Kadin Usulkan Insentif Fiskal Sektor Perikanan saat Pandemi Covid-19

JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah memukul hampir semua sektor usaha, termasuk industri kelautan dan perikanan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada pemerintah untuk menyelamatkan sektor usaha kelautan dan perikanan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Yugi Prayanto, mengatakan baik pengusaha maupun pemerintah perlu menerapkan berbagai langkah antisipatif yang bisa dilakukan, mulai dari paket stimulus hingga strategi teknis yang melibatkan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

"Adanya pandemi Covid-19 ini tentu mengharuskan kita melakukan manuver dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran," kata Yugi di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Kadin, kata Yugi, mendukung penuh langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan mengajukan sejumlah paket stimulus ekonomi, seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk dapat memasukkan produk perikanan dalam program-program perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD.

Yugi pun mendukung KKP untuk dapat mengajukan tambahan dana penanganan dampak Covid-19 dengan melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020.

"Kami juga ada usulan insentif fiskal yang berupa pengurangan PPh sebesar 30% selama 6 bulan agar dapat segera direalisasikan untuk menjaga keberlangsungan usaha industri perikanan nasional di masa pandemi ini," kata Yugi.

Menurutnya, industri perikanan ikut terpukul dengan situasi pandemi Covid-19 lantaran Amerika Serikat, China, Jepang, beberapa negara Asia dan negara-negara di Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor produk perikanan mengalami kesulitan ekonomi sehingga sulit bagi Indonesia untuk melakukan ekspor.

Adanya stimulus ekonomi tersebut, lanjut Yugi, diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi mulai dari penggerak ekonomi paling bawah seperti nelayan dan petambak hingga industri untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan di industri perikanan karena hasil laut dari nelayan bisa terjamin untuk dapat ditampung oleh industri.

"Imbasnya juga bisa sampai pada nelayan dan petani tambak yang merupakan akar rumput ekonomi biru, utamanya ketika tidak ada yang menampung hasil laut, budidaya perikanan serta garam mereka. Sehingga, stimulus ekonomi di sektor perikanan itu penting," tegas Yugi.

Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari kesulitan ekonomi tersebut adalah mendorong BUMN dan sektor swasta bahkan Kementerian lainnya untuk membeli hasil produk perikanan dan laut Indonesia.

"Meski pasar ekspor berkurang, harapan kami pihak yang berwenang dari pemerintahan juga tetap dapat memberikan ijin operasional ke laut agar produksi tetap ada," tandasnya.

Sementara itu, jika stimulus ekonomi diberlakukan dan dengan memanfaatkan cold storage yang dimiliki Indonesia maka sebagian hasil perikanan dan laut tersebut dapat disimpan.

"Jika pandemi ini berlalu maka keran ekspor akan terbuka kembali dan hasil perikanan yang tersimpan dapat dijual kepada negara-negara tujuan ekspor yang sebelumnya membatasi pembelian akibat pandemi ini".

Secara khusus, Yugi juga mengusulkan kepada pemerintah untuk serius menggenjot bidang agrikultur dan perikanan sebagai sektor pemulihan ekonomi wabah Covid-19 nanti. Menurutnya, kedua bidang tersebut adalah solusi yang cukup strategis karena selain seluruh bahan baku dari dalam negeri, produknya dibutuhkan oleh semua manusia.

Karenanya, Kadin juga meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada para pelaku usaha, baik dalam bentuk restrukturiasi kredit, maupun skema penyesuaian pajak, serta bentuk keringanan lainnya.