Pak Jokowi! Tahun Depan Wong Cilik Masih Ngarep BLT

Selain itu hal yang mesti dilakukan dengan intervensi demi memperkuat kemandirian masyarakat. Ini perlu terus didorong melalui berbagai stimulus untuk dunia usaha khususnya UMKM, yang mendominasi 90% pasar tenaga kerja Indonesia saat ini. "Stimulus bagi UMKM dan dunia usaha juga berperan mencegah kebangkrutan usaha yang dapat berdampak pada pemutusan tenaga kerja, yang berimplikasi pada penambahan angka kemiskinan," tambahnya.

Dia juga mengingatkan hingga Oktober, realisasi penyaluran dana PEN baru sekitar 75%. Karenanya, perlu dioptimalkan dan dikejar realisasinya mengingat hanya tinggal 1 bulan lagi menuju akhir tahun. "Ini supaya anggaran dalam APBN TA 2020 bisa maksimal dan dapat menjadi preseden yang baik dalam rangka upaya pemulihan ekonomi di awal tahun 2021," ujarnya.

Pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda menambahkan pada masa pandemi ataupun tidak sudah jadi kewajiban pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Kesehatan dan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. "Hal ini bisa menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan. Instrumennya bisa lewat APBN ataupun BUMN," ujar Huda.

Namun ada satu hal lagi yang bisa jadi teroboson bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan, yaitu pajak kekayaan. "Orang-orang kaya di Indonesia diberikan pajak sebagai alat pengentasan kemiskinan. Hal-hal seperti ini yang tidak ditangkap oleh pemerintah dalam reformasi perpajakan UU Cipta Kerja," ujarnya.