Pengusaha Dorong Pembentukan Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 turun drastis ke angka 2,97%, jauh dari harapan pemerintah yang memiliki ekspektasi di level 4,5%.

Penurunan ini sebagai dampak Covid 19 yang membuat konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84% yang normalmya tumbuh diatas 5%. Pertumbuhan ekonomi yang anjlok ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah, mengingat kondisi ke depan Indonesia masih menghadapi Covid-19 yang belum pasti kapan berakhir.

Momen Lebaran 2020 yang merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia, seharusnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi kuartal II, namun melihat kondisi dunia usaha saat ini yang sudah banyak tutup, banyak karyawan swasta yang tidak menerima THR dan larangan mudik maka momen Lebaran ini tidak dapat diandalkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II.

"Bahkan aliran uang warga kota dari Jabodetabek ke daerah tujuan mudik yang selama ini cukup tinggi, diperkirakan akan turun 80%," analisa Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Banyak pekerja yang menjadi korban PHK dan dirumahkan berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat dan akan berpengaruh terhadap daya beli atau konsumsi rumah tangga. Dan jika Covid ini masih berkepanjangan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat berat dan pemerintah memiliki skenario yang sangat ekstrim turun diangka minus 0,4%.

"Jika ini terjadi maka krisis ekonomi sudah di depan mata dan pemerintah harus memiliki grand desain langkah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat aktivitas bisnis bergairah yang akan memicu naiknya konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi," kata Sarman.

Saat pemerintah fokus menangani Covid-19 melalui Gugus Tugas Covid-19, harus ada tim yang sudah merancang grand desain langkah dan program dan skenario yang harus dilakukan paska Covid-19 agar dunia usaha dapat berlari kencang di semua sektor, mulai dari manufaktur, pariwisata, perdagangan, ritel, jasa dan UMKM.

"Untuk itu, kami mengusulkan ke Presiden segera membetuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N). Komite ini akan bertugas merumuskan langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan setelah Covid-19. Sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang," terang Sarman.

Ia menambahkan Komite ini seyogianya di ketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi dan organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha, dari unsur pemerintah atau instansi terkait dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi.

Alasan mengapa ketuanya dari unsur pengusaha, karena pengusahalah yang lebih tau kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan. Komite ini bertugas untuk merancang, merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan pasca Covid-19. Sehingga perekonomian dapat cepat pulih dan dunia usaha segera berlari kencang.

Termasuk dukungan yang dibutuhkan seperti kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan dan lain lain sehingga antar
Kementerian satu visi tidak ada yang menonjolkan ego sektoral.

Sarman berharap Komite ini bekerja langsung dibawah koordinasi Presiden supaya berbagai langkah dan upaya persiapan yang dibutuhkan dapat segera diputuskan oleh Presiden.

"Jika dibawah koordinasi setingkat Menteri takutnya Komite ini berjalan lambat karena dikawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing-masing intansi yang membuat kinerja Komite ini lamban. Semoga usulan ini mendapat respons yang positif dari Presiden," harapnya.