Dapat Perpanjangan GSP, Mantan Mendag Ini Pede RI Bisa Hempaskan Thailand
Selasa, 03 November 2020 - 05:05 WIB
loading...
Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Muhammad Lutfi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memperpanjang fasilitas Generalized Preference System (GSP) untuk Indonesia. Fasilitas berupa tarif impor yang lebih rendah itu diyakini membuat daya saing produk Indonesia meningkat.
Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi menilai, fasilitas tersebut memberikan peluang emas bagi Indonesia. Pasalnya, Thailand sebagai eksportir terbesar di AS lewat skema serupa telah kehilangan 804 pos tarif.
Jumlah tersebut setara USD2,4 miliar atau 50 persen dari nilai yang selama ini memperoleh GSP. Sementara Indonesia mendapatkan pembebasan tarif untuk 3.572 pos.
"Jadi mestinya setelah ini, Indonesia akan menjadi nomor satu, karena Indonesia nomor dua setelah Thailand, dan Thailand sekarang dipotong fasilitas GSP-nya," ujar mantan menteri perdagangan (Mendag) itu, Senin (2/11/2020).
(Baca juga: Belum Optimal, Pemanfaatan Pos Tarif GSP Baru 20 Persen )
Tak hanya Thailand, kata dia, Turki dan India juga mendapat potongan GSP. Dia berharap produk seperti suku cadang otomotif, panel elektronik, produk porselen, perhiasan, hingga produk konsumsi dari buah, bisa digenjot.
Sementara, lanjut Lutfi, Vietnam baru-baru ini juga mendapatkan tuduhan dari AS terkait manipulasi kurs. Tak hanya itu, AS juga menuding Vietnam melakukan aktivitas penebangan kayu ilegal untuk produk furnitur.
"Saya bisa melihat dalam 1-2 tahun mendatang furnitur akan tumbuh hebat sekali. Ini karena pesaing utama kita di ASEAN, Vietnam, dituduh melakukan ilegal manipulation dari kayu yang ilegal," ujar Lutfi.
(Baca juga: Ada UU Cipta Kerja, KEK Tak Lagi Berorientasi Ekspor )
Mantan Kepala BKPM itu menambahkan, pemerintah akan berupaya mendorong seluruh pelaku usaha, termasuk UKM untuk menikmati fasilitas GSP.
"Jadi kalau hari ini kita mendapatkan USD2,6 miliar ekspor kita menggunakan fasilitas GSP, pada waktu 3-4 tahun kemudian kita menargetkan setidaknya pertumbuhannya menjadi USD7,1 miliar atau naik kira-kira 300 persen dari hari ini," tuturnya.
Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi menilai, fasilitas tersebut memberikan peluang emas bagi Indonesia. Pasalnya, Thailand sebagai eksportir terbesar di AS lewat skema serupa telah kehilangan 804 pos tarif.
Jumlah tersebut setara USD2,4 miliar atau 50 persen dari nilai yang selama ini memperoleh GSP. Sementara Indonesia mendapatkan pembebasan tarif untuk 3.572 pos.
"Jadi mestinya setelah ini, Indonesia akan menjadi nomor satu, karena Indonesia nomor dua setelah Thailand, dan Thailand sekarang dipotong fasilitas GSP-nya," ujar mantan menteri perdagangan (Mendag) itu, Senin (2/11/2020).
(Baca juga: Belum Optimal, Pemanfaatan Pos Tarif GSP Baru 20 Persen )
Tak hanya Thailand, kata dia, Turki dan India juga mendapat potongan GSP. Dia berharap produk seperti suku cadang otomotif, panel elektronik, produk porselen, perhiasan, hingga produk konsumsi dari buah, bisa digenjot.
Sementara, lanjut Lutfi, Vietnam baru-baru ini juga mendapatkan tuduhan dari AS terkait manipulasi kurs. Tak hanya itu, AS juga menuding Vietnam melakukan aktivitas penebangan kayu ilegal untuk produk furnitur.
"Saya bisa melihat dalam 1-2 tahun mendatang furnitur akan tumbuh hebat sekali. Ini karena pesaing utama kita di ASEAN, Vietnam, dituduh melakukan ilegal manipulation dari kayu yang ilegal," ujar Lutfi.
(Baca juga: Ada UU Cipta Kerja, KEK Tak Lagi Berorientasi Ekspor )
Mantan Kepala BKPM itu menambahkan, pemerintah akan berupaya mendorong seluruh pelaku usaha, termasuk UKM untuk menikmati fasilitas GSP.
"Jadi kalau hari ini kita mendapatkan USD2,6 miliar ekspor kita menggunakan fasilitas GSP, pada waktu 3-4 tahun kemudian kita menargetkan setidaknya pertumbuhannya menjadi USD7,1 miliar atau naik kira-kira 300 persen dari hari ini," tuturnya.
(ind)
Lihat Juga :
