Mahasiswa UI Kasih Masukan ke Sri Mulyani Cara Menghadapi Nyinyiran
Senin, 26 Oktober 2020 - 19:44 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pertanyaan kepada mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi finalis lomba Debat Hebat APBN terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan. Menurutnya, pengelolaan kebijakan ini juga menimbulkan dilema bagi pemerintah. ( Baca juga:Sri Mulyani 'Konsultasi' Soal APBN Pandemi ke Mahasiswa Almamaternya )
Dalam membuat sebuah kebijakan, transparansi merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, menurut lembaga internasional yang independen, kebijakan harus melalui proses anggaran yang transparan, inklusif, dan akuntabel yang disebut sebagai prinsip-prinsip yang baik.
Salah satu contohnya adalah membuat kebijakan dengan melibatkan partisipasi publik. Namun sering kali transparansi ini malah menimbulkan distorsi karena ada beberapa masyarakat yang nyinyir.
"Kalau kita mengelola budget, transparansi, inklusif, partisipatif, dan akuntabel memang lebih baik, tapi itu sering merepotkan. Kalau transparan semua orang ngomong akhirnya kita bingung, yang mana yang harus kita dengar," ujarnya dalam acara Lomba Debat Hebat APBN secara virtual, Senin (26/10/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun bertanya bagaimana cara tetap membangun tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Apalagi di tengah kondisi dan situasi yang saat ini banyak sekali perubahan.
"Bagaimana cara kita untuk meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik namun tetap mengelola budget efisien dan efektif serta akuntabel. Artinya APBN tetap bisa disusun dan efisien dan efektif serta akuntabel namun tetap mempertahankan elemen transparansi partisipasi publik dan adanya oversize. Silakan dijelaskan!" jelasnya.
Menanggapi pertanyaan itu, tim peserta lomba dari Universitas Indonesia menjawab, transparansi merupakan kewajiban dari sebuah pemerintahan. Bahkan, ketika ingin membuat suatu kebijakan juga perlu transparansi dan juga partisipasi masyarakat. ( Baca juga:Relawan Tak Etis Intervensi Presiden Jokowi untuk Urusan Kabinet )
"Transparansi sebuah kewajiban negara untuk dilaksanakan namun pemerintah membuat kebijakan dan memutuskan sendiri apakah kebijakan dilaksanakan atau tidak. Kalau pemerintah sendiri yang membuat hal tersebut menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk berkontribusi kepada kebijakan," jelasnya.
Dalam membuat sebuah kebijakan, transparansi merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, menurut lembaga internasional yang independen, kebijakan harus melalui proses anggaran yang transparan, inklusif, dan akuntabel yang disebut sebagai prinsip-prinsip yang baik.
Salah satu contohnya adalah membuat kebijakan dengan melibatkan partisipasi publik. Namun sering kali transparansi ini malah menimbulkan distorsi karena ada beberapa masyarakat yang nyinyir.
"Kalau kita mengelola budget, transparansi, inklusif, partisipatif, dan akuntabel memang lebih baik, tapi itu sering merepotkan. Kalau transparan semua orang ngomong akhirnya kita bingung, yang mana yang harus kita dengar," ujarnya dalam acara Lomba Debat Hebat APBN secara virtual, Senin (26/10/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun bertanya bagaimana cara tetap membangun tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Apalagi di tengah kondisi dan situasi yang saat ini banyak sekali perubahan.
"Bagaimana cara kita untuk meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik namun tetap mengelola budget efisien dan efektif serta akuntabel. Artinya APBN tetap bisa disusun dan efisien dan efektif serta akuntabel namun tetap mempertahankan elemen transparansi partisipasi publik dan adanya oversize. Silakan dijelaskan!" jelasnya.
Menanggapi pertanyaan itu, tim peserta lomba dari Universitas Indonesia menjawab, transparansi merupakan kewajiban dari sebuah pemerintahan. Bahkan, ketika ingin membuat suatu kebijakan juga perlu transparansi dan juga partisipasi masyarakat. ( Baca juga:Relawan Tak Etis Intervensi Presiden Jokowi untuk Urusan Kabinet )
"Transparansi sebuah kewajiban negara untuk dilaksanakan namun pemerintah membuat kebijakan dan memutuskan sendiri apakah kebijakan dilaksanakan atau tidak. Kalau pemerintah sendiri yang membuat hal tersebut menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk berkontribusi kepada kebijakan," jelasnya.
(uka)
Lihat Juga :
