Diplomasi Sawit Perlu Diperkuat untuk Jaga Daya Saing Ekspor
Selasa, 21 Juli 2026 - 22:30 WIB
loading...
Penguatan diplomasi kelapa sawit dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga daya saing global. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Penguatan diplomasi kelapa sawit dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga daya saing komoditas nasional di tengah meningkatnya berbagai hambatan perdagangan global. Pendekatan diplomasi yang lebih proaktif juga dinilai penting agar Indonesia mampu mengantisipasi kebijakan negara lain yang berpotensi menghambat ekspor sawit.
"Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence," kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung seperti dikutip pada Selasa (21/7/2026).
Baca Juga: Produksi CPO RI Capai 53 Juta Ton, Hilirisasi Sawit Perlu Dipercepat
Menurut Tungkot, diplomasi sawit tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian sengketa dagang, tetapi juga harus mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi hambatan sejak tahap perumusan kebijakan di negara tujuan ekspor. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat lebih cepat merespons berbagai dinamika perdagangan internasional.
Ia mengatakan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif, terutama melalui strategi diversifikasi pasar ekspor. Langkah tersebut dinilai berhasil mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya Uni Eropa, sehingga ekspor sawit kini tersebar ke berbagai negara seperti India, China, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Afrika, Amerika Utara, hingga Eropa.
"Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita tinggal 8-10 persen. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa," ujar Tungkot.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara importir utama, misi dagang, advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye positif di media internasional, serta dukungan terhadap berbagai forum sawit berskala global.
Sementara itu, Kepala South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University Puspo Edi Giriwono menilai diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis karena berbagai hambatan perdagangan terhadap komoditas tersebut terus bermunculan. Menurut dia, sejumlah standar keberlanjutan di beberapa negara kerap diberlakukan secara berbeda dibandingkan minyak nabati lainnya.
Baca Juga: Prabowo Heran Minyak Goreng Sempat Langka, Padahal Indonesia Penghasil Sawit Terbesar
Puspo mencontohkan persyaratan keberlanjutan dan bebas deforestasi yang diterapkan terhadap minyak sawit untuk memasuki pasar Eropa, sementara komoditas minyak nabati lain seperti kedelai tidak selalu memperoleh perlakuan serupa. Meski demikian, ia menegaskan diplomasi internasional harus diiringi pembenahan tata kelola industri sawit di dalam negeri agar daya saing produk Indonesia semakin kuat.
"Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri kita supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya," kata Puspo.
"Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence," kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung seperti dikutip pada Selasa (21/7/2026).
Baca Juga: Produksi CPO RI Capai 53 Juta Ton, Hilirisasi Sawit Perlu Dipercepat
Menurut Tungkot, diplomasi sawit tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian sengketa dagang, tetapi juga harus mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi hambatan sejak tahap perumusan kebijakan di negara tujuan ekspor. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat lebih cepat merespons berbagai dinamika perdagangan internasional.
Ia mengatakan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif, terutama melalui strategi diversifikasi pasar ekspor. Langkah tersebut dinilai berhasil mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya Uni Eropa, sehingga ekspor sawit kini tersebar ke berbagai negara seperti India, China, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Afrika, Amerika Utara, hingga Eropa.
"Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita tinggal 8-10 persen. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa," ujar Tungkot.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara importir utama, misi dagang, advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye positif di media internasional, serta dukungan terhadap berbagai forum sawit berskala global.
Sementara itu, Kepala South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University Puspo Edi Giriwono menilai diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis karena berbagai hambatan perdagangan terhadap komoditas tersebut terus bermunculan. Menurut dia, sejumlah standar keberlanjutan di beberapa negara kerap diberlakukan secara berbeda dibandingkan minyak nabati lainnya.
Baca Juga: Prabowo Heran Minyak Goreng Sempat Langka, Padahal Indonesia Penghasil Sawit Terbesar
Puspo mencontohkan persyaratan keberlanjutan dan bebas deforestasi yang diterapkan terhadap minyak sawit untuk memasuki pasar Eropa, sementara komoditas minyak nabati lain seperti kedelai tidak selalu memperoleh perlakuan serupa. Meski demikian, ia menegaskan diplomasi internasional harus diiringi pembenahan tata kelola industri sawit di dalam negeri agar daya saing produk Indonesia semakin kuat.
"Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri kita supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya," kata Puspo.
(nng)
Lihat Juga :
