Pak Jokowi! Tahun Depan Wong Cilik Masih Ngarep BLT
Rabu, 04 November 2020 - 19:46 WIB
loading...
Presiden Jokowi diingatkan wong cilik masih banyak membutuhkan BLT pemerintah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Bhima Yudhistira menegaskan bahwa tahun depan khususnya masyarakat miskin masih membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Pihaknya meminta agar bantuan tidak dipangkas namun perlu diperluas lagi. Menurutnya tekanan pada masyarakat miskin masih cukup besar akibat pukulan ekonomi akibat krisis Covid-19.
Sebab itu, pihaknya mendesak agar anggaran stimulus perlindungan sosial tidak diturunkan mengingat dalam RAPBN 2021 untuk perlindungan sosial dipangkas 46% dari Rp203,9 Triliun menjadi Rp110,2 Triliun di tahun depan. "Ini penting sebelum memutus tali kemiskinan, bagaimana agar orang miskin baru tidak bertambah. BLT harus diperluas," ujar Bhima, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Baca Juga: Bersiap, BLT Gaji Gelombang Dua Cair Minggu Ini
Sementara itu untuk memutus tali kemiskinan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah yang harus diperbaiki. Misalnya dalam dana pendidikan dengan porsi 20% dari APBN, sebagian habis untuk belanja pegawai dan belanja barang. Jangkauan pada siswa miskin masih kurang, karena anggaran belum efektif. Apalagi dengan adanya belajar online, banyak siswa miskin yang tidak saja tertinggal karena akses internet yang terbatas tapi juga harus membayar mahal gadget seperti laptop atau smartphone.
Berdasarkan riset yang dilakukan Esther Duflo, pemenang Nobel ekonomi, diketahui peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat memperbaiki upah rata-rata pekerja. Sebab itu, pemerintah harus memastikan layanan listrik harus bisa melayani kebutuhan keluarga miskin, paket bantuan kuota internet diperbesar, serta bantuan gadget bagi siswa miskin. "Harus komprehensif dan itu dapat dimulai dari sektor pendidikan," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Anggota DPR Komisi XI Puteri Komarudin. Pihaknya menyebut potensi peningkatan angka kemiskinan sangat besar karena hampir semua sektor ekonomi terdampak pandemi. Namun, dengan skema program PEN yang dirumuskan saat ini dapat menjadi modal untuk menekan angka kemiskinan. "Utamanya, bantuan sosial yang dialokasikan diharapkan dapat mencegah pelemahan daya beli bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi," ujar Puteri.
Baca Juga: Pengusaha dan Buruh bak Berbalas 'Pantun' Soal Upah 2021
Sebab itu, pihaknya mendesak agar anggaran stimulus perlindungan sosial tidak diturunkan mengingat dalam RAPBN 2021 untuk perlindungan sosial dipangkas 46% dari Rp203,9 Triliun menjadi Rp110,2 Triliun di tahun depan. "Ini penting sebelum memutus tali kemiskinan, bagaimana agar orang miskin baru tidak bertambah. BLT harus diperluas," ujar Bhima, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Baca Juga: Bersiap, BLT Gaji Gelombang Dua Cair Minggu Ini
Sementara itu untuk memutus tali kemiskinan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah yang harus diperbaiki. Misalnya dalam dana pendidikan dengan porsi 20% dari APBN, sebagian habis untuk belanja pegawai dan belanja barang. Jangkauan pada siswa miskin masih kurang, karena anggaran belum efektif. Apalagi dengan adanya belajar online, banyak siswa miskin yang tidak saja tertinggal karena akses internet yang terbatas tapi juga harus membayar mahal gadget seperti laptop atau smartphone.
Berdasarkan riset yang dilakukan Esther Duflo, pemenang Nobel ekonomi, diketahui peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat memperbaiki upah rata-rata pekerja. Sebab itu, pemerintah harus memastikan layanan listrik harus bisa melayani kebutuhan keluarga miskin, paket bantuan kuota internet diperbesar, serta bantuan gadget bagi siswa miskin. "Harus komprehensif dan itu dapat dimulai dari sektor pendidikan," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Anggota DPR Komisi XI Puteri Komarudin. Pihaknya menyebut potensi peningkatan angka kemiskinan sangat besar karena hampir semua sektor ekonomi terdampak pandemi. Namun, dengan skema program PEN yang dirumuskan saat ini dapat menjadi modal untuk menekan angka kemiskinan. "Utamanya, bantuan sosial yang dialokasikan diharapkan dapat mencegah pelemahan daya beli bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi," ujar Puteri.
Baca Juga: Pengusaha dan Buruh bak Berbalas 'Pantun' Soal Upah 2021
Lihat Juga :
