Pemerintah Amerika Serikat Buka 'Lobi-Lobi' buat Pemilik TikTok

Kamis, 12 November 2020 - 11:09 WIB
loading...
Pemerintah Amerika Serikat...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya tengah membuka peluang musyawarah dengan perusahaan pemilik aplikasi berbagi video TikTok , ByteDance asal China. AS menginginkan adanya penyelesaian masalah privasi data pengguna TikTok yang disebut-sebut mengancam keamanan nasional AS.( Baca juga:Lagi, Filipina Batalkan Rencana Mengusir Pasukan AS )

"Departemen Keuangan tengah fokus pada pencapaian resolusi risiko keamanan nasional yang timbul dari TikTok, yang dulunya hasil akuisisi atas Musical.ly oleh ByteDance. Kami telah menjelaskan kepada ByteDance tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai resolusi itu," ujar juru bicara Departemen Keuangan AS, Monica Crowley, dikutip dari Reuters Kamis (12/11/2020).

Pernyataan itu muncul sehari setelah TikTok mengajukan permohonan ke pengadilan banding federal AS. Pihak TikTok meminta pengadilan mencegah Pemerintah AS yang memaksa TikTok menjual sebagian sahamnya kepada perusahaan AS, jika tidak maka terancam diblokir mulai 12 November.

Paksaan AS agar TikTok mendivestasi sahamnya didasarkan pada penyelidikan sejak ByteDance mengakuisisi Musical.ly dan mengubahnya menjadi TikTok pada 2017. Di Bawah arahan Presiden Donald Trump, Komite Investasi Asing AS (CFIUS) menuding TikTok menyetor lebih dari 100 juta data pengguna AS ke Pemerintah China. ( Baca juga:Tabungannya Raib Rp22 Miliar di Maybank, Hotman Paris Ajak Winda Ngopi Bareng )

"Kami tetap fokus untuk mencari jalan keluar dengan terus melibatkan CFIUS, dan kami berharap dapat mencapai resolusi bersama dalam masalah keamanan nasional yang mereka tuduhkan, meskipun kami menyangkal tuduhan tersebut," kata juru bicara TikTok.

Pada September, TikTok mencapai kesepakatan untuk menjual sekitar 20% sahamnya di AS kepada Oracle dan Walmart. Namun Trump menolak, dia ingin perusahan AS menjadi pemilik utama TikTok di AS. Kini kesepakatan itu berada dalam ketidakpastian di tengah perubahan pemerintahan di Gedung Putih.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2126 seconds (0.1#10.140)