Sri Mulyani 'Konsultasi' Soal APBN Pandemi ke Mahasiswa Almamaternya
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:19 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pertanyaan kepada para mahasiswa finalis Lomba Debat Hebat APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan pertama dilontarkan kepada tim IDLS dari Universitas Indonesia.
Dalam pertanyaannya, Sri Mulyani mengatakan bagaimana cara pengelolaan APBN di tengah ancaman krisis akibat pandemi ini. Apakah ingin mendorong belanja, atau justru mulai melakukan efisiensi pada pos pengeluaran negara tersebut? ( Baca juga:Terungkap, Kementerian/Lembaga Dulu Bisa Bikin Akun Keuangan Sendiri )
Sebelum bertanya, Sri Mulyani memaparkan terlebih dahulu siatuasi yang ada. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit dan cenderung tidak populer. Pasalnya, di satu sisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan, masyarakat juga terancam terkena pemutusan hubugan kerja (PHK).
Di sisi lain pemerintah juga perlu untuk mendorong belanja, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi. Konsekuensinya, utang pemerintah akan semakin membengkak.
"Di dalam menghadapi krisis pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah dan tidak populer. Ekonomi masyarakat merosot, rakyat terancam keselamatannya karena pandemi dan juga karena kehilangan pekerjaan. Kemungkinan ancaman utang juga meningkat," ujarnya dalam acara Lomba Debat Hebat APBN secara virtual, Senin (26/10/2020).
Sri Mulyani kemudian menjelaskan, jika melihat situasi tersebut, pilihan yang dimiliki pemerintah tidak populer dan baik. Sebenarnya pemerintah ingin menaikan belanja negara, namun pendapatan negara merosot.
Memang ada pilihan untuk menaikkan pajak kepada para pengusaha. Jika hal tersebut dilakukan sangat sulit juga mengingat para pengusaha yang menjadi pembayar pajak tidak memiliki penghasilan akibat adanya pandemi.
Dalam pertanyaannya, Sri Mulyani mengatakan bagaimana cara pengelolaan APBN di tengah ancaman krisis akibat pandemi ini. Apakah ingin mendorong belanja, atau justru mulai melakukan efisiensi pada pos pengeluaran negara tersebut? ( Baca juga:Terungkap, Kementerian/Lembaga Dulu Bisa Bikin Akun Keuangan Sendiri )
Sebelum bertanya, Sri Mulyani memaparkan terlebih dahulu siatuasi yang ada. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit dan cenderung tidak populer. Pasalnya, di satu sisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan, masyarakat juga terancam terkena pemutusan hubugan kerja (PHK).
Di sisi lain pemerintah juga perlu untuk mendorong belanja, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi. Konsekuensinya, utang pemerintah akan semakin membengkak.
"Di dalam menghadapi krisis pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah dan tidak populer. Ekonomi masyarakat merosot, rakyat terancam keselamatannya karena pandemi dan juga karena kehilangan pekerjaan. Kemungkinan ancaman utang juga meningkat," ujarnya dalam acara Lomba Debat Hebat APBN secara virtual, Senin (26/10/2020).
Sri Mulyani kemudian menjelaskan, jika melihat situasi tersebut, pilihan yang dimiliki pemerintah tidak populer dan baik. Sebenarnya pemerintah ingin menaikan belanja negara, namun pendapatan negara merosot.
Memang ada pilihan untuk menaikkan pajak kepada para pengusaha. Jika hal tersebut dilakukan sangat sulit juga mengingat para pengusaha yang menjadi pembayar pajak tidak memiliki penghasilan akibat adanya pandemi.
Lihat Juga :
