Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
Senin, 20 Juli 2026 - 21:40 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, Purbaya juga meminta publik menunggu penjelasan resmi dari BGN mengenai besaran efisiensi anggaran. Menanggapi isu pemotongan anggaran hingga sekitar Rp40 triliun dari alokasi yang sebelumnya disesuaikan menjadi Rp268 triliun, ia menegaskan usulan tersebut berasal dari internal BGN.
"Mungkin (sekitar Rp40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada 26 Juni 2026.
Baca Juga: Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu
Selain membahas efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah penguatan tata kelola pelaksanaan MBG. Salah satunya dengan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program di berbagai daerah.
Purbaya mengatakan pengawasan akan dilakukan melalui jajaran Kementerian Keuangan di daerah secara berkala agar penggunaan anggaran tetap akuntabel dan sesuai ketentuan. "Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya," ujarnya.
"Mungkin (sekitar Rp40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada 26 Juni 2026.
Baca Juga: Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu
Selain membahas efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah penguatan tata kelola pelaksanaan MBG. Salah satunya dengan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program di berbagai daerah.
Purbaya mengatakan pengawasan akan dilakukan melalui jajaran Kementerian Keuangan di daerah secara berkala agar penggunaan anggaran tetap akuntabel dan sesuai ketentuan. "Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
