerintah China dalam rilis resminya.
Berdasarkan pengumuman yang diunggah di situs resmi Pemerintah Shanghai, larangan mutlak ini menyasar keluarga dari para pejabat senior di berbagai lini krusial, yakni seluruh jajaran kepala departemen balai kota. Lalu pejabat pemerintah tingkat distrik dan kabupaten, hingga para penegak hukum di lembaga yudisial, kejaksaan, dan pengadilan.
Sebenarnya, hukum di China sudah lama melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berbisnis secara pribadi. Namun, aturan baru ini menutup rapat celah "jalur belakang" yang selama ini sering digunakan, di mana sang pejabat tetap bersih di atas kertas sementara aliran uang haram dialirkan ke perusahaan milik anak atau menantunya.
Contoh Kasus Pelanggaran
Kebijakan ini lahir bukan tanpa alasan. Selama kampanye antikorupsi, banyak pejabat tinggi terseret kasus karena memanfaatkan anggota keluarga sebagai perantara bisnis.
1. Zhou Yongkang
Mantan pejabat keamanan paling berpengaruh di China ini divonis penjara seumur hidup pada 2015. Dalam putusan pengadilan disebutkan ia menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu keluarga dan kerabat memperoleh keuntungan bisnis dalam jumlah besar, terutama di sektor minyak dan energi. Kasus Zhou menjadi salah satu pemicu lahirnya aturan yang membatasi bisnis keluarga pejabat.
2. Ling Jihua
Ling Jihua juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti menerima suap dan menyalahgunakan jabatan. Otoritas antikorupsi menyatakan ia menerima uang serta berbagai keuntungan melalui istrinya dan menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu kepentingan bisnis sang istri.
Ratusan Pejabat China Terdampak
Efektivitas aturan tersebut mulai terlihat setelah diterapkan di Shanghai. Pemeriksaan terhadap 1.802 pejabat menemukan pelanggaran pada 182 pejabat. Sebagian besar memilih agar anggota keluarganya menghentikan kegiatan usaha, sementara beberapa kasus berujung penyelidikan dugaan korupsi. Hasil itu kemudian mendorong pemerintah pusat memperluas uji coba ke wilayah lain di Tiongkok.
Bagi pemerintah China, pembatasan bisnis keluarga pejabat merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah nepotisme, memperkecil konflik kepentingan, dan memperkuat integritas aparatur negara di tengah kampanye antikorupsi yang terus digencarkan.
Sebuah gebrakan politik paling radikal dan tanpa kompromi resmi berlakudi Shanghai sejak2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah Kota Shanghai secara resmi merilis undang-undang baru yang melarang total seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- untuk memiliki atau menjalankan bisnis swasta dalam bentuk apapun.
Kebijakan sapu bersih ini sengaja diterbitkan untuk memotong urat nadi praktik nepotisme, konflik kepentingan, dan korupsi terselubung yang kerap memanfaatkan fasilitas jabatan demi memperkaya gurita bisnis keluarga.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat China Terjerat Skandal Keuangan, Sektor Perbankan Terguncang
Dalam aturan tersebut, pasangan pejabat senior dilarang menjalankan perusahaan atau menduduki jabatan tinggi di perusahaan swasta. Sementara itu, anak maupun menantu pejabat tidak diperbolehkan menjalankan bisnis di wilayah atau sektor yang berada di bawah kewenangan pejabat tersebut.
Bila ditemukan pelanggaran, pilihannya hanya dua yakni keluarga menghentikan bisnisnya atau pejabat mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu setiap pejabat wajib melaporkan aktivitas bisnis pasangan, anak, dan menantunya setiap tahun.
Otoritas disiplin Partai Komunis China kemudian melakukan verifikasi dan pemeriksaan acak, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Aturan ekstrem ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kampanye anti-graft (anti-korupsi) raksasa yang digelorakan langsung oleh Presiden China, Xi Jinping. Regulasi yang pertama berlaku di Shanghai ini tercatat sebagai aturan pembatasan keluarga pejabat yang paling ketat dan kejam sepanjang sejarah modern China.
Baca Juga: 5 Pejabat China yang Dieksekusi Mati karena Korupsi, Indonesia Berani Tiru?
Aturan ini merupakan proyek percontohan (pilot project) nasional yang disetujui langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sidang tahunan parlemen, sebelum nantinya diterapkan secara serentak di seluruh wilayah penegakan hukum Tirai Bambu.
"Presiden Xi Jinping secara khusus meminta agar Shanghai menjalankan proyek percontohan ini dan memimpin di garis paling depan," tulis laporan media pemerintah China dalam rilis resminya.
Berdasarkan pengumuman yang diunggah di situs resmi Pemerintah Shanghai, larangan mutlak ini menyasar keluarga dari para pejabat senior di berbagai lini krusial, yakni seluruh jajaran kepala departemen balai kota. Lalu pejabat pemerintah tingkat distrik dan kabupaten, hingga para penegak hukum di lembaga yudisial, kejaksaan, dan pengadilan.
Sebenarnya, hukum di China sudah lama melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berbisnis secara pribadi. Namun, aturan baru ini menutup rapat celah "jalur belakang" yang selama ini sering digunakan, di mana sang pejabat tetap bersih di atas kertas sementara aliran uang haram dialirkan ke perusahaan milik anak atau menantunya.
Contoh Kasus Pelanggaran
Kebijakan ini lahir bukan tanpa alasan. Selama kampanye antikorupsi, banyak pejabat tinggi terseret kasus karena memanfaatkan anggota keluarga sebagai perantara bisnis.
1. Zhou Yongkang
Mantan pejabat keamanan paling berpengaruh di China ini divonis penjara seumur hidup pada 2015. Dalam putusan pengadilan disebutkan ia menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu keluarga dan kerabat memperoleh keuntungan bisnis dalam jumlah besar, terutama di sektor minyak dan energi. Kasus Zhou menjadi salah satu pemicu lahirnya aturan yang membatasi bisnis keluarga pejabat.
2. Ling Jihua
Ling Jihua juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti menerima suap dan menyalahgunakan jabatan. Otoritas antikorupsi menyatakan ia menerima uang serta berbagai keuntungan melalui istrinya dan menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu kepentingan bisnis sang istri.
Ratusan Pejabat China Terdampak
Efektivitas aturan tersebut mulai terlihat setelah diterapkan di Shanghai. Pemeriksaan terhadap 1.802 pejabat menemukan pelanggaran pada 182 pejabat. Sebagian besar memilih agar anggota keluarganya menghentikan kegiatan usaha, sementara beberapa kasus berujung penyelidikan dugaan korupsi. Hasil itu kemudian mendorong pemerintah pusat memperluas uji coba ke wilayah lain di Tiongkok.
Bagi pemerintah China, pembatasan bisnis keluarga pejabat merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah nepotisme, memperkecil konflik kepentingan, dan memperkuat integritas aparatur negara di tengah kampanye antikorupsi yang terus digencarkan.
(akr)
Lihat Juga :
