PFII Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini, Purbaya Bocorkan Penentuan Lokasi
Selasa, 21 Juli 2026 - 20:43 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) meski Bali telah diusulkan sebagai kandidat. Purbaya menargetkan PFII mulai beroperasi tahun ini setelah proses penentuan lokasi dan persiapan kelembagaan rampung.
"Itu kan di undang-undang itu Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat proposal masuk seperti apa, sekarang sih belum menentukan yang mana, apakah (KEK) Kura Kura Bali saya enggak tahu, itu saya tahu Kura Kura Ninja," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Baca Juga: Purbaya Siap Terbitkan Panda Bond 23 Juli 2026, Bidik Dana dari China Rp18 Triliun
Purbaya menjelaskan, sesuai Undang-Undang PFII, kewenangan penetapan lokasi berada di tangan Menteri Keuangan. Namun, keputusan tersebut akan diambil setelah pemerintah menerima dan mengevaluasi proposal dari berbagai pihak untuk memastikan lokasi yang dipilih mampu mendukung pengembangan pusat keuangan internasional secara optimal.
Ia juga menepis anggapan bahwa PFII otomatis akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali atau KEK Sanur sebagaimana sempat diwacanakan. Menurutnya, pemerintah masih membuka peluang bagi lokasi lain selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Meski Undang-Undang PFII mengatur bahwa pusat keuangan tersebut tidak dapat berada di kawasan berstatus KEK, Purbaya menilai ketentuan itu tidak menjadi hambatan. Jika lokasi terbaik berada di dalam KEK, pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan status kawasan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
"Kalau untuk saya sih KEK pun kan bisa dirubah statusnya kalau memang diperlukan. Yang penting tidak boleh ada aturan yang tumpang tindih. Jadi tidak masalah," ujar Purbaya.
Baca Juga: APBN Semester I 2026 Defisit Rp196,5 Triliun, Purbaya: Kinerja Fiskal Tetap Kuat
Ia mengungkapkan terdapat sejumlah usulan lokasi di Bali, mulai dari kawasan Bali Utara, Kura Kura Bali hingga Sanur. Namun, seluruh usulan tersebut masih akan dinilai berdasarkan kelengkapan proposal, efisiensi biaya, kecepatan implementasi, serta potensinya dalam menarik investor asing dan pemilik modal global.
"Nanti kita lihat yang paling masuk akal, yang paling cepat bisa dijalankan, yang paling murah biayanya bagi negara, dan yang paling bisa mendatangkan investor asing atau orang kaya datang menaruh uang di situ, itu yang akan kita pilih," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan penentuan lokasi PFII tidak akan didasarkan pada preferensi pribadi Menteri Keuangan. Menurut dia, keputusan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan tim yang akan mengevaluasi seluruh aspek teknis, ekonomi, dan investasi sehingga lokasi yang dipilih benar-benar mampu mendukung pengembangan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.
"Itu kan di undang-undang itu Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat proposal masuk seperti apa, sekarang sih belum menentukan yang mana, apakah (KEK) Kura Kura Bali saya enggak tahu, itu saya tahu Kura Kura Ninja," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Baca Juga: Purbaya Siap Terbitkan Panda Bond 23 Juli 2026, Bidik Dana dari China Rp18 Triliun
Purbaya menjelaskan, sesuai Undang-Undang PFII, kewenangan penetapan lokasi berada di tangan Menteri Keuangan. Namun, keputusan tersebut akan diambil setelah pemerintah menerima dan mengevaluasi proposal dari berbagai pihak untuk memastikan lokasi yang dipilih mampu mendukung pengembangan pusat keuangan internasional secara optimal.
Ia juga menepis anggapan bahwa PFII otomatis akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali atau KEK Sanur sebagaimana sempat diwacanakan. Menurutnya, pemerintah masih membuka peluang bagi lokasi lain selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Meski Undang-Undang PFII mengatur bahwa pusat keuangan tersebut tidak dapat berada di kawasan berstatus KEK, Purbaya menilai ketentuan itu tidak menjadi hambatan. Jika lokasi terbaik berada di dalam KEK, pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan status kawasan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
"Kalau untuk saya sih KEK pun kan bisa dirubah statusnya kalau memang diperlukan. Yang penting tidak boleh ada aturan yang tumpang tindih. Jadi tidak masalah," ujar Purbaya.
Baca Juga: APBN Semester I 2026 Defisit Rp196,5 Triliun, Purbaya: Kinerja Fiskal Tetap Kuat
Ia mengungkapkan terdapat sejumlah usulan lokasi di Bali, mulai dari kawasan Bali Utara, Kura Kura Bali hingga Sanur. Namun, seluruh usulan tersebut masih akan dinilai berdasarkan kelengkapan proposal, efisiensi biaya, kecepatan implementasi, serta potensinya dalam menarik investor asing dan pemilik modal global.
"Nanti kita lihat yang paling masuk akal, yang paling cepat bisa dijalankan, yang paling murah biayanya bagi negara, dan yang paling bisa mendatangkan investor asing atau orang kaya datang menaruh uang di situ, itu yang akan kita pilih," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan penentuan lokasi PFII tidak akan didasarkan pada preferensi pribadi Menteri Keuangan. Menurut dia, keputusan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan tim yang akan mengevaluasi seluruh aspek teknis, ekonomi, dan investasi sehingga lokasi yang dipilih benar-benar mampu mendukung pengembangan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.
(nng)
Lihat Juga :
