Pelaku Usaha Mikro Butuh Uluran Tangan dan Pendampingan Hadapi Pandemi

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi nasional yang belum beranjak dari area negatif dalam dua kuartal terakhir sebagai dampak pandemi Covid-19 , begitu mengkhawatirkan berbagai kalangan termasuk pelaku usaha mikro . Supaya mampu bertahan di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, para pelaku usaha mikro ini perlu mendapat pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Gumregah Bakti Nusantara (GBN).

“Rekan-rekan para usaha mikro ini, mengalami dampak langsung dan terburuk dari keterpurukan ekonomi. Mereka sulit berusaha sehingga perlu adanya uluran tangan berbagai pihak termasuk Gumregah Bakti Nusantara, yang melakukan pendampingan majukan usaha mereka,” ungkap Presiden GBN, dr. Ali Mahsun Atmo M.Biomed, dalam keteranganya usai acara Peluncuran Program Unggulan Gumregah Bakti Nusantara di Gedung Joeang ’45, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).

(Baca Juga: Pelaku UMKM Harus Tahan Banting di Masa Pandemi, Nih Teten Kasih Contoh )

Ali Mahsun Atmo mengatakan, berkaca pada sejarah krisis 1998 silam, malah para pengusaha mikro mampu bertahan ketika terjadi krisis. Terbukti juga, usaha mikro merupakan tumpuan geliat ekonomi nasional. “Usaha mikro kecil dan menengah, memiliki peran strategis, dan ini terbukti mampu bertahan di tengah krisis, dan hampir 99% pelaku ekonomi ini adalah pengusaha mikro,” tuturnya.

Sebagai tahap awal, Ia mengatakan, pola pendampingan pengusaha mikro akan difokuskan pada tiga sasaran utama. Pertama, memajukan ekonomi rakyat dirumah penduduk dan kawasan berupa warung kelontong, warung kuliner, sentra layanan, air sehat, dan motor toko Gumregah. Kedua, memajukan ekonomi rakyat sektor hulu berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan home industri/pengrajin. Dan ketiga, perluas dan permudah akses permodalan, lahan usaha dan perumahan bagi pengusaha mikro.

“Realisasi di Jawa mulai November 2020, dan luar Jawa awal 2021. GBN dampingi pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Dari rantai pasok, kualitas, kuantitas dan keberlanjutan, serta pendampingan mendapatkan dukungan permodalan dan fasilitas usaha produktif lainnya,” tegas Ali Mahsun Atmo.

Terkait dengan dampak pandemi Covid-19, data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, jumlah UMKM per September kemarin mencapai 64 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen, kondisi usahanya terganggu karena pandemi Covid-19.

(Baca Juga: Memberdayakan UMKM Berbasis Digital di Kala Pandemi )

Sedangkan 60-70 persen, kondisi UMKM di Indonesia masih mampu bertahan karena innovasi usaha. Dimana per april 2020, ADB terbitkan data sebanyak 48,6% atau 31 juta UMKM gulung tikar.

Menurut Ali Mahsun Atmo, Gumregah Bakti Nusantara sebagai bagian dari elemen bangsa terpanggil untuk senantiasa mendampingi permasalahan hajat hidup masyarakat kecil agar terlindungi dengan baik. Misalnya, bagi usaha mikro yang tidak mendapatkan atau alami kesulitan akses perbankan juga didampingi dengan bernaung dalam satu wadah koperasi.

Lebih lanjut Presiden GBN, Ali Mahsun Atmo mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak bahkan mendapatkan dividen dari bentuk pelayanan pemerintah. Usaha mikro yang mayoritas pelaku ekonomi ini, harus juga mendapatkan jaminan kelangsungan kehidupan bisnisnya, agar mampu hidup layak serta menghidupi keluarga dan sekolahkan anak-anak mereka.

“Kondisi sekarang ini, para usaha mikro seperti warung klontong, toko rumahan, tukang sayur, pedagang kopi starling, usaha kuliner, ini butuh perlindungan secara cepat, terukur melalui ekosistem usaha yang saling menunjang, baik sesama usaha mikro maupun bermitra dengan usaha menengah dan besar,” tegasnya.