Dirut BPJS Kesehatan Ungkap JKN Dongkrak PDB Rp129 Triliun dan Serap 3,5 Juta Pekerja
Kamis, 02 Juli 2026 - 18:04 WIB
loading...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan, bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan, bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional . Kontribusi tersebut dinilai mampu mendorong aktivitas produktif masyarakat secara berkelanjutan.
Program jaminan sosial ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat. Lebih dari itu, skema tersebut kini terbukti menjadi salah satu pilar penopang produk domestik bruto (PDB) nasional.
"Dampak dari program JKN ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan salah satunya terlihat pada peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam paparan publik di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga: Kredensialing Jadi Kunci Hadirkan Layanan JKN Berkualitas
Peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun ini, kata pria yang akrab disapa Pujo ini merupakan pencapaian penting karena nilainya melonjak dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Stimulus ekonomi makro ini berdampak langsung pada indikator ketenagakerjaan dan pengembangan sektor-sektor usaha produktif di Indonesia.
Selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro, program jaminan sosial ini juga membuka kesempatan kerja secara luas di berbagai wilayah. Aliran dana kesehatan yang berputar di tengah masyarakat secara langsung memicu produktivitas beberapa sektor industri pendukung.
"Ada penciptaan lapangan kerja sebesar 13 juta, dengan dampak multiplier pada tiga sektor utama yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan pelayanan sosial," kata Pujo.
Di samping memperkuat sektor industri, JKN juga berperan aktif dalam menekan laju angka kemiskinan di Indonesia. Data kumulatif dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan program ini berhasil menyelamatkan sekitar 7 hingga 8,1 juta penduduk dari risiko kemiskinan, atau setara dengan penurunan prevalensi kemiskinan sebesar 2,6 hingga 3%.
JKN juga memberikan perlindungan finansial bagi 14 hingga 16 juta warga miskin sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebesar 2,71%.
Dengan adanya perlindungan finansial tersebut, ketahanan ekonomi setiap rumah tangga dapat terjaga dari risiko biaya pengobatan yang tinggi. Pola ini memastikan bahwa stabilitas sosial dan daya beli masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.
"Sehingga program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan," tutur Pujo.
Baca Juga: Sinergi BPJS dan Kejaksaan Agung, Jaga Keberlangsungan JKN
Sistem perlindungan sosial berskala besar ini ditopang oleh kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus meningkat. Pada tahun 2025, pendapatan iuran JKN tercatat mencapai Rp176,11 triliun, meningkat dibandingkan perolehan tahun 2024 yang sebesar Rp165,34 triliun. Peningkatan pendapatan ini dibarengi dengan tingkat kolektibilitas iuran yang mencapai 99,49% pada tahun 2025, naik dari capaian tahun 2024 yang sebesar 99,17%.
Penerimaan iuran yang optimal dan tingkat kolektibilitas yang tinggi menjamin ketersediaan anggaran untuk membiayai pengobatan peserta. Dana yang dihimpun dari peserta sehat digunakan langsung untuk mendanai perawatan medis pasien lain yang membutuhkan bantuan.
"Kita pastikan iuran ini digunakan untuk membantu sesama, mulai dari pembiayaan operasi jantung senilai Rp150 juta, transplantasi ginjal Rp1,2 miliar, kemoterapi kanker, hingga cuci darah seumur hidup," tegasnya.
Mekanisme subsidi silang tersebut diimplementasikan pada pembiayaan berbagai kasus penyakit berat. Sebagai contoh, satu tindakan operasi jantung senilai Rp150 juta dibiayai dari gotong royong iuran 4.286 peserta kelas 3.
Sementara itu, satu kali tindakan transplantasi ginjal seharga Rp1,2 miliar membutuhkan kontribusi iuran dari 34.000 peserta kelas 3, dan satu siklus kemoterapi kanker disokong oleh iuran 17.000 peserta kelas 3, yang seluruhnya juga menjamin perawatan cuci darah seumur hidup bagi peserta.
Program jaminan sosial ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat. Lebih dari itu, skema tersebut kini terbukti menjadi salah satu pilar penopang produk domestik bruto (PDB) nasional.
"Dampak dari program JKN ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan salah satunya terlihat pada peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam paparan publik di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga: Kredensialing Jadi Kunci Hadirkan Layanan JKN Berkualitas
Peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun ini, kata pria yang akrab disapa Pujo ini merupakan pencapaian penting karena nilainya melonjak dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Stimulus ekonomi makro ini berdampak langsung pada indikator ketenagakerjaan dan pengembangan sektor-sektor usaha produktif di Indonesia.
Selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro, program jaminan sosial ini juga membuka kesempatan kerja secara luas di berbagai wilayah. Aliran dana kesehatan yang berputar di tengah masyarakat secara langsung memicu produktivitas beberapa sektor industri pendukung.
"Ada penciptaan lapangan kerja sebesar 13 juta, dengan dampak multiplier pada tiga sektor utama yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan pelayanan sosial," kata Pujo.
Di samping memperkuat sektor industri, JKN juga berperan aktif dalam menekan laju angka kemiskinan di Indonesia. Data kumulatif dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan program ini berhasil menyelamatkan sekitar 7 hingga 8,1 juta penduduk dari risiko kemiskinan, atau setara dengan penurunan prevalensi kemiskinan sebesar 2,6 hingga 3%.
JKN juga memberikan perlindungan finansial bagi 14 hingga 16 juta warga miskin sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebesar 2,71%.
Dengan adanya perlindungan finansial tersebut, ketahanan ekonomi setiap rumah tangga dapat terjaga dari risiko biaya pengobatan yang tinggi. Pola ini memastikan bahwa stabilitas sosial dan daya beli masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.
"Sehingga program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan," tutur Pujo.
Baca Juga: Sinergi BPJS dan Kejaksaan Agung, Jaga Keberlangsungan JKN
Sistem perlindungan sosial berskala besar ini ditopang oleh kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus meningkat. Pada tahun 2025, pendapatan iuran JKN tercatat mencapai Rp176,11 triliun, meningkat dibandingkan perolehan tahun 2024 yang sebesar Rp165,34 triliun. Peningkatan pendapatan ini dibarengi dengan tingkat kolektibilitas iuran yang mencapai 99,49% pada tahun 2025, naik dari capaian tahun 2024 yang sebesar 99,17%.
Penerimaan iuran yang optimal dan tingkat kolektibilitas yang tinggi menjamin ketersediaan anggaran untuk membiayai pengobatan peserta. Dana yang dihimpun dari peserta sehat digunakan langsung untuk mendanai perawatan medis pasien lain yang membutuhkan bantuan.
"Kita pastikan iuran ini digunakan untuk membantu sesama, mulai dari pembiayaan operasi jantung senilai Rp150 juta, transplantasi ginjal Rp1,2 miliar, kemoterapi kanker, hingga cuci darah seumur hidup," tegasnya.
Mekanisme subsidi silang tersebut diimplementasikan pada pembiayaan berbagai kasus penyakit berat. Sebagai contoh, satu tindakan operasi jantung senilai Rp150 juta dibiayai dari gotong royong iuran 4.286 peserta kelas 3.
Sementara itu, satu kali tindakan transplantasi ginjal seharga Rp1,2 miliar membutuhkan kontribusi iuran dari 34.000 peserta kelas 3, dan satu siklus kemoterapi kanker disokong oleh iuran 17.000 peserta kelas 3, yang seluruhnya juga menjamin perawatan cuci darah seumur hidup bagi peserta.
(akr)
Lihat Juga :
