Disuntik Rp37,38 Triliun, Kinerja BUMN Harus Moncer
Rabu, 18 November 2020 - 07:14 WIB
loading...
Pemerintah menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp37,38 triliun di 2021. Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp37,38 triliun di 2021. Anggaran tersebut diambil dari total pembiayaan investasi di tahun depan yang mencapai Rp169,05 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan modal ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Kalau kita lihat dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN di BUMN itu sebesar Rp37,38 triliun. Turun dari Rp51,13 triliun di 2020,” kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. (Baca: Niatkan Aktivitas Sehari-hari Bernilai Pahala)
Menurut Menkeu dana PMN tersebut akan disalurkan kepada delapan perusahaan pelat merah. Kedelapan BUMN tersebut yakni PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang akan digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur Kredit Kepemilikan Rumah-Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) atau HK diberikan Rp6,2 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Sumatera (JTS) sebanyak tiga ruas tol. “Ini dikaitkan terutama peranan HK melaksanakan program pembangunan di Sumatera untuk highway dari utara ke selatan,” jelas dia.
Selanjutnya, PT PLN (Persero) akan mendapatkan suntikan Rp5 triliun. Di mana anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan meliputi transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan.
Untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) diberikan Rp470 miliar. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau PT BPUI (Persero) sebesar Rp20 triliun, PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp1,2 triliun, PT PAL (Persero) Rp1,28 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar. “Untuk kawasan Industri Wijayakusuma ini mendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang,” kata Menkeu. (Baca juga: Kemendikbud Pastikan Subsidi Upah Guru dan Dosen Disalurkan Bulan Ini)
Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan penambahan PMN untuk HK di 2020 dan 2021 akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. “Dana PMN ini akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penugasan pengusahaan jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Budi.
Menurut Budi ada tujuh ruas JTS yang akan diselesaikan. Ketujuh ruas tersebut yakni ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Pekanbaru-Padang (seksi Pekanbaru-Pangkalan), Sp Indralaya-Muara Enim, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, dan ruas Sigli-Banda Aceh.
“Untuk manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN terhadap HK, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan PDB dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” jelas Budi.
Sementara itu, lanjut dia, manfaat yang akan diterima masyarakat dengan adanya jalan tol ini adalah waktu tempuh perjalanan yang lebih efisien. “Sehingga, dengan adanya jalan tol Trans Sumatera beserta ruas-ruasnya, mampu menurunkan biaya transportasi masyarakat,” jelas Budi. (Baca juga: Tetap Jaga berat Badan Selama Pandemi)
Sementara itu, Dirut PT BPUI Robertus Bilitea mengatakan PMN tersebut akan digunakan untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). “Skema yang kami tampilkan dalam persoalan Jiwasraya adalah mengedepankan perlindungan konsumen atau para pemegang polis,” ujar Robertus.
Skema penyelamatan Jiwasraya yang dilakukan pihaknya bersama Kementerian BUMN dengan mengedepankan Undang-Undang (UU) terkait sektor finansial yang bernafaskan perlindungan konsumen.
Baik UU Asuransi, UU Perbankan, maupun UU yang mengatur secara spesifik terkait institusi-institusi yang menaungi atau menyusun regulasi tentang industri sektor finansial, seperti, aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). (Lihat videonya: Bonsai Kelapa, Varian Bonsai yang Bernilai Tinggi)
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Toto Pranoto mengatakan suntikan dana ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi. “Contohnya saja Hutama Karya yang dapat sekitar Rp6,2 triliun untuk pembangunan proyek tol Sumatera dengan model padat karya. Ini bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena merekrut banyak tenaga kerja, jadi ada multiplier effect-nya,” kata dia dalam Market Review IDX Channel, kemarin.
Selain itu, Toto mencontohkan, PMN ini bisa memulihkan para pelaku usaha mikro. Sebab, dalam PMN ini PT Jamkrindo dan PT Askrindo juga mendapatkan suntikan dana. “Kita tahu bahwa usaha mikro ini sangat terdampak. Dengan adanya penjaminan lebih luas ini diharapkan dapat membangkit sektor usaha mikro ini,” tandasnya. (Rina Anggraeni/Michelle Natalia/Ferdi Rantung/Suparjo Ramalan)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan modal ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Kalau kita lihat dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN di BUMN itu sebesar Rp37,38 triliun. Turun dari Rp51,13 triliun di 2020,” kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. (Baca: Niatkan Aktivitas Sehari-hari Bernilai Pahala)
Menurut Menkeu dana PMN tersebut akan disalurkan kepada delapan perusahaan pelat merah. Kedelapan BUMN tersebut yakni PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang akan digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur Kredit Kepemilikan Rumah-Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) atau HK diberikan Rp6,2 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Sumatera (JTS) sebanyak tiga ruas tol. “Ini dikaitkan terutama peranan HK melaksanakan program pembangunan di Sumatera untuk highway dari utara ke selatan,” jelas dia.
Selanjutnya, PT PLN (Persero) akan mendapatkan suntikan Rp5 triliun. Di mana anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan meliputi transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan.
Untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) diberikan Rp470 miliar. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau PT BPUI (Persero) sebesar Rp20 triliun, PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp1,2 triliun, PT PAL (Persero) Rp1,28 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar. “Untuk kawasan Industri Wijayakusuma ini mendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang,” kata Menkeu. (Baca juga: Kemendikbud Pastikan Subsidi Upah Guru dan Dosen Disalurkan Bulan Ini)
Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan penambahan PMN untuk HK di 2020 dan 2021 akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. “Dana PMN ini akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penugasan pengusahaan jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Budi.
Menurut Budi ada tujuh ruas JTS yang akan diselesaikan. Ketujuh ruas tersebut yakni ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Pekanbaru-Padang (seksi Pekanbaru-Pangkalan), Sp Indralaya-Muara Enim, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, dan ruas Sigli-Banda Aceh.
“Untuk manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN terhadap HK, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan PDB dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” jelas Budi.
Sementara itu, lanjut dia, manfaat yang akan diterima masyarakat dengan adanya jalan tol ini adalah waktu tempuh perjalanan yang lebih efisien. “Sehingga, dengan adanya jalan tol Trans Sumatera beserta ruas-ruasnya, mampu menurunkan biaya transportasi masyarakat,” jelas Budi. (Baca juga: Tetap Jaga berat Badan Selama Pandemi)
Sementara itu, Dirut PT BPUI Robertus Bilitea mengatakan PMN tersebut akan digunakan untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). “Skema yang kami tampilkan dalam persoalan Jiwasraya adalah mengedepankan perlindungan konsumen atau para pemegang polis,” ujar Robertus.
Skema penyelamatan Jiwasraya yang dilakukan pihaknya bersama Kementerian BUMN dengan mengedepankan Undang-Undang (UU) terkait sektor finansial yang bernafaskan perlindungan konsumen.
Baik UU Asuransi, UU Perbankan, maupun UU yang mengatur secara spesifik terkait institusi-institusi yang menaungi atau menyusun regulasi tentang industri sektor finansial, seperti, aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). (Lihat videonya: Bonsai Kelapa, Varian Bonsai yang Bernilai Tinggi)
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Toto Pranoto mengatakan suntikan dana ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi. “Contohnya saja Hutama Karya yang dapat sekitar Rp6,2 triliun untuk pembangunan proyek tol Sumatera dengan model padat karya. Ini bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena merekrut banyak tenaga kerja, jadi ada multiplier effect-nya,” kata dia dalam Market Review IDX Channel, kemarin.
Selain itu, Toto mencontohkan, PMN ini bisa memulihkan para pelaku usaha mikro. Sebab, dalam PMN ini PT Jamkrindo dan PT Askrindo juga mendapatkan suntikan dana. “Kita tahu bahwa usaha mikro ini sangat terdampak. Dengan adanya penjaminan lebih luas ini diharapkan dapat membangkit sektor usaha mikro ini,” tandasnya. (Rina Anggraeni/Michelle Natalia/Ferdi Rantung/Suparjo Ramalan)
(ysw)
Lihat Juga :
