Kendalikan Konsumsi BBM Subsidi saat Harga Minyak Dunia Mendidih, Purbaya Sebut Kuota Tetap
Jum'at, 24 Juli 2026 - 15:55 WIB
loading...
Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemerintah tidak merencanakan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Purbaya menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga volume konsumsinya dapat terkendali.
"Tidak. Yang kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya. Nanti kita tunggu, Pertamina mau ngusulin apa, hal-hal yang lain, saya akan lihat nanti," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kemenkeu, Jumat (24/7/2026).
Merespons lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level USD100 per barel, Purbaya memastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut.
Baca Juga: Bahlil Jamin Harga BBM Pertalite dan LPG 3 Kg Tidak Naik
"Berarti kan berbalik seperti sebelumnya, kita asumsikan 100, berarti keadaannya bukan hal yang baru untuk kita. Jadi bisa kita adjust lagi nanti. Anggarannya seperti sebelumnya, jadi enggak kaget lah," terangnya.
Saat ditanya mengenai ketahanan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) secara keseluruhan, Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal nasional tetap solid. Meski demikian, pergerakan harga minyak ini membatasi fleksibilitas pemerintah untuk memberikan alokasi belanja tambahan.
"Masih (kuat). Tapi tadinya kan begini ketika harga minyak turun saya pikir ada ruang untuk menambah belanja ke daerah dan lain-lain ya. Masuk kementerian lembaga, artinya sekarang kalau balik lagi ke situ, ya ruangnya semakin terbatas saja. Tapi enggak membahayakan APBN sendiri, karena ini bukan keadaan baru," ujar Purbaya.
Mengenai kekhawatiran terkikisnya anggaran stimulus ekonomi untuk Semester II-2026 akibat kenaikan harga minyak, Purbaya menjelaskan bahwa kalkulasi stimulus awal sudah memperhitungkan asumsi harga minyak di kisaran USD100 per barel.
Baca Juga: Mengulik Alasan di Balik Kenaikan Harga Pertamax: Demi Jaga Investor dan Keuangan
"Waktu stimulus kemarin dilakukan dengan asumsi harga minyak 100 juga, jadi nggak ada perubahan signifikan. Cuma yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian lembaga maupun ke daerah mungkin enggak seluasa sebelum itu," jelasnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga keterjangkauan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat, sementara penyesuaian untuk BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar. "BBM non-subsidi kan emang gak disubsidi, kalau yang subsidi akan kita jaga terus," tegas Purbaya.
Saat ini, Kementerian Keuangan bersama jajaran terkait sedang menyiapkan berbagai skenario anggaran sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet.
"Cuman kemarin waktu di rapat Kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan stimulus yang berbeda. Bukan 100 saja atau lebih jadi gimana kita anggarannya jadi kita sedang hitung tadi," pungkasnya.
"Tidak. Yang kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya. Nanti kita tunggu, Pertamina mau ngusulin apa, hal-hal yang lain, saya akan lihat nanti," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kemenkeu, Jumat (24/7/2026).
Merespons lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level USD100 per barel, Purbaya memastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut.
Baca Juga: Bahlil Jamin Harga BBM Pertalite dan LPG 3 Kg Tidak Naik
"Berarti kan berbalik seperti sebelumnya, kita asumsikan 100, berarti keadaannya bukan hal yang baru untuk kita. Jadi bisa kita adjust lagi nanti. Anggarannya seperti sebelumnya, jadi enggak kaget lah," terangnya.
Saat ditanya mengenai ketahanan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) secara keseluruhan, Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal nasional tetap solid. Meski demikian, pergerakan harga minyak ini membatasi fleksibilitas pemerintah untuk memberikan alokasi belanja tambahan.
"Masih (kuat). Tapi tadinya kan begini ketika harga minyak turun saya pikir ada ruang untuk menambah belanja ke daerah dan lain-lain ya. Masuk kementerian lembaga, artinya sekarang kalau balik lagi ke situ, ya ruangnya semakin terbatas saja. Tapi enggak membahayakan APBN sendiri, karena ini bukan keadaan baru," ujar Purbaya.
Mengenai kekhawatiran terkikisnya anggaran stimulus ekonomi untuk Semester II-2026 akibat kenaikan harga minyak, Purbaya menjelaskan bahwa kalkulasi stimulus awal sudah memperhitungkan asumsi harga minyak di kisaran USD100 per barel.
Baca Juga: Mengulik Alasan di Balik Kenaikan Harga Pertamax: Demi Jaga Investor dan Keuangan
"Waktu stimulus kemarin dilakukan dengan asumsi harga minyak 100 juga, jadi nggak ada perubahan signifikan. Cuma yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian lembaga maupun ke daerah mungkin enggak seluasa sebelum itu," jelasnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga keterjangkauan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat, sementara penyesuaian untuk BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar. "BBM non-subsidi kan emang gak disubsidi, kalau yang subsidi akan kita jaga terus," tegas Purbaya.
Saat ini, Kementerian Keuangan bersama jajaran terkait sedang menyiapkan berbagai skenario anggaran sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet.
"Cuman kemarin waktu di rapat Kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan stimulus yang berbeda. Bukan 100 saja atau lebih jadi gimana kita anggarannya jadi kita sedang hitung tadi," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
