Cek Kehalalan Vaksin Covid-19, Bio Farma Lusa ke China

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan rencana pembelian vaksin Covid-19 dari produsen vaksin di China. Guna memastikan kualitas dan kehalalan vaksin Covid-19, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, dan Bio Farma akan bertolak ke China pada lusa Rabu (14/10).

Dalam hal ini, tim akan melihat vaksin yang diproduksi oleh Sinovac dan Cansino. Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm akan diambil dari data uji klinis di Uni Emirat Arab karena diproduksi di sana.

Dirut Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan, kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan vaksin G42/Sinopharm. “MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42,” ujarnya, Senin (12/10/2020). (Baca: 'Oleh-oleh' Luhut dan Terawan dari China, Ada Kemajuan Soal Vaksin Covid-19 Nih! )

Terkait pembelian vaksin dari ketiga produsen tersebut, jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Untuk tahun ini Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose) pada bulan November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021. G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada bulan November 2020.

Sementara itu Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksinasi, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.

Sementara itu, untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, nantinya vaksin yang dibayarkan pemerintah (gratis) maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. (Baca juga: Erick Pamer Bos BUMN Milenial, Mahasiswa Disebut Punya Hak Istimewa )

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma juga diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, para garda terdepan seperti pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik, serta masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, akan dibayarkan vaksinnya oleh Pemerintah.

“Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah," tuturnya.